JAKARTA,, Suara Jabar News. Com,- Surat undangan Pemanggilan Kepala Kejaksaan Karawang melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) nya, membuat risau para kelompok petani

Pemanggilan terhadap psra krlompok petani yang dilakukan oleh Pidsus Kejari Karawang tersebut dalam tahap klarifikasi terhadap laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berupa informasi tanpa disertai data dan alat bukti, sehinggs menarik perhatian penggiat anti korupsi GPHN RI.

Dikatakan Madun ketua umum GPHN RI, tentunya kami dari GPHN RI sebagai penggiat anti korupsi sangat mendukung kinerja Pidsus Kejari Karawang menangani penyelidikan terhadap para kelompok tani tersebut secara obyektif dan profesional katanya kepada awak media, Kamis, (1/1/2020).

Namun lanjut Madun, kami juga punya kewajiban menampung aspirasi masyarakat petani yang membutuhkan pendampingan atau advis dalam menghadapi proses klarifikasi di Kejari Karawang, agar para petani itu mendapat pemahaman apa yang harus di lakukan ketika di tanya oleh tim dari Pidsus Kejari Karawang urainya.

Madunn juga ingin memberikan penjelasan terhadap para kelompok tani di Kabupaten Karawang, atau siapapun masyarakat di seluruh Indonesia, agar jangan resah bila mendapat surat pemanggilan dari pihak aparat hukum, terutama dari pihak Kejari ungkapnya.

“Jika ada undangan klarifikasi baik dari kejaksaan maupun kepolisian, surat pemanggilan
yang pertama untuk klarifikasi boleh di hadiri boleh tidak terangnya.

” Boleh hadir asal sudah siap, artinya siap menjawab dan siap membantah pertanyaan penyidik. jika hadir pertanyaan penyidik tidak perlu di jawab kalau penyidik tidak punya bukti, cukup di catat saja semua pertanyaan penyidik dan sampaikan kepada kami, tidak perlu takut kami hanya akan menganalisis pertanyaan penyidik apakah pertanyaan tersebut substansi dan memenuhi aspek hukum, kalau tidak memenuhi aspek hukum tentu tidak perlu hadir, karena bila belum siap, dan tidak cukup hanya dengan mengirim surat pemberitahuan saja ungkap Madun.

Menurut dia, para terundang harus punya keyakinan bahwa si pelapor atau pemberi informasi itu tidak memiliki alat bukti apapun, jadi untuk apa menghadiri undangan klarifikasi yang ujung ujungnya akan mengalami penekanan dan intimidasi.

Sebab kata dia, Jangan sampai penyelidikan Pidsus Kejari Karawang di tunggangi oleh kepentingan pihak pelapor yang sakit hati oleh karena gagal mendaptkan proyek tandasnya.

Madun berpesan pada Kejari Karawang, agar menyelidiki juga motif pelapor, sebab, sudah bukan rahasia, hampir rata – rata, banyaknya aporan dugaan Tipikor adalah dari pihak pemborong proyek yang sakit hati karena tidak kebagian proyek.

” Ini kan sudah sangat memalukan, oleh hanya karena sakit hati si pelapor, kemudian mengorbankan para kelompok petani”, ketusnya.

Sebagai ketua umum GPHN RI ingin menjelaskan kepada seluruh warga masyarakat, apabila mendapat pemanggilan terhadap para pihak yang akan di klarifikasi berikut petunjuk untuk diketahui sebelumnya,

  1. Apakah laporan dari LSM atau masyrarakat itu sudah di telaah .
  2. Laporan LSM atau masyrarakat harus disertai alat bukti yang cukup.

3.Apakah Pidsus Kejari Karawang sudah melakukan gelar perkara terlebih dahulu,
tanggal berapa di lakukan gelar perkara, apa pendapat dalam gelar perkara itu,
Trus tiba – tiba pelapor mendesak kejari melakukan pemanggilan dan menagih hasil kerja pidsus kejari karawang, apa motif pelapor ini, untuk itu pidsus kejari karawang harus hati – hati dan selektif dalam menerima pengaduan agar tidak menjadi blunder.

Lebih lanjut Madun ingatkan, sebaiknya pihak pidsus kejari karawang berkordinasi dahulu dengan pihak inspektorat sebelum menindak lanjuti laporan masyarakat agar bisa memberi jawaban dengan profesional kepada pelapor, sehingga tidak menimbulkan ekses atau gesekan sesama plat merah.

Untuk itu, sekali lagi saya tegaskan, kami sangat mendukung kinerja pidsus kejari karawang, selama itu obyektif serta profesional, dan perlu dingatkan, bahwa kami juga mempunyai kewajiban upaya memberikan pendampingan atau advis ke para petani yang kurang paham terhadap prosedural, penanganan kasus korupsi, namun apabila kami di ajak oleh kelompok tani untuk mendatangi gedung KPK guna mendapatkan pencerahan dari biro hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, kami sudah siap membantunya tutup ketua GPHN RI yang acap menangani kasus korupsi milyaran rupiah. (Benny)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here