DEPOK, Suara Jabar News.Com,- Komunitas dan Lembaga kristiani Kota Depok menggelar Konfrensi Pers bertempat di Zegen Huis Jln. Mawar Pancoran Mas Depok, Rabu (22//07/2020)

Knfrensi pers yang di prakarsai ,Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Setempat (PGIS) dan Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia. (PIKI) cabang Kota Depok berkaitan dengan membahs Rencana Peraturan Daerah ( raperda tentang Depok Kota Religius.

Pertemuan tokoh agama, Kristen, dihadiri oleh PGIS PIKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ( GAMKI),, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Wanita Kristen Indonesia ( PWKI), Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Cilodong Depok.turut dihadiri oleh Pdt. Bebalazi Zega S.Th, MMin ketua umum PGIS, wakil ketua 1 Pdt. Linda Purba, wakil ketua 3 Romy Palit MTh, Ketua DPC PIKI Depok Mangaranap Sinaga SE.MH, Sekretaris PIKI Boy Loen SE, MM, Ketua Bamagnas Kota Depok Pdt. Steven Hutabarat STh, MPM, Ketua GAMKI Kota Depok Ferry Siburian MPd, sekretaris GAMKI Perayun SPd, Ketua GMAHK Cilodong Leo Pinem SE, Ketua PWKI Teosye Leander,Sekretaris PWKI Endang, Pengurus GMKI Devi dan jajarannya.

Kersepakatan bersama yang ditandatangani, sekaligus memberikan aspirasinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) Depok Kota Religius,

Menurut Ketua Umum PGIS Bebalazi Zega, bahwa PGIS telah menyampaikan pernyataan sikap terkait Raperda Depok Kota Religius yang masih perlu mendapatkan.legitimasi darci kalangan agama, khususnya agama kristian di Kota Depok.

Bebalazi Zega juga menyinggung terkait kata religius, PGIS tidak alergi dengan kata itu justru berharap seluruh umat harus memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Tuhan.

Dia menilai, Raperda ini belum dibutuhkan rakyat Kota Depok dan kami sudah menyampaikan pandangan kami kepada Fraksi PKS di DPRD atas undangannya dan bertemu bersama serta kepada Fraksi PSI serta beberapa partai lain yang kami sudah surati yaitu, Fraksi PDIP dan Fraksi P. Demokrat, hingga kini masih belum direspon juga, herannya.

dijelaskan Bebalazi Zega, PGI-S adalah lembaga ke agamaan yang berdiri sendiri dan tidak berafiliasi dengan partai manapun sesuai tema tahun ini menjadi sahabat bagi semua maka kita mau menjadi sahabat bagi semua pihak dan disini kami sampaikan pernyataan tertulis kami,” kata Bebalazi.

Sementara itu, Ketua PIKI Depok Mangaranap Sinaga menerangkan bahwa Raperda Depok Kota Religius belum menjadi kebutuhan rakyat Depok. ” Kita setuju dengan religius yang kita tidak setuju adalah twrhadap PERDA nya, sesuai dengan Visi Misi kota Depok Unggul Nyaman Religius dan ini tidak dipisah-pisah tapi menjadi kesatuan,” ucapnya.
Raperda ini lanjut Mangaranap, seharusnya isi dari bab dan pasal – pasalnya harus memenuhi kaidah dan norma sesuai perundang-undangan UU No. 12 pasal 5 yang isinya:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan asas Peraturan dan Perundang-undangan yang baik meliputi; tentu saja harus ada keterangan, kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki, materi muatan, dapat dilaksanakan, berdayagunaan dan kegunaannya, serta rumusan, keterbukaan.

Karena kata Mangarana, yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah fokus dan keseriusan dalam penanganan Covid -19, yang jelas saat ini paling dibutuhkan rakyat Depok Raperda untuk saat ini tidak perlu dibicarakan dan dibahas.

Untuk itu, kami berHarap Pemkot Depok dapat menunda ataupun mengkaji ulang bahkan menghentikan pembahasan Raperda tentang Depok k.9ta Religius, sehingga tidak membuat gaduh dan ketidaknyamanan di kota kita ini tandas Mangaranap.

Ketua Bamagnas Steven Hutabarat menambahkan, kita sepakat bahwa jangan sampai Perda yang diajukan membuat kebingungan, itu sebabnya kita Sepakat membuat pernyataan bersama bahwa Perda Religius untuk saat ini belum dibutuhkan masyarakat kota Depok yang justru dibutuhkan saat ini adalah Perda yang bersifat urgensi yang lebih dibutuhkan seperti undang-undang penanganan covid19, sebutrnya.

ditempat yang sama, Leo Pinem ketua GMAHK Cilodong menyampaikan,” Belum saatnya kita masuk pada Perda Religius, setuju harus religius tapi aturan-aturan dan teknisnya tidak perlu diPerdakan, kemajemukan harus kita kawal dan dijaga agar kota kita menjadi harmonis dan dinamis jika visi misi berjalan dengan satu kesatuan maka kesejahteraan kota Depok pasti tercapai,” imbuhnya.

Senada dikatakan Teosye Leander Ketua PWKI kota Depok bersama Ferry Siburian Ketua GAMKI kota Depok, bahwa Raperda Depok Kota Religius belum menjadi kebutuhan rakyat Depok jelasnya..(Ben)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here