DEPOK, Suara Jabar News. Com,- Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mampu menjaga kerukunan umat beragama.

Bangsa Indonesia yang serba multi etnis, budaya dan agama ini seyogja harus terpelihara guna terciptanya kedamaian antar umat.

Acara dialog publik diselenggarakan oleh Kantor kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) yang di gelar hari Kamis (13/12/2018) bertempat di aula Dwijosewojo hotel Bumiwiyata jalan margonda nomor 281 itu cukup meriah.

Acara dialog publik bertema, ” Mempererat Kerukunan Antar Umat Beragama Untuk Mewujudkan Depok sebagai Kota yang Nyaman dan Bersahabat” dimulai pukul 09.00 Wib.

Dihadiri 100 peserta dari unsur FKUB, MUI, PGI, Katholik Dekenat Utara Kota Depok, Budha atau Walubi, dari Agama Hindu (PHDI) dan Khonghucu Matakin.

Turut hadir Drs, Sri Utomo selaku asisten hukum dan sosial mewakili walikota depok, Denny Romulo AP kasi kwasnas kesbanhpol kota depok, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Sudarto dari Babinsa kecamatan Beji, AKP Sutarno wakasat intelkam Polresta depok dan para peserta undangan.

Ketua panitia pelaksana, Denny Romulo Kasi Kwasnas mewakili Kakan Kesbangpol Kota Depok menyampaikan sambutannya,
Situasi yang aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan daerah untuk tercapainya tujuan nasional, ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum dan terbinanya kemampuan dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat termasuk issu terkini paparnya.

Kerukunan umat beragama merupakan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi sikap toleransi saling pengertian saling menghormati, menghargai harmoni kehidupan bermasyarakat dalam pengamalan ajaran agamanya tetap terjaga dan terpelihara baik.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama , pemerintah daerah dan pemerintah pusat berdasarkan hukum undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 katanya.

Sementara dalam Peraturan Walikota Depok nomor 33 Tahun 2016 tentang rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Depok termasuk didalam peraturan tersebut.

Untuk itu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan acara kegiatan ini bermaksud dengan tujuan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, pentingnya toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Selain itu, upaya peningkatan dan memperkuat kualitas kerukunan umat agar dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial keagamaan di Kota Depok ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan denny, bahwa meningkatnya dan memperkuat kerukunan umat beragama agar tercipta keselarasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat penting sebagai wujud cita cita kita berbangsa dan bernegara.

Sambutan Sri Utomo asisten hukum dan sosial mewakili walikota depok atas nama Pemerintah Kota Depok dan pribadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya nya kepada semua pihak khususnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Depok dan jajarannya, yang telah memprakarsai terselenggaranya kegiatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sebagaimana kita pahami bersama sebagai sebuah Bangsa dengan beragam suku agama, ras dan golongan yang ada, kita harus tetap memegang teguh prinsip Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda namun tetap satu jua dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan kebebasan untuk memeluk agama serta keyakinan masing-masing sesuai Pancasila Dan Undang-undang Dasar 1945.

– Dalam sejarah Kepemimpinan di negara ini ada 3 kelompok pemimpin yang telah berperan besar dalam pencerahan masyarakat , Tiga kelompok itu adalah pemimpin Formal ( Pemerintah ) pemimpin informal ( tokoh agama ) dan Pemimpin Adat ( Tokoh masyarakat ) ketiga kelompok inilah yang telah berhasil menghantarkan masyarakat dan Bangsa Indonesia masih kokoh berdiri dan mengalami kemajuan di berbagai sektor.

– permasalahan yang sering muncul di masyarakat saat ini seperti tindakan radikalisme/kekerasan, kejahatan, penyalahgunaan Narkoba, perbedaan keyakinan, permasalahan pendirian rumah ibadat dan rumah tinggal yang dijadikan tempat peribadatan mengarah kepada issu sara bahkan meluas kepada perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin Politik.

– Hal ini sangat berpotensi dapat merusak tatanan dan harmoni kehidupan bermasyarakat.

– karena itu peran masyarakat terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda sangat diharapkan bisa menjadi panutan dan teladan agar tetap aman dan kondusif, tetap terjaga apalagi menjelang rangkaian perhelatan Tahun Politik,Pilgub, pileg dan Pilpres agar berlangsung dengan aman dan sukses.

d. Materi dan Nara Sumber.

