DEPOK, Suara Jabar News.Com,-Terkait beredarnya Video pernyataan sikap Kepala Desa (kades) yang tergabung di Apdesi Kabupaten Sukabumi
Selasa, 24 November 2020 itu gagal paham

Tidak akan meresahkan wartawan dan LSM, namun ucapan itu telah dibaca oleh nitizen.

Beredarnya Video kepala desa yang tergabung di Apdesi kabupaten Sukabumi yang menyatakan ” yang mengobok -obok kepala Desa”, yang direkam di depan gedung DPMD Kabupaten Sukabumi Pada tanggal 24 November 2020, menjadi perbincangan hangat dikalangan insan Pers, LSM dan Ormas serta Nitizen.

RIZAL Ketua KPKN kota Depok

Pernyataan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian serta propokatif tersebut diucapkan secara terang-terangan, yang sangat di sesalkan, karena tidak menyebut kata “oknum” pada pernyataan di dalam Video berdurasi ± 26 detik tersebut.

Pernyataan itu sangat tendensius dan. provokatif serta memicu kemarahan para insan pers, lsm dan ormas. Karena apa yang diucapkan didalam Video bertentangan dengan peraturan di UU no 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU 14 no tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Menanggapai Video tersebut, Rizal Ketua Komite Pencegahan Korupsi Nusantara (KPKN) Kota Depok, Jawa Barat menanggapi pernyataan kades pada vidio tersebut, berharap kepala Desa di kab, sukabumi tidak alergi dengan LSM dan awak media. Karena para kepala desa adalah aparatur negara, yang wajib mendapat perhatian khusus, Rabu, (25/11/2020).

Rizal katakan dengan adanya pernyataan sikap kades siap melawan LSM dan media yang suka mengobok ngobok kepala desa di kab, sukabumi, tentu itu menjadi pro dan kontra karena jangan selalu menilai negatif LSM dan Wartawan.

Sebab lanjut Rizal, fungsi LSM dan Wartawan selain mengawasi (control sosial) juga mengawasi kinerja kades, bila ada kasus penyelewengan” tandasnya

Wartawan dan lsm juga sebagai pemantau dan tentu juga ada payung hukumnya, jangan alergi terhadap lsm dan media, jika memang ada oknum lsm dan media, yang melakukan hal yang tidak terpuji diluar tugas dan kewenangannya, silahkan laporkan dan diproses secara hukum, namun tidak semua lsm dan media itu negatif, termasuk kades,” tuturnya.

Rizal ingatkan, bahwa lsm, Ormas dan wartawan adalah satu bahagian dari pilar pertahanan negara, yang selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), apabila ada penyelewengan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai UU Dasar 1945 dan Pancasila terangnya.

Untuk itu, LSM KPKN kota Depok meminta Kades dan kroni kroninya untuk mengklarifikasi pernyataan sikapnya di vidio yang beredar itu.

Pernyataan sikap yang di vidio itu, seperti menyatakan genderang perang terhadap lsm, ormas dan para wartawan.

Semestinya kades dan kroni kroninya tidak melakukan sikap mengeluarkan pernyataan tersebut. lsm, ormas dan wartawan bukan berarti mengobok-ngobok asalan saja, tentu berdasarkan data yang riil dan valid, ada narasumber imbuhnya.

“Semua lsm, ormas dan media pastilah berbadan hukum, karena sudah ada yang mengaturnya”..

LSM bekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor, 71 tahun 2000 dan nomor 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

” Ingat para kepala desa harus bersedia dipinta informasi karena ada
Undang – undang nya, yaitu Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan itu ada sanksi dan pidananya bila bagi pihak yang menutupi informasi atau tidak memberikan informasi secara berkala atau merubah informasi,” ucapnya.

Sementara Benny dibawah organisasi Perkumpulan Wartawan Online Independen (PWOIN) kota Depok Jawa Barat juga angkat suara terkait pernyataan sikap kades dan Aspindo di Kab, Sukabumi itu tidak mencerminkan keteladan yang baik.

Pasalnya, ucapan yang dilontarkan pada vidio tersebut penuh dengan agitasi sangat provokatif, sehingga banyak penafsiran yang keliru terhadap pernyataan tersebut.

” saya berharap kades jangan sampai gagal paham, sebab kalau seorang kades gagal paham bagaimana mengurus rakyatnya.

“seorang kades harus memiliki mental kebangsaan yang kuat, terutama terhadap rakyat, selalulah menjaga persatuan dan kesatuan, bukan melontarkan ujaran kebencian, tutur Benny yang juga kader bela negara ini.

Media atau wartawan itu sudah banyak berkontribusi, meski idealis kewartawanannya sering tergadaikan, namun tak mematahkan semangatnya untuk terus ber – inovasi dengan karya jurnalistiknya sesuai Undang undang No, 40 tahun 1999 tentang pers yang juga menggunakan Lex spesialis serta menjunjung kode etik jurnalistik.

“pers itu tidak bisa mati dan di matikan, apa lagi di musuhi atau dilawan, kecuali oknum atau individunya beber Benny.

Dengan menciptakan pernyataan sikap di vidio yang telah viral beredar itu, bukannya memberikan solusi, melainkan memperkeruh masalah.

Untuk itu, pihak kades harus mencabut ucapannya dengan mengklarifikasi di vidiokan juga, agar ungkapannya kades yang tergabung di Aspindo Kab, Sukabumi selesai tanpa ekses. (Red-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here