Oleh: Wahyu Triono KS., S.Pd., M.Si., M.AP

Jakarta,- Suara Jabar News.Com,- Founder LEADER Indonesia, SSDI dan Profesional Campaign and Politic Consultant CIA Indonesia

Kalau melihat dan menyaksikan partai politik, elite politik, tokoh politik dan pemegang kekuasaan melakukan bagi-bagi kekuasaan tidak usah merasa aneh.

Dalam tinjauan aliran politik strukturalis, sejatinya partai politik ya untuk meraih dan merebut kekuasaan yang kemudian dilakukan bagi-bagi kekuasaan, powers sharing but not sharing powers. Itulah makna dari kehadiran partai politik yang dipraktikkan oleh elite dan tokoh politik di era demokrasi modern dengan pemilihan langsung.

Jadi bila kekuasaan secara power full telah diraih oleh partai politik, atau koalisi partai politik atau setelah kekuasaan diperoleh melalui legitimasi suara rakyat pada pemilihan umum kemudian terbentuk koalisi baru atau bahkan semua partai politik memberi dukungan langsung secara politik kepada pemegang kekuasaan pemerintahan presidential itu sah-sah saja dan diperbolehkan.

Bila semua kekuasaan pemerintahan mulai dari Kementrian dan lembaga, Direksi, komisaris, komisioner, anggota dan sampai ke pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dibagi-bagi partai politik dan koalisi partai politik oleh elite politik, tokoh politik, anggota partai politik, simpatisan, loyalis, penyandang finansial, relawan, tim sukses, tim pemenangan , loyalis dan ideologis pemegang kekuasaan itulah sejatinya partai politik dilahirkan dan dihadirkan dalam panggung demokrasi modern.

Akan tetapi bila kajian dan tinjauan kita berdasarkan perspektif aliran politik realis dan idealis maka persoalan bagi-bagi kekuasaan itu musti dianalisis berdasarkan idealisme politik sesuai cita-cita negara untuk mencerdaskan rakyat dan mensejahterakan rakyat atau tidak.

Ada tidak etika dan moralitas politik dipatuhi dalam urusan bagi-bagi kekuasaan. Bila tidak tentu aliran politik realis dan idealis itu cuma teori di buku-buku teks politik dan ekonomi politik dalam kajian ilmu administrasi publik yang berlangsung di ruang-ruang kelas, diskusi dan seminar.

Tampaknya sepanjang dunia dan negeri ini berkembang dan pemerintahan dan kekuasaan menggunakan sistem demokrasi yang menjadikan masyarakat sebagai arena kompetisi dapat dipastikan bahwa yang memiliki sumber daya, baik itu sumberdaya ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memenangkan pertarungan diperkuat dengan bagi-bagi kekuasaan.

Bagaimana dengan nasib rakyat yang diperlukan dan dibutuhkan untuk melegitimasi kekuasaan?

Bagi yang telah menerima kontan dengan menerima bayaran atau imbalan dengan memberikan suara, bila diabaikan itu sepertinya sudah jamak kedengarannya untuk diabaikan dan tidak diperhatikan dengan fenomena politik transaksional. Sederhananya, kan suara anda sudah kami beli dan kami bayar, anda mau meminta yang lebih, sabar dulu di antrian.

Pendek kata, apakah rakyat mendapat bagian dari proses bagi-bagi kekuasaan tergantung kebaikan hati dari elite politik, tokoh politik dan pemegang kekuasaan.

Kemudian juga ditentukan apakah anda penumpang gelap atau tidak, apakah anda rapi duduk menjadi penumpang di gerbong yang segera berjalan dikendalikan pemengang kekuasaan atau tidak.

Sedangkan anda sudah duduk rapi di boncengan sekalipun belum tentu anda ikut melaju berangkat untuk mendapat manfaat dari pembagian kekuasaan untuk disejahterakan. Apalagi anda di luar posisi atau tidak berada di gerbong kekuasaan dan tidak berada di boncengan.

Inilah fenomena politik Indonesia kontemporer, menjalankan domokrasi prosedural yang dipandu aliran politik strukturalis dengan politik transaksional melalui praktik endowed atau membantu dengan pemberian, rent seeking, shedow state dan budaya politik patrimonial atau klientilisme yang merupakan pola relasi patronklien.

Bukan demokrasi substansial yang dipandu aliran politik realis dan idealis mempraktikkan etika dan moralitas politik bahwa politik sejatinya membagi-bagi kebaikan dan kemaslahatan untuk rakyat. [ Bg ]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here