1. Kebijakan Pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama oleh Kepala Pusat kerukunan Umat Beragama Kemenag.

2. Implementasi peran tokoh agama dalam wawasan kebangsaan oleh Asisten Deputy Pemberdayaan dan Kerukunan umat beragama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

BACA JUGA :   Baharkam Polri dan BRI Perkuat Kerja Sama

3. Analisis isu-isu strategis potensi konflik kerukunan beragama di kota Depok oleh Direktur CEPP Fisif UI Depok.

4. Jaga NKRI dari faham radikalisme dan terorisme oleh Kapolresta Depok.

D. Peserta Dan waktu pelaksanaan.

– Kegiatan ini diikuti 100 Orang perwakilan Tokoh agama /masyarakat di Kota Depok,antara lain :

– FKUB Kota Depok
– MUI Kota Depok
– PGI Kota Depok
– Katolik (Dekenat Utara) Kota Depok.
– Budha (Walubi) Kota Depok.
– Hindu (PHDI) Kota Depok.
– Khonghucu (Matakin) Kota Depok.

3. Drs. Sri Utomo Asisten Hukum dan Sosial mewakili Wali Kota Depok sekaligus membuka acara Dialog Publik Peran Tokoh Agama Dalam Kesatuan Bangsa Tahun 2018.

– menyampaikan dalam sambutan nya atas nama Pemerintah Kota Depok dan pribadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya nya kepada semua pihak khususnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Depok dan jajarannya , yang telah memprakarsai terselenggaranya kegiatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

– sebagaimana kita pahami bersama sebagai sebuah Bangsa dengan beragam suku agama, ras dan golongan yang ada, kita harus tetap memegang teguh prinsip Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda namun tetap satu jua dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan kebebasan untuk memeluk agama serta keyakinan masing-masing sesuai Pancasila Dan Undang-undang Dasar 1945.

– Dalam sejarah Kepemimpinan di negara ini ada 3 kelompok pemimpin yang telah berperan besar dalam pencerahan masyarakat , Tiga kelompok itu adalah pemimpin Formal ( Pemerintah ) pemimpin informal ( tokoh agama ) dan Pemimpin Adat ( Tokoh masyarakat ) ketiga kelompok inilah yang telah berhasil menghantarkan masyarakat dan Bangsa Indonesia masih kokoh berdiri dan mengalami kemajuan di berbagai sektor.

– permasalahan yang sering muncul di masyarakat saat ini seperti tindakan radikalisme/kekerasan, kejahatan, penyalahgunaan Narkoba, perbedaan keyakinan, permasalahan pendirian rumah ibadat dan rumah tinggal yang dijadikan tempat peribadatan mengarah kepada issu sara bahkan meluas kepada perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin Politik.

– Hal ini sangat berpotensi dapat merusak tatanan dan harmoni kehidupan bermasyarakat.

– karena itu peran masyarakat terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda sangat diharapkan bisa menjadi panutan dan teladan agar tetap aman dan kondusif, tetap terjaga apalagi menjelang rangkaian perhelatan Tahun Politik, Pileg dan Pilpres 2019 agar berlangsung dengan aman dan sukses.

Sebagai Nara sumber pada acara Dialog Publk, Aris Darmansyah dari Asisten Deputi Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama kementrian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menyampaikan, Peran tokoh agama dapat sebagai netralitas ,agar tercipta kondusifitas yang lebih baik.

Dikatakannya, di dalam peraturan bersama PBM nomor 8 dan 9 dasar pembangunan rumah ibadah harus dapat memahami oleh Kepala Daerah.

Indonesia sebagai negara multi kultural, juga harus memahami yang pasti terdapat perbedaan
perbedaan, seperti, perbedaan Bahasa dan Budaya serta agama yang ada , akan menimbulkan bentrokan.

Sebagaimana Trisakti, Berdaulat secara politik, mandiri dalam perekonomian dan dengan PBNU , peningkatan layanan penguatan lembaga , kerjasama, regulasi .
Pemahaman agama yang moderat pendidikan pluralisme, kesejahteraan, supremasi hukum, koordinasi antar pemerintah, tokoh agama , tokoh masyarakat dan ormas.

