JAKARTA, Suara Jabar News.Com,- Polemik pro – kontra revisi Undang – Undang KPK yang akan di proses oleh DPR RI mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat.

Penggiat pemberantasan anti korupsi Madun Haryadi selaku Ketua Umum GPHN menegaskan agar publik jangan terkecoh dengan trik opini oknum yang bermain – main dengan lembaga KPK katanya kepada awak media, Sabtu, (7/9/2019) di jakarta.

Saat Ini katanya, banyak iblis berwujud manusia yang rakus menghuni di gedung KPK.

Mereka sedang mengemis suara publik untuk
melawan pembuat Undang – undang.ujarnya.

Seharusnya publik sadar, bahwa mereka (red – KPK) itu harus melaksanakan perintan Undang – Undang.

“Kalau di rasakan tidak sesuai oleh revisi UU KPK kan bisa ke MK, bukan menciptakan kegaduhan”, pinta Madun

Ingat, suara publik saat ini begitu berharga, tapi setelah suasana kondusif, publik akan terus menanyakan perkara – perkara yang mandek yang tak tergubris KPK.

Publik harus juga tahu bahwa saat ini, yang dilakukan KPK hanyalah pencitraan belaka.

Sebab kata madun, mereka itu setelah pensiun dari KPK, akan bisa mendapat jabatan strategis di BUMN dan di kementerian singgungnya.

KPK itu harus kita dukung dan perlu kita awasi, karena KPK masih di perlukan untuk memberantas korupsi yang masih menggurita di Negara kita ini.

Ia terangkan, KPK perlu di awasi karena di dalam pelaksanaan tugas nya masih banyak terjadi penyimpangan – penyimpangan di dalam sistem penegakan hukum.

Karena masih banyak kasus yang di gelapkan, bahkan terkesan tebang pilih, dan juga masih banyak penangan kasus yang tidak tuntas.

Terkesan dalam penegakan hukum KPK berpolitik, yang merampas hak milik orang lain, karena tidak ada kaitan nya dengan perkara yang di tangani, diduga menggelapkan Barang Bukti dan memeras orang yang di tuduh terlibat kasus korupsi.

BACA JUGA :   Akumulasi PDB Peternakan 2015 – 2018 Merangkak Ternbus Menjadi 18,2 Triliun

Dia menilai, bahwa penyidik dan komisioner KPK merasa seperti dewa atau malaikat yang tidak pernah salah.

Karena itu madun jelaskan, banyak yang harus di benahi untuk perbaikan dan menguatkan KPK selaku penegak hukum yang handal. profesional, konfrehensif dan ber integritas membenahi KPK bersama DPR dan Pemerintah melalui proses pembahasan UU yang diberi amanat rakyat itu adalah tugas wewenangnya DPR RI yang membuat legislasi yang berkualitas dan dikoordinasikan bersama pemerintah imbuhnya Madun

Sebab lanjut Madun, pembahasan itu sah – sah saja di dalam sistem hukum tata negara kita, kenapa KPK harus ribut dan membuat gaduh heran Madun.

Madun juga mengatakan, yang bertanggung jawab tentang negara kita ini dalam segala hal bukan hanya KPK, akan tetapi kita semua, tentu dengan prinsip bersatu kita kuat menjaga negara ini dari para koruptor katanya menegaskan. (YF/BG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here