JAKARTA, Suara Jabar News.Com,- Berkaitan dengan Pengangkatan Penyidik Independen yang berasal dari Penyelidik (bukan dari Anggota Polisi/Jaksa) yang infonya tidak prosedur yang tidak sesuai dengan Peraturan Pimpinan KPK yang ada itu dinilai tidak sesuai dengan.norma hukum yang ada di Republik Indonesia.

Kita tentunya belum tahu persis tetang peraturan pimpinan KPK tersebut, namun kita bisa tahu bahwa dalam Undang – Undang KPK Pasal 39 ayat 3 menyebutkan bahwa, Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari Instansi Kepolisian di Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK.

Dari Norma tesebut diatas tentunya kita bisa memahaminya dengan jelas bahwa subyek atau orang yang bisa menjadi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum tesebut adalah hanya dari pihak kepolisian dan kejaksaan saja dan tidak ada orang lain dalam arti,
Penyelidik berasal dari Polisi, Penyidik berasal dari Pol dan Jaksa, Penuntut Umum berasal dari Jaksa.

Dalam Pasal 39 ayat 3 tesebut jelas bahwa tidak ada atau tidak disebutkan bahwa ada orang lain diluar Polisi dan Jaksa.

Jika kita mengacu pada KUHAP, Penyelidik tersebut jelas hanya berasal dari Polisi saja dan tidak ada orang lain.

Kalau Penyidik, bisa berasal dari Polisi dan PPNS atau saat ini disebut dengan (Aparatur Sipil Negara) sesuai UU.

Dalam Pasal 43 ayat 1 UU KPK disebutkan bahwa : Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Pertanyaannya dari berbagai pengamat : Apakah Pasal 43 ayat 1 tersebut berdiri sendiri atau tetap berkaitan dengan Pasal 39 ayat 3.

Jika berdiri sendiri logikanya Penyelidik bisa berasal dari pegawai KPK diluar Polisi. Akan tetapi jika pasal tesebut berkaitan, maka logikanya tidak bisa, sehingga Penyelidik KPK harus berasal dari aparat ke Polisian.

Demikian juga dalam Pasal 45 ayat 1 UU KPK menyebutkan bahwa, Penyidik adalah Penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Pertanyaan yang sama, apakah pasal 45 ayat 1 tesebut berdiri sendiri atau tetap berkaitan dangan Pasal 39 ayat 3.

Jika berdiri sendiri logikanya bisa bahwa Penyidik berasal dari pegawai KPK di luar Polisi dan Jaksa.

Tapi jika berkaitan, maka logikanya tidak bisa, sehingga Penyidik KPK tesebut harus berasal dari pihak kepolisian dan kejaksaan.

Pertanyaan.yang ke tiga, apakah pegawai KPK tesebut merupakan PNS atau bukan. Jika bisa dimasukkan sebagai PPNS,
hanya permasalahannya bahwa UU KPK tersebut bersifat adalah Lex Specialis dan tidak juga mengatur secara tegas dan jelas yang berkaitan dengan penyelidik dan penyidik yang bukan berasal dari Polisi atau Jaksa.

BACA JUGA :   Personel TNI Ajarkan Peraturan Baris Berbaris Siswa-Siswi SD

Dalam penjelasan pasal 39, pasal 43 dan pasal 45 UU KPK tertulis cukup jelas.

Untuk Menguji Peraturan Pimpinan KPK di Skep pimpinan KPK tetang Kebenaran Substansi dan juga Prosedural yang telah mengangkat penyidik Independen KPK yang berasal dari penyelidik yang bukan anggota Polisi atau Jaksa, maka seharusnya Divkum Polisi berani melakukan Yudisial Review ke MA berkaitan dg Norma yang ada dalam UU KPK tersebut dengan Peraturan maupun Skep Pimpinan KPK tentang Pengangkatan Penyidik Independen KPK diluar Polisi.
Jika tidak diuji, maka Polisi sepertinya termasuk membenarkan perbuatan pimpinan KPK yang tidak sesuai norma tersebut.