Sejauh ini, penyebab konflik ternak dan antar umat beragama , pendirian rumah ibadat, salah faham informasi antar pemeluk agama.

Peningkatan pemahaman berwawasan kebangsaan, penguatan peran kelembagaan, perkuatan regulasi, peran tokoh agama dapat memberikan pemahaman kepada umatnya tentang toleransi, fasilitator untuk memikirkan konflik yang ada.

Untuk itu, perlunya meeting internal lembaga ( FKUB), tokoh-tokoh agama, perlu juga diperhatikan berita hoax yang mengganggu kehidupan kerukunan umat beragama.

Dikesempatan itu, Alif Forsa dari Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag Jakarta juga memaparkan tentang peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.

Menurut dia, Penguatan Regulasi UUD 1945 , penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 dan Pemberdayaan FKUB imbuhnya.

Peningkatan aktor KUB, Toga, Todat , Topan, Penguatan kesadaran kerukunan, Pembinaan aliran keagamaan juga Indeks Kerukunan Umat Beragama perlu diinventarisasi sebagai acuan data base.

Pada acara Dialog pubkik Reni Suwarso dari CEPP Fisif UI sebagai narasumber menyampaikan, issu-issu strategis potensi konflik kerukunan umat beragama Kota Depok sudah sangay baik.

Adanya organisasi yang berbasis agama untuk memaksa atau mengajak untuk bersatu/memeluk agama tertentu.

Sosial demografi , peningkatan 1,63%, ekonomi 6,54% ,investasi 6,5%.

Begitupun Sosial Politik, peningkatan pemilih terutama pemula.

Termasuk Trilogi kerukunan umat beragama antar komunitas agama dengan Pemerintah, indeks kerukunan beragama , antar suku ras dan etnis , kategori untuk antar umat beragama terdapat tingkat kerukunan.

BACA JUGA :   Belasan Media Online Gabung Di PWOIN se Sulawesi Tengah

Potensi konflik sosial di Kota Depok indentitas agama, suku,ras, kewilayahan, sumberdaya ekonomi, relasi sosial,orientasi politik.

Pembangunan perumahan eklusif sangat mengganggu di ranah negara bangsa dengan slogan Bhineka Tunggal Ika.

Narasumber dari Polresta kota Depok yang diwakili AKP Sutarno turut memberikan penyampaian materi tentang hoax dan Radikalisme.

Belakangan ini maraknya berita hoax membuat kekuatiran kita semua , terjadinya ketidak nyamanan ungkapnya.

Lebih jauh dikatakann Sutarno, Hoax sudah muncul sejak jaman revolusi industri di Inggris, perlunya menyaring berita yang kita terima agar tidak menjadikan kesalahpahaman di masyarakat.

Cobalah memperhatikan dengan cermat dan benat berita hoax , bagian dari penyimpanan dan pergeseran untuk Ideologi Pancasila, dengan demikian akan mudah mempercepat pecahnya bangsa ini , mengganggu kerukunan umat beragama.

Terkait faham Radikalisme, faham Radikalisme adalah suatu cara untuk mempertahankan ideologi Sera maksud dan tujuannya untuk memperjuangkan tindakan radikalisme , ini juga sangat berperan untuk membuat warga masyarakat ketakutan dan ketidak percayaan masyarakat kepada aparatur yang ada.

Hoax dan Radikalisme adalah sesuatu yang akan mengancam NKRI berdampak pada segala aspek ( Ipoleksosbud ) ucapnya.
Acara selesai dalam keadaan aman dan kondusif. ( Beny Gerungan )

Kesbangpol Kota Depok Gelar Dialog Publik : Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Menjadi Tanggung Jawab Bersama

DEPOK, Suara Jabar News. Com,- Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mampu menjaga kerukunan umat beragama.

Bangsa Indonesia yang serba multi etnis, budaya dan agama ini seyogja harus terpelihara guna terciptanya kedamaian antar umat.

Acara dialog publik diselenggarakan oleh Kantor kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) yang di gelar hari Kamis (13/12/2018) bertempat di aula Dwijosewojo hotel Bumiwiyata jalan margonda nomor 281 itu cukup meriah.

Acara dialog publik bertema, ” Mempererat Kerukunan Antar Umat Beragama Untuk Mewujudkan Depok sebagai Kota yang Nyaman dan Bersahabat” dimulai pukul 09.00 Wib.

