JAKARTA, Suara Jabar News.Com,,- Meski luput dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) meng-audit lumbung anggaran penggunaan untuk bantuan sosial ( Bansos), namun aroma bau busuk korupsi masih tercium baunya oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi aliran anggaran negara ratusan milyar bahkan triliunan rupiah tersebut

Dugaan penyelewenangan anggaran itu selalu bisa terjadi, kapan pun dan dimanapun Pasalnya, Kemensos lembaga negara yang spesialis memiliki tanggungjawab besar terhadap penanganan bencana kemanusiaan atau anggaran Force major untuk yang terkena dampak Covid – 19

Anggaran bansos membuat beberapa nitizen mengikuti perkembangan kinerja totalitas jajaran kemensos yang di taksir triliunan rupiah dari anggaran negara, keinginan untuk bantu rakyat, masih jauh api dari panggangnya.

Hal itu disampaikan Pras warga Jawa Barat, merujuk dari banyaknya informasi masyarakat terkait penyaluran sembako dari kemensos, pembagiannya ada yang belum maupun yang sudah menerimanya, bisa dikatakan belum meratakatanya. minggu (18/10/2020)

Maanfaat bansos sembako dari kemensos itu sangat luar biasa bila itu terealisasi seluruh anggarannya di belanjakan untuk kebutuhan warga masyarakat.

Dana force major pandemi covid – 19 pada kemensos, banyak pihak untuk berebut Rejeki Musiman. di dalam proyek pengadaan sembako tersebut banyak pengusahan dari Kadin dan diduga oknum kemensos turut pada menikmati uang rakyat saat Pandemi Covid – 19 tulis sember panggilan kecilnya pras kepada wartawan ini, Minggu (18/10/2020)

Kalau penulis menutup nama perusahaan dalam bukti foto di atas, masih dalam rangka positif thinking pada salah satu perusahaan swasta yang ditunjuk pelaksana proyek bansos.

Bahwa bantuan sembako pada warga terdampak Pandemi Corona dari pemerintah seolah luput dari pengawasan kita.

Jumlah anggaran terhitung besar menguras APBN, diharapkan bisa sedikit meringankan beban kebutuhan hidup masyarakat, menyimpan banyak lika liku hingga sampai ke meja makan kita.

Pemerintah sebagai penentu kebijakan, masyarakat sebagai penerima dan ada pihak ketiga sebagai pelaksana pengadaan berikut penyaluran. Di pihak terakhir inilah yang butuh pengawasan extra karena disinyalir sebagai pihak yang paling dekat dengan benda bernama uang.

Harga yang tertera dihitung satuan yang diakumulasikan dalam jumlah total per item. Mie instant 12 bungkus dihargai 2650/bungkus, minyak goreng 2 liter diajukan harga 29.000, beras premium 12.850/kg. Dan untuk sebuah goodie bag dihargai 15.000/bh. Silahkan cek harga pasaran beberapa barang diatas, cari harga yang termurah dalam satuan. Ada selisih 20% lebih murah dari harga yang diajukan untuk paket Bansos. Akan bertambah murah lagi jika pembelian dalam jumlah kodi atau doos tiap itemnya.

Kalkulator penulis tertera angka manipulasi harga sebesar 30% dari harga sesungguhnya. Jika dihitung dari anggaran 300.000 per paket dikali 30% maka ada dana Rp 90.000 yang hilang.

Parkir dimana dana 90 ribu per paket dikali 150.000 paket untuk satu Project Bansos? 13,5 Milyar danapun tersalurkan ke kantong pelaksana pengadaan bantuan pemerintah yang diambil dari APBN.