Sementara pada hal itu bisa berdampak merugikan pihak kepolisian sebagai Penyidik atau terjadi Friksi antara Penyidik Polisi yang ada di KPK dengan Penyidik Independen KPK tersebut jalan terus tanpa adanya suatu kepastian hukum.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI membahas tentang MD3 dan Revisi Undang – Undang KPK Kamis, (5/9/2019), Seluruh fraksi di DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI, menyetujui usulan inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto itu, seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna menyampaikan persetujuannya terhadap usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai usulan inisiatif DPR RI.Tidak ada penolakan dari seorang pun anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna itu.

Berikut wawancara wartawan suarajabarnews.com dengan Irjen Pol (Pur) Drs, Eddy Kusuma Wijaya anggota Komisi bidangi kepemerintah, Dalam Negeri, BPN, Menpan – RB, KPU, Bawaslu diruang kerjanya Lantai VI – 21 Kamis (5/8/2019).

Eddy menuturkan, Sebenarnya KPK itu tidak bisa menolak terhadap Rancangan Undang- Undang (RUU) KPK yang di garap oleh DPR karena RUU bukan wewenang atau produk KPK.

Sebab KPK itu adalah pelaksana undang – undang, sedangkan undang- undang DPR dengan pemerintah ini, tentunya pemerintah yang saya sudah sampaikan, apalagi Presiden Jokowi selalu menekankan untuk serius dalam penanganan pemberantasan korupsi sampai tuntas.

Soal revisi Undang – Undang KPK yang tengah akan di proses DPR RI, pihak KPK jangan kuatir, kita semua ingin masalah korupsi di Indonesia kalau bisa zero, sehingga pemikiran kita semua sama.

Jadi mengenai pernyataan saut situmorang yang menolak revisi UU KPK, dia jangan ikut campur urusan DPR dengan pemerintah, sebab dia itu adalah pelaksana undang – undang walaupun ada pemasukan – pemasukan dan itupun dipersilahkan memberikankan masukannya.

BACA JUGA :   Serah Terima Kunci Rumah Oleh Muspika Ciruas dari Program RTLH

Selama ini juga tidak apa – apa yang di sampaikan oleh KPK dan itupun di catat di DPR RI di komisi III, Jadi, soal pembahasan yang akan diproses oleh komisi III DPR RI jangan kuatir papar Eddy.

Harapan saya, terhadap KPK nanti, siapa saja yang terpilih menjadi komisioner calon pemimpin KPK, dari awal sudah disampaikan harus betul – betul jadilah penegakan hukum yang handal, dan KPK jangan berpolitik pintanya.

Mengenai kasus yang sedang atau masih ditangani KPK, lebih lanjut Eddy katakan, penanganan kasus korupsi jangan tembang pilih, dan jangan segan jangan takut terhadap penekan dari pihak luar. Untuk komisioner KPK, bekerjalah sesuai hukum yang berlaku” lanjut Eddy.

Kita juga masih punya harapan terhadap KPK dalam menangani pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kita masih perlukan, kalau kita lihat para pelaku – pelaku tindak pidana korupsi, justeru tidak ada jera – jeranya, malahan sekarang ini semakin berkembang bahkan tambah banyak saja” heran Eddy.

“KPK itu asal mau menangkap, jadi bila tertangkap si pelaku koruptor harua benar jera”.

Tentang revisi UU KPK, tidak ada wacana untuk membubarkan KPK, tapi DPR RI justeru akan memperkuat posisi KPK.

Kemudian juga, KPK ini harus masuk ke tataran hukum, tata negara yang selama ini terkesan independen, karena KPK di berikan tugas yang sangat begitu besar, tetapi tidak masuk hukum tata negara, sehingga KPK harus bertanggung jawab ke siapa siapa yang menegornya.