Peserta acara dialog publik dihadiri sebanyak kurang lebih 100 peserta dari unsur FKUB, MUI, PGI, Katholik Dekenat Utara Kota Depok, Budha atau Walubi, dari Agama Hindu (PHDI) dan Khonghucu Matakin Kota Depok

Turut hadir Drs, Sri Utomo selaku asisten hukum dan sosial mewakili walikota depok, Denny Romulo AP kasi kwasnas kesbanhpol kota depok, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Sudarto dari Babinsa kecamatan Beji, AKP Sutarno wakasat intelkam Polresta depok dan para peserta undangan.

Ketua panitia pelaksana, Denny Romulo Kasi Kwasnas mewakili Kakan Kesbangpol Kota Depok menyampaikan sambutannya,
Situasi yang aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan daerah untuk tercapainya tujuan nasional, ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum dan terbinanya kemampuan dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat termasuk issu terkini paparnya.

Kerukunan umat beragama merupakan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi sikap toleransi saling pengertian saling menghormati, menghargai harmoni kehidupan bermasyarakat dalam pengamalan ajaran agamanya tetap terjaga dan terpelihara baik.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama , pemerintah daerah dan pemerintah pusat berdasarkan hukum undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 katanya.

Sementara dalam Peraturan Walikota Depok nomor 33 Tahun 2016 tentang rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Depok termaktub didalam peraturan tersebut.

Untuk itu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan acara kegiatan ini bermaksud dengan tujuan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, pentingnya toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Selain itu, upaya peningkatan dan memperkuat kualitas kerukunan umat agar dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial keagamaan di Kota Depok ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan denny, bahwa meningkatnya dan memperkuat kerukunan umat beragama agar tercipta keselarasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat penting sebagai wujud cita cita kita berbangsa dan bernegara.

Sambutan Sri Utomo asisten hukum dan sosial mewakili walikota depok atas nama Pemerintah Kota Depok dan pribadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya nya kepada semua pihak khususnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Depok dan jajarannya, yang telah memprakarsai terselenggaranya kegiatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sebagaimana kita pahami bersama sebagai sebuah Bangsa dengan beragam suku agama, ras dan golongan yang ada, kita harus tetap memegang teguh prinsip Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda namun tetap satu jua dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan kebebasan untuk memeluk agama serta keyakinan masing-masing sesuai Pancasila Dan Undang-undang Dasar 1945.
Dalam sejarah Kepemimpinan di negara ini ada 3 kelompok pemimpin yang telah berperan besar dalam pencerahan masyarakat, Tiga kelompok itu adalah pemimpin Formal ( Pemerintah) pemimpin informal ( tokoh agama) dan Pemimpin Adat ( Tokoh masyarakat) ketiga kelompok inilah yang telah berhasil menghantarkan masyarakat dan Bangsa Indonesia masih kokoh berdiri dan mengalami kemajuan di berbagai sektor.

BACA JUGA :   Jagoan PDIP Banyak Yang Kalah Di Pilkada Serentak 2018

Permasalahan yang sering muncul di masyarakat saat ini seperti tindakan radikalisme atau kekerasan, kejahatan, penyalahgunaan Narkoba, perbedaan keyakinan, permasalahan pendirian rumah ibadat dan rumah tinggal yang dijadikan tempat peribadatan mengarah kepada issu sara bahkan meluas kepada perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin Politik.
Hal ini sangat berpotensi dapat merusak tatanan dan harmoni kehidupan bermasyarakat.

Karena itu peran masyarakat terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda sangat diharapkan bisa menjadi panutan dan teladan agar tetap aman dan kondusif, tetap terjaga apalagi menjelang rangkaian perhelatan Tahun Politik, Pilgub, pileg dan Pilpres agar berlangsung dengan aman dan sukses.

SebagIi narasumber dengan tooik sepertu, implementasi peran tokoh agama dalam wawasan kebangsaan divawakan oleh Asisten Deputy Pemberdayaan dan Kerukunan umat beragama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Analisis isu-isu strategis potensi konflik kerukunan beragama di kota Depok oleh Direktur CEPP Fisif UI Depok.

Jaga NKRI dari faham radikalisme dan terorisme oleh Kapolresta Depok.

