JAKARTA, Suara Jabar News.Com,- Hampir dua bulan Kejari Karawang gencar acap memanggil Paguyupan KelompokTani se -Kabupaten Karawang.

Berikut penuturan Ketua Umum Gerakan Penyelamatan Harta Negara ( GPHN ) Madun, Pemanggilan yang dilakukan itu upaya mengklarifikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi DAK dari bantuan Pemerintah Pusat terhadap Kelompok Tani yang mendapat bantuan nilainya bervariasi, dari 40 jt hingga 80 jt itu katanya kepada awak media Senin, (30/12/2019).

Madun mengatakan,, apresiasi layak di berikan kepada pihak tim Kejari bila kinerjanya profesional dan apa bila kerugianya sangat signifikan, serta tidak ada kesewenang wenangan dalam tahapan klarifikasinyang diajukan.

Menurut dia, setiap tindakan hukum dari Kejaksaan dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap seseorang tentu saja harus memiliki efek terhadap kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut Madun jelaskan, penegak hukum menjadi pilar, bertahanya supremasi hukum dan keadilan di negara ini, Namun, menegakan keadilan tersebut benarkah sudah adil tandasnya.

Diantara itu, Madun juga membeberkan soal kinerja penegak hukum di Karawang, sebagaimana yang diutarakan sebagai berikut,

Pertama, pihak Kejari Karawang, begitu gencar mengirim undangan klarifikasi kepada Kelompok Tani yang mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang konon kegiatanya sudah di laksanakan dan audah ada manfaatnya bagi para petani, namun dalam tahap klarifikasi terhadap kelompok tani di duga ada intimidasi dan tekanan terhadap masyarakat tani yang tidak paham hukum, pertanyaannya, bukti apa yang di dapati dari pihak pelapor oleh Kejari Karawang yang katanya sudah tidak jaman lagi mengejar pengakuan seorang untuk menjadikan tersangka.

Sementara urusann teraebut sudah ada dilakukan MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Polri secara tertulis, bila ada laporan masyarakat aparat penegak hukum agar berkordinasi dengan inspektorat terlebih dahulu, itukan tidak serta merta melakukan pemanggilan pungkasnya.

Kalau saja pihak pelapor yang hanya memberikan informasi tanpa data dan bukti, ini akan menjadi kecurigaan publik, ada apa dengan penyidik yang disinyalir akan mengintimidasi dan menekan para undangan klarifikasi guna mendapatkan pengakuan dari masyarakat awam yang buta hukum ungkap Madun.

Dia juga mengira, cara kerja oknum penyidik kejaksaan seperti ini sungguh memalukan dan harus mendapat sangsi tegas dari Kejaksaan Agung.
kalau penyidik pidsus kejari karawang bekerja berdasarkan informasi pelapor tanpa data dan bukti kemudian mengirim surat panggilan terhadap seseoran tanpa melakukan Gelar Perkara terlebih dahulu, lalu bagaimana pertanggung jawaban pidsus kejari karawang terhadap surat panggilan yang sudah di tanda tangani itu.
lalu tanggal berapa kejari karawang melakukan gelar perkara ko tiba2 pidsus kejari karawang manggil2 orang untuk di periksa,

Yang kedua, apakah Penegak Hukum Pidsus Kejari Karawang sudah meletakan asas cepat dalam proses penyidikan? jangan jangan pidsus kejari karawang pernah/ sering menindak lanjuti laporan masyarakat yang hanya berbekal informasi tanpa data dan bukti, lalu bagaimana pertanggung jawaban terhadap surat panggilan yang sudah beredar umum,
disinilah goyangnya aspek profesionalisme seorang penyidik,.
dari pantauan tim GPHN RI banyak panggilan2 yg di layang kemudian tenggelam,
akan tetapi pemanggilan pada kelompok tani mm asih gencar di lakukan karena tidak ada yang mampu menyelesaikan.
untuk itu kami dari LSM GPHN RI akan memberikan Advis dan bantuan Kuasa Hukum untuk mendampingi kelompok tani mendatangi Aswas di Kejati Jawa Barat, Jamwas di Kejaksaan Agung dan akan melakukan aksi demo di kantor Menkopolhukam, karena apa yang di lakukan pidsus kejari karawang menimbulkan keresahan dan banyak terklarifikasi yang mengalami STRESS.padahal kegiatan DAK bantuan pusat sudah di laksanakan dan belum di AUDIT.

Kemudian yang ke tiga, apakah pengawasan terhadap penyidik pidsus sudah di lakukan, kapan gelar, bagaimana hasil gelarnya, dan
apakah pemanggilan yang di lakukan kejari karawang melanggar SOP atau tidak tanyanya.

Apakah bunyi saran pendapat gelarnya, tentunya semua Prosedur menindak lanjuti laporan masyarakat harus di lakukan sesuai prosedur, agar proses hukum dalam mengungkap kasus korupsi Menjadi Transparan dab Akuntabel.

Dan yang ke empat, adalah dimana salahnya jika ternyata nanti pada saat ada Tersangka dan Pengacara berhasil menang dalan gugatan Praperadilan karena tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak terbuktia ada Kerugian Negara.

“Semoga, jika ada yang mengajukan permohonan nanti, tentang bagaimana alat bukti kasus korupsi di dapatkan,
transparansi yang menjadi harapan masyarakat terhadap kinerja pidsus kejari karawang akan tercapai. Imbuh Madun. (By).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here