SUMEDANG, Suara Jabar news.com- Memprihatinkan, kondisi bangunan SDN Negeri 1 Gudang Sumedang yang nyaris ambruk itu hanya di cat agar terlihat indah. tapi mendapat anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019.

Pantauan Tim media bersama Praktisi Hukum Bandung melihat kondisi bangunan SDN Negeri 1 Gudang yang mendapatkan angaran cukup besar dari pemerintah, untuk pembangunan tidak memenuhi harapan.

Juga ditempat lain di SMP Negeri.2 Jatinunggal yang seharus nya wajib di renovasi karna kondisinya yang sudah mulai ambruk, tidak mendapatkan bantuan dari pemerintahan setempat.

Menurut NB selaku penggiat anti korupsi Bandung, mengatakan bahwa pembangunan sekolah di kabupaten Sumedang, diduga banyak penyimpangan anggaran,, Rabu, (21/10/2020) di Sumedang.

Hal ini tentu akan menjadi pertanyaan yang serius dari berbagai kalangan, ada apa dengan kepala Dinas Pendidikan Sumedang dalam dunia pendidikan di wilayahnya.

Pembangunan sarana dan.prasarana sekolah di wilayah kerja Dinas Pendidikan Sumedang, terkesan seperti ada tebang pilih pungkas dia.

Padahal pada Thn 2019 APBN mengalokasikan anggaran Rp.76 milyar modal belanja Rehab dan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk kelancaran dan fasilitas pendidikan dari pemerintah pusat untuk setiap daerah – daerah, termasuk Kabupaten Sumedang.

Pihaknya juga mengsinyalir ada dugaan anggaran pendidikan untuk pembangunan sekolah itu banyak di pakai untuk kepentingan pribadinya Kepala Sekolah SD dan kepala sekolah SMP Negri penerima Anggaran Alokasi Khusus (DAK) 2019 dari Pemerintah Pusat.

Karena adanya rasa penasaran kami pun melakukan penelusuran ke beberapa Sekolah SD dan SMP, ternyata memang adanya indikasi kuat perampokan terhadap penyekenggaraan uang negara itu seperti sudah terencanakan sangat tersistematik, dan terorganisir juga sangat matang, mulai dari kajian dan perencanaanya, misalkan kebutuhanya hanya 100 juta menjadi 300 juta yang di ajukan oleh setiap sekolahan tuturnya.

Untuk itu kata NB, kami menghimbau kepada APH agar jangan tutup nata dan telinga, segera seret dan pidanakan serta cek seluruh kepala sekolah yang menerima DAK pendidikan.

Sebab, kepala sekolah itu adalah pendidik, mencerdaskan siswanya, semestinya jadi contoh tauladan, jangan malah memberikan contoh yang tidak baik kepada para generasi penerus bangsa.

“Anggaran untuk pembangunan sekolah seharusnya di gunakan untuk kemajuan dunia pendidikan, bujan untuk mencari keuntungan.pribadi atau kelompok”, ketusnya.

Dia juga menghimbau kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Sumedang atau inspektarat agar segera menindak serta melakukan audit ke setiap sekolah di daerah Sumedang, tujuan kami agar Pemkab Sumedang dan APH memperhatikan lingkup dunia pendidikan yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan.

Dia juga berharap pihak APH dan Pemkab Sumedang mendengarkan keluhan dan kritikan dari kami ini.

Apabila tidak ada respon dari pihak yang bersangkutan, maka kami akan mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI dengan mengundang Jaksa Agung, ketua KPK serta Kapolri ketus aktivis penggiat anti korupsi bandung ini.

Karena uang Negara yang di Korupsi ini anggaran sangat signifikan mulai dari tahun 2019 Rp.76 Miliyar dan Thn 2020 80 Miliyar lebih tetapi tidak ada out put nya, hanya pengecatan dan ganti atap baja ringan dengan kualitas yang sangat buruk ujarnya. (By)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here