JAKARTA, Suara Jabar News.Com,- Lembaga anti rasuah atau dikenal dengan sebutan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bukan super body atau setengah dewa atau setengah malaikat yang tidak punya kesalahan ini komentar Madun Haryadi selaku ketua umum GPHN penggiat anti
korupsi kepada wartawan di gedung KPK Jakarta, senin (9/9/2019).

Saya ini datang ke kantor KPK untuk memberikan informasi terkait kasus – kasus yang mandek katanya.

Tapi kenapa pihak KPK tak menggubris informasi yang.saya sampaikan heran madun.

Madun menjelaskan, bahwa adanya kasus yang merugikan uang negara, sepatutnya diperkarakan bukan
sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku jangan hanya dijadikan sebagai file KPK, sehingga publik mempertanyakannya kasus tersebut.

“Saya ini bawa data kasus Rano Karno eks Gubernur Banten yang jelas-jelas dipersidangan dalam keterangan saksi – saksi telah terbukti menerima uang sebanyak 11 milyar dari proyek Alat Kesehatan (Alkes) tahun 2012 senilai 79 Milyar tandasnya madun.

Selain kasus Alkes Madun juga mempertanyakan tentang kasus korupsi RTH kota Bandung sebesar 60 Milyar yang juga masih belum diperkarakan, termasuk kasus RJ, Lino.

“KPK dilarang berselingkuh dengan Koruptor yang merugikan uang rakyat itu, nanti kualat” tegasnya.

Dia pun memperkirakan apabila KPK masih berpola seperti saat sekarang ini, maka KPK berpotensi akan dibubarkan oleh rakyat karena dianggap KPK itu kesannya seperti super body.

KPK diduga terindikasi banyak melakukan penggelapan terhadap aset terperiksa, karena saya memiliki bukti aset milik terperiksa yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang disita oleh KPK, tidak dikembalikan kepada pemiliknya, ungkap madun.

Perkara Korupsi Alat Kesehatan tahun anggaran 2012 Provinsi Banten yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 79 milyar, perkaranya sampai hari ini tidak jelas dan masih mengambang hanya dijadikan file di KPK.

BACA JUGA :   Salut Dengan Polres Serang Kota, Tak Ada Kompromi dengan Premanisme, Dua Juru Parkir Liar Diamankan

Padahal Hakim yang sudah menyebut perkara Alkes itu sudah jelas- jelas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 79 M, bahkan di dalam persidangan para saksi disebut nama Rano Karno menerima uang 11 milyar terang Madun.

Untuk itulah kasus tersebut, dipertanyakan, apakah KPK tidak mau memproses Rano Karno, atau karena terindikasi ada kelompok ICW melindungi Rano Karno atas keterlibatannya dalam dugaan korupsi Alkes di Banten.

Seperti kasus RJ Lino sampai saat ini masih berkeliaran bebas di luar, untuk itu, KPK pun terindikasi melindungi para koruptor,.

Madun juga katakan, bahwa dirinya mendatangi KPK pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang disertai data.

Saat pengaduan Masyarakat diterima oleh vita selaku humas KPK, terkesan tidak mau memberikan keterangan kata Madun memelas.

Ironinya, jawaban yang kami terima dari KPK yang di wakili Vita, “terkait korupsi Alkes Provinsi Banten TA. 2012, pihak KPK beralasan sudah memiliki file nya, kata Madun menirukan perkataan vita.

Menguaknya polemik revisi UU KPK yang akan dilaksanakan oleh DPR RI yang konon akan dijadikan dalam Prolegnas selama 5 tahun, meski baru
draf belum disahkan namun KPK sudah meradang.

Sepebgetahuannya? Bahwa KPK itu memiki struktur kepengurusan, apabila kepengurysan seperti dewan penasehat dan dewan pengawasnya tidak berjalan bagai mana nusa mengoreksinya.

Dia menilai dewan penasehat dan pengawasnya tidak berfungsi bahkan mandul.

Nadun berharap, Dewan pengawas KPK sebaiknya dari publik atau eksternal untuk menjaga marwah KPK.

Ingat, tujuan dibebtukbta KPK itu sejatinya adalah mencegah dan memberantas korupsi, bukan mencari uang dari penyadapan yang dilakukan hasil OTT.

Kalau tidak ada pengawasan, maka KPK akan sewenang – wenangnya melakukan OTT.

BACA JUGA :   Pradi Supriatna : Pelayanan itu Melayani Bukan Dilayani

Soal keuangan KPK, publik juga harus tahu karena ada yang mengawasi, khusus terhadap barang atau uang yang disita barang bukti OTT itu juga harus di audit oleh pihak eksternal sebagai bukti imbuhnya.

17 tahun KPK bekerja penasehat dan pengawas orangnya dia- dia juga dari KPK, ironisnya lagu para, koruptor yang kena tangkap justeru tak juga jera – jera, bahkan korupsi semangkin menggurita.

Dalam acara kontroversi revisi UU KPK di MetroTV Artalita mengatakan, ada orang yang meninggal masih menjadi tersangka oleh KPK.

Irjen Pol (Pur) Drs, Eddy Kusuma Wijaya anggota Komisi bidang kepemerintah, Dalam Negeri, BPN, Menpan – RB, KPU, Bawaslu jufa abgjat bicara soal menyoroti kiberja KPK, “tugas KPK bukan tempat cari uang atau memperkaya diri, melainkan KPK itu tempat untuk mengabdi pada Nusa dan Bangsa dalam proses penegakan hukum pemberantasan korupsi.(Benny)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here