Aris Darmansyah dari Asisten Deputi Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama kementrian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menyampaikan, Peran tokoh agama dapat sebagai netralitas ,agar tercipta kondusifitas yang lebih baik.

Penerapan dan peraturan bersama PBM nomor 8 dan 9 dasar pembangunan rumah ibadah harus dapat memahami oleh Kepala Daerah.

Indonesia sebagai negara multi kultural, juga harus memahami yang pasti terdapat perbedaan
perbedaan, seperti, perbedaan Bahasa dan Budaya serta agama yang ada , akan menimbulkan bentrokan.

Sebagaimana Trisakti, Berdaulat secara politik, mandiri dalam perekonomian dan dengan PBNU , peningkatan layanan penguatan lembaga , kerjasama, regulasi .
Pemahaman agama yang moderat pendidikan pluralisme, kesejahteraan, supremasi hukum, koordinasi antar pemerintah, tokoh agama , tokoh masyarakat dan ormas.

Sejauh ini, penyebab konflik ternak dan antar umat beragama , pendirian rumah ibadat, salah faham informasi antar pemeluk agama.

Peningkatan pemahaman berwawasan kebangsaan, penguatan peran kelembagaan, perkuatan regulasi, peran tokoh agama dapat memberikan pemahaman kepada umatnya tentang toleransi, fasilitator untuk memikirkan konflik yang ada.

Untuk itu, perlunya meeting internal lembaga (FKUB), tokoh-tokoh agama, perlu juga diperhatikan berita hoax yang mengganggu kehidupan kerukunan umat beragama.

Dikesempatan itu, Alif Forsa dari Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag Jakarta memaparkan tentang peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.

Menurut dia, Penguatan Regulasi UUD 1945 , penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 dan Pemberdayaan FKUB imbuhnya.

Peningkatan aktor KUB, Toga, Todat , Topan, Penguatan kesadaran kerukunan, Pembinaan aliran keagamaan juga Indeks Kerukunan Umat Beragama perlu diinventarisasi sebagai acuan data base.

Pada acara Dialog publik Reni Suwarso dari CEPP Fisif UI menyampaikan, issu-issu strategis potensi konflik kerukunan umat beragama Kota Depok sudah sangat baik.

Adanya organisasi yang berbasis agama untuk memaksa atau mengajak untuk bersatu pemeluk agama tertentu.

Sosial demografi , peningkatan 1,63%, ekonomi 6,54% ,investasi 6,5%. Begitupun Sosial Politik, peningkatan pemilih terutama pemula.

Termasuk Trilogi kerukunan umat beragama antar komunitas agama dengan Pemerintah, indeks kerukunan beragama, antar suku ras dan etnis , kategori untuk antar umat beragama terdapat tingkat kerukunan.

Potensi konflik sosial di Kota Depok indentitas agama, suku,ras, kewilayahan, sumberdaya ekonomi, relasi sosial,orientasi politik.

Pembangunan perumahan eklusif sangat mengganggu di ranah negara bangsa dengan slogan Bhineka Tunggal Ika.

AKP Sutarno dari Polresta Kota Depok menyampaikan materi tentang hoax dan Radikalisme.

Belakangan ini katanya, marak berita hoax yang membuat kekuatiran kita semua, terjadinya ketidak nyaman ungkapnya.

Meski Hoax sudah muncul sejak jaman revolusi industri di Inggris, namun perlunya menyaring berita yang kita terima agar tidak menjadikan kesalahpahaman di masyarakat.

Tarno menghimbau kepada masyarakat agar memperhatikan dengan cermat memilah mana yang benar berita hoax, bagian dari penyimpanan dan pergeseran untuk Ideologi Pancasila, dengan demikian akan mudah mempercepat pecahnya bangsa ini, mengganggu kerukunan umat beragama.

Terkait faham Radikalisme, faham Radikalisme adalah suatu cara untuk mempertahankan ideologi Sera maksud dan tujuannya untuk memperjuangkan tindakan radikalisme , ini juga sangat berperan untuk membuat warga masyarakat ketakutan dan ketidak percayaan masyarakat kepada aparatur yang ada.

Hoax dan Radikalisme adalah sesuatu yang akan mengancam NKRI berdampak pada segala aspek Ipoleksosbud. ( Benny Gerungan )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here