JAKARTA, Suara Jabar News.Com,- Setelah 10 nama calon pimpinan KPK, tim.panitia seleksi menyerahkan ke Komisi III DPR RI daftar nama – namanya intuk dilakukan fit and propertes serta uji kelayakan.

Dari 56 anggota Komisi III DPR RI akhirnya menetapkan 5 komisioner KPK hasil dari rapat pleno pemikihan dan.pwnetepan calon pimpinan KPK berikut nama dan perolehan suara ;

  1. Nawawi Pomolango = 50 Suara
  2. Lili Pintauli Siregar = 44 Suara
  3. Sigit Danang Joyo = 19 Suara
  4. Nurul Gufron = 51 Suara
  5. I Nyoman Wara = 0 (Tidak ada suara)
  6. Alexander Marwata = 53 Suara
  7. Johanis Tanak = 0 (tidak ada suara)
  8. Luthfi Jayadi Kurniawan = 7 Suara
  9. Firli Bahuri = 56 Suara
  10. Roby Aryab = 0 (tidak ada suara)

Dari 10 nama tersebut, pihak Komisi III mengambil 5 orang suara terbanyak untuk dijadikan ketua dan wakilnya,

Dengan demikian Unsur dari polisi Irjen Pol Firli Bahuri terpilih sebagai Ketua Terpilih KPK 2019. sebagai suara terbanyak terpilih menjadi ketua KPK masa bhakti 2019 – 2023.

Sementara 4 pimpinan akan mendampingi ketua terpilih. Terpilihnya Pimpinan baru KPK 2019 menuai pro dan kontra di tengah masyarakat seiring dengan rencana revisi UU KPK.

“Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahuri,” ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin saat memimpin rapat.

Masing-masing anggota memilih dengan cara melingkari 5 nama dari 10 capim.

Setelah itu mekanisme voting dilakukan untuk memilih ketua KPK.
Kelima capim KPK terpilih tersebut.

  1. Firli Bahuri = 56 suara
  2. Alexander Marwata = 53 Suara
  3. Nurul Ghufron = 51 Suara
  4. Nawawi Pomolango = 50 Suara
  5. Lili Pintauli Siregar = 44 Suara

Dikatakan Aziz Syamsudin ketua Komisi III DPR RI, dengan proses yang memakan waktu, tenaga serta pikiran yang dilakukan oleh 56 anggota komisi III ini, maka proses.pemilihan dan penetapan calon pimpinan KPK sudah selesai sesuai dengan perundang – undangan katanya.

BACA JUGA :   DI Kota Depok Jumlah Kasus Covid-19 Semakin Menurun

Aziz berharap ketua dan wakil ketuaa dapat bekerja dengan sebaik – baiknya dalam.penanganan.pencegahan pemberantasan korupsi.

Hasil dari 5 pimpinan KPK selanjutnya akan dibawa kepada ketua DPR RI, dan selanjutnya diserahkan ke bapak Presiden Jokowi katanya mengakhiri.

Sebelumhya, Presiden Jokowi Ini Poin yang Disetujui dan Ditolak Jokowi di Revisi UU KPK

Berikut 4 poin yang disampaikan Jokowi:

  1. Saya tidak setuju jika KPK harus meminta izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan, misalnya izin ke pengadilan, tidak. KPK cukup meminta izin internal dewan pengawas untuk menjaga kerahasiaan. 
  2. Saya tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, dari pegawai KPK, maupun instansi lainnya, tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar. 
  3. Saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejagung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.
  4. Saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada atau lembaga lain. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan.

Meski demikian, ada sejumlah hal yang disetujui Jokowi dari revisi UU KPK. 

Madun Hayadi krtua umum GPHN selaku pelaku penggiat anti korupsi menandaskan, selama ini KPK sama sekali tidak ada niat melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Sebab, setiap pelapor yang ingin memberikan informasi selalu di minta melakukan pembuktian. ini kan pembodohan terhadap masyarakat, karena dalam pemberantasan peran masyarakat kan memberi informasi dan data tapi kenapa tidak ditanggapin herannya madun.

Mengenai pembuktian, “itukan kewajiban KPK yang di bantu oleh tim lidik, penyidik, dan BPK”.
Saya berbicara berdasarkan pengalaman sebagai pelapor kasus korupsi hampir 15 tahun.

BACA JUGA :   DPKP Kota Depok Semprotkan Cairan Disinfektan Di Lingkungan Rumah Pasien PDP Virus Corona Yang Meninggal

Intinya, meski seibu kali ganti pimpinan KPK tidak akan.mampu memberatas korupsi, justeru yang ada KPK hanya akan menjadi ladang basah, dan menjadi lembaga penegak hukum yang paling arogan yang memiliki rasa gengsi tinggi atau tak mau kalah walaun itu salah pungkasnya

Soal sosok Firli Bahuri terpilih menjadi ketua KPK, Irjen Pol (Purn) Drs, Eddy Kusuma Wijaya anggota Komisi II DPR RI dia menilai sosok Firli Bahuri terpilih menjadi ketua KPK, “Udah bagus, hanya tinggal kinerja nya, harus lebih bagus juga” sebutnya. (Yun/Benny. G)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here