Oleh: Andre Vincent Wenas

SJNews.com,- “Kita harus membela negara, jelas, itu harus!,” begitu pesan sahabat saya Ustad Taufik Damas. Kemudian ia melanjutkan, “Tapi membela pemerintah, itu boleh, bukan harus.” Lho apa bedanya?

Ya bedalah, keharusan itu mutlak. Sedangkan boleh itu ya boleh dibela, tapi juga boleh dikritik. Itu saja kok maksudnya. Jelas bukan? Kalau benar ya didukung, kalau melenceng ya dikritik. Dan tatkala dikritik ya jangan baperan.

Karena administrasi pemerintahan itu scope (cakupannya) sangat luas, sehingga rentang kendali dari seorang Presiden Joko Widodo pun perlu bantuan (peran) publik untuk “membantu”nya. Bagaimana membantunya?

Ya dengan masukan dan kritik. Bukan mengkritik pribadi Jokowi, tapi mengkritik dan memberi masukan bagi kebijakan administrasi pemerintahannya, termasuk kebijakan dari para pembantunya (menteri-menterinya). Soal importasi beras pada saat yang tidak pas misalnya.

Sederhana saja sih sebetulnya. Tapi biasanya yang baperan itu bukan pemerintahnya, tapi para pendukung fanatik dan tentu saja para buzzers yang sama dan sebangun mentalitasnya dengan buzzers para oposisi. Sama-sama pakai kaca-mata-kuda!

Kata orang, anjing herder memang lebih galak daripada tuannya.

Tapi bukankah para pendukung, kubu mana pun, khan manusia, bukan herder? Ya betul, lantaran itulah kita senantiasa mengajak dan menghimbau jangan pernah mau pakai (atau dipakaikan kaca-mata-kuda, alias dicuci otak) untuk jadi seperti herder itu.

Dalam hal apa saja sih isu hangat atau panas yang sering dipakai untuk menggosok dan menggerakkan para herder itu?

Menurut kawan saya (Ustad Taufik Damas) paling tidak saat ini ada tiga isu politisasi yang sering dipakai: Politisasi Agama, ini isu sudah lama. Lalu ada lagi yang baru, yaitu Politisasi Pancasila, dan Politisasi Jokowi. Lho?

BACA JUGA :   Gubernur Jabar Berikan Posyandu Award dan Dana Hibah Rp 1,7 miliar. Ke Pemkot Depok

Politisasi Agama sudah pada mahfum bukan? Lalu apa itu Politisasi Pancasila dan Politisasi Jokowi.

Diamati akhir-akhir ini, sementara pihak memakai jargon Pancasila (juga NKRI) hanya untuk kamuflase sesaat. Sekedar alat saja untuk menutupi motif aslinya. Apa motif aslinya?

Motif yang sesungguhnya sebetulnya bertentangan dengan Pancasila (dan NKRI). Saat kelompok ini tertekan, mereka dengan mudah mengalihkan wacana publik untuk masuk ke isu komunisme, isu kapitalisme, isu cina, isu diskriminasi ormas, isu kriminalisasi ulama dan lain sejenisnya, yang terhadap itu semua dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Lalu dengan enteng mereka “meminjam” jargon “Demi Pancasila” dan “Demi NKRI” hanya sebagai alat sementara untuk “menyelamatkan diri”. Semacam kamuflase politik.

Lalu soal Politisasi Jokowi. Apa itu Politisasi Jokowi? Ini musuh dalam selimut. Yaitu mereka yang memakai nama besar Jokowi untuk secara klandestin (diam-diam) menjalankan operasi politiknya sendiri. Operasi politik apa?

Ya jelas operasi oportunisme politik. Lantaran mereka sadar bahwa diri atau kelompok atau partainya sesungguhnyalah tak punya kredibitas sosial yang cukup tinggi dibanding nama Jokowi.

Maka mereka pun dengan lihai melabel dirinya sebagai ‘Jokowers’ dan kerap bertindak over-acting dalam membela Jokowi, masuk dalam barisan Jokowi namun pada hakekatnya hanya untuk menutupi operasi bancakannya sendiri.

Inilah operasi serigala berbulu domba: Politisasi Pancasila dan Politisasi Jokowi.

Waspadalah… waspadalah!!!

Begitulah buah bincang-bincang saya dengan sahabat, Ustad Taufik Damas, baru-baru ini.

27/03/2021

Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here