” Berapa kali masyarakat menerima paket Bansos kalikan saja dengan 13,5 Milyar. Data dari Kemensos ada sekitar 20 juta Kepala Keluarga terdaftar menerima Bansos https://setkab.go.id/kemensos-kelola-program-bansos-reguler-dan-khusus-selama-masa-covid-19/ Penyalurannya paket Bansos dilakukan bulan Juli hingga Desember 2020 dengan nilai 300.000/bulan menelan total anggaran 37,4 Trilyun https://www.cnbcindonesia.com/news/20200518155240-4-159298/bansos-diperpanjang-hingga-desember-tapi-cuma-rp-300-ribu

Jika 1 perusahaan mampu menyelesaikan pengadaan dan penyaluran 150.000 paket dalam waktu 2 bulan, penagihan keluar di bulan ke empat. Perusahaan tinggal ambil 4 paket dalam waktu sebulan sekali, maka di bulan ke empat tagihan rutin masuk tiap bulan.

Perhitungan “dagang” ini bisa lebih besar nilai keuntungannya jika bisa menekan harga belanja semurah mungkin. Harga 1 kaleng sarden pasti akan berbeda kalau beli 100 ribu kaleng.

Itulah sejumlah catatan persoalan Bansos yang bisa kita hitung ulang bersama. Apakah yang kita terima selama ini benar seharga itu secara kualitas dan jumlahnya, Ibu ibu rumah tangga yang sering belanja sembako lebih bisa menilainya.

Saat ditemukan ketidak sesuaian harga dengan barang, apakah lantas menyalahkan pemerintah, membohongi masyarakat dengan janji 300 ribu ternyata hanya 210 ribu, ketus pras.

Penyakit mental korup warisan orde baru memang belum hilang meskipun orde berganti. Modusnya makin rapi dan masif dilakukan berjama’ah dimana masing-masing punya komitmen saling “melindungi”.
Saat perkalian pengurangan penambahan sudah akur, akan berbeda cerita dikala pembagian tidak merata. Bakalan ada salah satu yang dijadikan korban dem menyelamatkan banyak pihak.

Tulisan ini bukan sebuah tuduhan telah terjadi korupsi dalam penyaluran bansos. baru sekedar menyampaikan indikasi tidak sehat dalam skema pengadaan bantuan tanda kepedulian pemerintah pada rakyatnya.

Perputaran uang yang begitu cepat dalam situasi “force major” pandemi menarik minat banyak pihak untuk berebut rejeki musiman. Bagi perusahaan swasta yang bermodal kuat, melaksanakan satu dua paket proyek penyaluran Bansos bisa berujung ketagihan. Bermodal 31,5 Milyar utk 150.000 paket, dibayar pemerintah 45 milyar. selisih 13,5 milyar bukan jumlah keuntungan yang kecil untuk perputaran modal yang hanya butuh bersabar 2 bulan.

Mereka instansi dan perusahan penyalur Bansos sudah bisa memprediksi keluhan yang bakal terjadi di tingkat penerima hanya seputar masalah distribusi, salah sasaran karena tumpang tindihnya data penerima. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200828022835-20-540152/icw-terima-12-laporan-soal-bansos-dki-tahap-3-4 Hingga selesai bulan Agustus belum optimal ada laporan komplain kualitas isi bansos jika dihitung dari alokasi anggaran yang sesungguhnya.

Kalaupun ada cuma ngedumel sendiri saat menerima yang katanya kelas Premium ternyata sejenis beras pera standar tukang nasi goreng. Masyarakat masih cukup berterima kasih atas pemberian yang tabu untuk ditolak.

Pras mengibaratkan dugaan korupsi di kemensos, bagai gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Indikasi korupsi di depan mata menjadi tak terlihat karena sibuk melihat kuman jauh di seberang. Begitulah, semua akan lucu pada waktunya, dan realisasi gerak – gerik anggaran force major pandemi covid – 19 bansos kemensos akan terus mendapat sorotan tajam dari kami ungkap pras.

ironinya lagi saat wartawan ini ingin mengkonfirmasikan atas informasi masyarakat ke pihak humas kemensos melarang ketemu oleh salah satu stafnya berinisial “Arf”, melalui WA selulernya, termasuk mempertanyakan surat organisasi PWOIN ke Mensos yang dianggapnya sepele itu. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here