JAKARTA, Suara Jabar News.Com,- Hiruk pikuk dan Pro Kontra RUU KPK dan KUHP yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa didepan gedung DPR RI ditanggapi oleh anggota DPR RI Komisi II.

Berkaitan dengan hal itu Eddy Kusuma Wijaya menuturkan, revisi undang-undang KPK itu adalah penyempurnaan dari undang-undang KPK yang lama katanya kepada wartawan, digedung Nusantara I DPR RI Senin (23/9/2019).

Menurut Eddy, bahwa dalam kemasan revisi UU KPK itu tidak ada unsur melemahkan justeru malahan memperkuat tegasnya.

Revisi itu adalah sesuai dengan pengamatan kita, bahwa UU KPK selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena wewenang KPK dinilainya terlalu besar sehingga kontrol terhadap pelaksanaan tugas KPK sangat agak lemah. Sehingga timbul kesan adanya penyimpangan-penyimpangan KPK dalam pelaksanaan tugas imbuhnya Eddy

Soal ada penyimpangan, semisalnya bila seseorang itu dijadikan tersangka sudah sekian tahun tapi tidak diproses, “ini kan beban buat orang yang dijadikan tersangka” ketusnya.

Kemudian soal adanya penggelapan penggelapan kasus, semestinya berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tapi malah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Itupun sudah berkali-kali kita katakan bahwa banyak penyelewengan antara lain penghilangan serta penggelapan barang bukti serta ada unsur pemerasan yang terjadi di dalam pelaksanaan tugas KPK yang sangat besar itu.

Maka dengan demikian, pihak DPR RI sebagai wakil rayat melihat masalah ini tentunya harus mengambil sikap dan langkah-langkah, jangan sampai di dalam penegakan hukum undang-undang KPK timbul pesan baru atau permasalahan baru pungkas Eddy.

Sejogyanya undang-undang KPK ini dilakukan sebagai alat, maka dari itu perlu ada pengawas agar ada pembatasan termasuk penyadapan dan selanjutnya harus betul-betul berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku tandas Eddy.

BACA JUGA :   Indonesia Tuan Rumah Kejuaraan Jetski Dunia 2019 Akan Menjadi Ajang Promosi Laut Indonesia

Kalau kita lihat UU KPK yang saat ini, ada unsur kelemahan didalam sistemnya, sebab dalam suatu manajemen yang baik pastilah ada fungsi kontrol, terutama dari para mahasiswa, aktivis pengamat dan penggiat anti korupsi bebernya.

Mengenai aksi demo, ada yang pro dan kontra, jangan terlalu banyak komentar dulu sebelum memahami materi dari pada undang-undang KPK maupun RUU KUHP tersebut harap Eddy.

“Ya kita DPR ini kan juga manusia yang nota bene pilihan rakyat, tentu saja kita ingin berpikir berbuat sebaik mungkin sehingga undang-undang ini betul-betul bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan untuk para anggota DPR beserta strukturnya, itukan ada batas – batas tugasnya.

Undang-undang ini kalau dia bagus dan bermanfaat tentu berguna serta usianya akan panjang dan bisa digunakan untuk perlindungan masyarakat secara umum.

Oleh sebab itu, fengan telah verusua 17 tahun undang-undang KPK perlu di analisa dan evaluasi serta direvisi untuk disempurnakan, sehingga kedepannya akan bertambah baik paparnya Eddy

Sebagai lembaga representasi rakyat, kita selalu menjaga nama baik jangan sampai seperti sekarang ini bahwa KPK itu bekerja tapi korupsi semakin menggurita untuk apa dibuat, sama seperti RUU KUHP iyang tebgah dibahas meski ditunds, sebab membuat RUU itu bukan dibuat hanya satu hari atsu dua hari.

“dulu saya pernah masuk dalam panja RUU KUHP dengan berbafai macam narasi dan pasal- pasalnya, namun dengan segala pertimbangan, kita minta masuksn dari para ahli hukum, tokoh agama, akademisi, dan pembuatan RUU kita banyak minta masukan-masukan yang sudah kuta pikirkan bersama. Sehingga pokok-pokok pikiran itu disaring sama tim dari pemerintah dan dari DPR, sehingga disimpulkan kira-kira yang paling cocok itu adalah yang sudah tertuang dalam RUU.

BACA JUGA :   Pesan Kadisdik Depok Minta, Guru dan Orang Tua Siswa Jangan Panik Belajar Seperti Biasa.

Alhasil dari desertasi pihak kami menyimpulkan revisi UU KPK perlu di perkuat untuk lebih sempurna. (BENNY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here