Bila dia (red -KPK) bersalah hendaknya bertanggung jawab atas masalah yang ditanganinya, contoh soal keuangan dan lain – lain.

Selain keuangan juga KPK harus menyiapkan sumber daya manusia yang mempuni, sebab kinerjanya ini perlu di atur di antara lainnya terkait penyadapan atau penyekapan kata Edy.

KPK itu harus menjelaskan mulai dari mana proses hukum yang dilakukannya, apakah semua orang harus di sadap atau di sekap, dan apakah di mulai dari orang ini yang sudah di tentukan menjadi tersangka, ini tidak boleh, karena hak sebagai warga negara harus dilindungi tuturnya.

Mengenai UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi kendati tidak bisa dipengaruhi siapapun

Pencegahan serta memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan yang dilakukan KPK setidaknya jangan ada tebang pilih.

BACA JUGA :   Meski Telah Disetujui Gubernur Jabar, Pemerintah Pusat Belum Memutuskan Rencana DOB Bogor Barat dan Bogor Timur

Meski demikian, lembaga pemerintah non departemen ini, kini mendapat sorotan dari berbagai sudut pandang serta penafsiran berbeda, namun DPR RI sebagai lembaga yang membuat legislasi peraturan dan UU pun memiliki kewenangan untuk melakukan .pembenahan terhadap peraturan dan perundang – undangan demi tercapai cita – cita kita yakni keadilan sosial bagi suruh rakyat Indonesia yang berketuhanan yang maha esa.

Soal OTT yang selama ini dilakukan KPK, pengggiat anti korupsi, Madun Haryadi selaku ketua umum GPHN angkat bicara.

Menurut Madun, sejauh ini apa yang dilakukan KPK itu masih lemah dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi imbuhnya.

Sehingga terkesan ada pencitraan KPK dalam penanganan korupsi yang terkesan semakin menggurita itu.

Indikasi atau kecurigaan pencitraan dan mengguritanya korupsi, saya menilai ada faktor kepentingan dalam mencari keuntungan.

Salah satu diantaranya seperti ada suatu daerah yang pernah kita pantau dalam proses OTT KPK, ada saksi – saksi yang telah di BAP.

saksi – saksi yang di BAP. itu katanya di bawa untuk dimintai.keterangan penyidikan, kemudian ada bukti emas batangan yang di bawa saksi, padahal itu tidak ada kaitannya dengan korupsi dan sampai saat ini belum dikembalikan juga oleh pihak KPK.

Sehingga permasalahan tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat atas persoalan di daerah yang pernah dilakukan OTT KPK pungkas Madun.

Ia menilai, dalam tersebut, KPK lebih banyak fokus pada pencegahan bukan pada OTT.

Karena dengan ada KPKnya justeru korupsi semakin gurita sehingga pencegahaan KPK ini tidak maksimal.

salah satu contoh OTT ada kepala daerah melakukan korupsi tentu tidaklah sendirian, tetapi dalam praktek korupsi itu dibantu oleh satger, juga ada kepala bidang yang melakukan permufakatan jahat kepala daerah.

Disinilah menurut saya, KPK ini dalam penanganan.pemberantasan korupsi tidak pernah tuntas, bahkan terkesan ada tebang pilih atau pilih kasih ketus madun.

Suhaidi K, Samallo Dewan Pakar ICMI, mengapresiaisi kinerja KPK dalam penanggulangan pemberantasan korupsi.

Dirinya berharap, kinerja KPK kedepannya akan lebih baik dan dapat menjawab segala tantangan terhadap pemberantasan korupsi.

Harapannya terhadap calon pimpinan KPK yang akan di fit.and propertes agar, lebih mengedepankan kualitas kinerjanya yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama SDM para komisioner KPK dan jajaran pembantunya agar bekerja lebih profesional ucap Suhaidi menutup komentarnya.
(Yun/Benny Gerungan )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here