JAKARTA, SJNews,-Peristiwa ini mungkin lolos dari perhatian publik lantaran masih dibisingkan dengan berbagai isu sosial-politik lain yang memang berisik. Soal kisruh Partai Demokrat, sidang on-line versus off-line-nya MRS, soal teroris dan lain-lain.

Ini soal kasus TPPI yang terkenal dan sempat heboh tahun lalu. Heboh? Ya heboh lantaran ada nama JK disebut-sebut.

Tapi akhir bulan Maret 2021, tanggal 25 kemarin, Mahkamah Agung (MA) akhirnya memperberat hukuman atas Raden Priyono (mantan Kepala BP Migas) dan Djoko Harsono (mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas) masing-masing jadi 12 tahun, dari yang awalnya dihukum 4 tahun penjara! Kenapa?

Hukuman juga ditambah dengan denda masing-masing Rp 1 milyar subsider 6 bulan kurungan.

Katanya Raden Priyono dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi hingga merugikan negara mencapai Rp 37 triliun! Ini fantastis, apakah masuk akal? Juga keduanya dituduh melakukan penunjukan langsung PT TPPI sebagai penjual kondesat bagian Negara tanpa melalui proses lelang terbatas.

Disamping itu keduanya juga dipersalahkan gegara tidak melakukan penilaian atau evaluasi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan dalam Lampiran Keputusan Kepala BPMigas No. KPTS-20/BP00000/2003-SO tanggal 15 April 2003 serta menyerahkan kondesat bagian Negara.

Sehingga menurut pengadilan, penyerahan itu dengan tanpa diikat kontrak dan tanpa jaminan pembayaran. Dimana kontrak dibuat 11 bulan kemudian dan jaminan diberikan belakangan tapi tidak mencukupi jaminan pembayaran.

Apa akibat dari perbuatan keduanya itu? Menurut pengadilan, akibat dari perbuatan keduanya itu telah memperkaya mantan Dirut PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI) Honggo Wendratno serta merugikan keuangan negara USD128,5 juta lebih (dengan kurs Rp 14.000,- jadi sekitar Rp 1,8 trilyun).

Honggo Wendratno sendiri sampai saat ini masih buron alias DPO. Maka ia pun diadili secara in-absentia. Vonisnya 16 tahun penjara.

Sebelumnya, Raden Priyono menyatakan tidak menerima tuduhan itu lantaran alasannya ia hanya menjalankan kebijakan negara atas perintah Jusuf Kalla yang saat itu menjabat Wakil Presiden di era SBY.
Menurutnya, ‎dalam rapat terbatas tahun 2008, saat itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan agar penjualan kondensatnya ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

Penasehat hukum Raden Priyono pun menegaskan, bahwa “Tindakan Ir Raden Priyono melakukan penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tersebut semata-mata hanyalah melaksanaan kebijakan pemerintah serta melakukan kewajiban hukumnya selaku Kepala BP Migas.”

Raden Priyono pun mengaku tidak makan uang sepeser pun dari kebijakan JK itu. Kabar cerita bahwa Raden Priyono sewaktu menjabat sebagai Kepala BP Migas kerap menolak berbagai usulan “kerjasama” dari konspirasi mafia-migas. Sehingga ada yang bilang bahwa pengambing-hitaman Raden Priyono ini adalah juga lantaran “tekanan” dari konspirasi mafia-migas itu. Walahuallam soal ini.

Lalu entah bagaimana persisnya resolusi rapat yang diinisiasi oleh Wapres Jusuf Kalla pada 21 Mei 2008 yang dihadiri oleh Menteri ESDM, Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara mewakili Menteri Keuangan RI, Dirut Pertamina dan Kepala BPH Migas sampai akhirnya hanya Raden Priyono dan Djoko Harsono yang jadi terdakwa bahkan hukumannya akhirnya diperberat jadi 12 tahun.

Padahal dulu tujuan rapat yang dipimpin oleh Jusuf Kalla itu adalah demi Pengembangan Pusat Industri Petrokimia Tuban, dengan agenda khusus pemanfaatan kapasitas produksi dan optimalisasi peran TPPI dalam penyediaan suplai BBM untuk kawasan Jawa Timur.

Memang ada masalah waktu itu di PT TPPI, singkatnya setelah diterpa krisis moneter 1998, TPPI menghentikan produksinya lantaran harga outputnya lebih rendah dari harga inputnya. Lebih besar pasak dari pada tiang. Model bisnis yang terbalik-balik.

TPPI kolaps, sahamnya lalu diambil alih oleh pemerintah. Sejak itu TPPI yang bergerak di bidang migas saham mayoritasnya (60%) dikuasai oleh Pertamina dan Pemerintah.

Lalu 10 tahun kemudian, tanggal 21 Mei 2008 Wapres Jusuf Kalla menggelar rapat di Istana Wapres, agendanya Pengembangan Pusat Industri Petrokimia Tuban, khususnya tentang pemanfaatan kapasitas produksi dan optimalisasi TPPI dalam penyediaan supply BBM di kawasan Jawa Timur. Untuk keperluan itu TPPI harus diselamatkan.

Diputuskan dalam rapat itu agar BP Migas, Pertamina dan PT TPPI bisa menuntaskan pembahasan soal skema bisnis yang saling menguntungkan. Termasuk soal harga jual minyak mentah/kondensat kepada PT TPPI.

Sampai di tahun 2009, Kepala BP Migas saat itu, Raden Priyono, menindaklanjuti perintah rapat itu dengan menyuntik dana ke PT TPPI sebesar USD USD 2.716.859.655 (2,7 miliar dollar lebih).

Namun ternyata belakangan hari terjadi masalah. Entah masalah apa. Akhirnya PT TPPI mengembalikan uang sebesar USD 2.588.285.650 (2,58 miliar dollar lebih) ke Kemenkeu sehingga masih ada selisih yang belum dikembalikan, senilai USD 128.574.004 (128,5 juta dollar lebih). Dan ini adalah utang TPPI kepada negara (BP Migas).

Lalu pada 16 Juni 2015, JK pernah menyatakan bahwa kasus PT TPPI adalah sengketa perdata, bukan pidana. Urusannya adalah soal utang-piutang TPPI dengan BP Migas. Namun toh Mabes Polri telah menetapkan Raden Priyono dan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno sebagai tersangka. Termasuk Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono.

Sampai ke September 2019, nama Honggo Wendratno disebut pula dalam kasus korupsi Rp 188 miliar dimana terdakwanya adalah mantan Dirut PT PLN Nur Pamudji. Dakwaan terhadap Nur Pamudji itu disebutkan terkait dengan soal pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD).

Lalu sejak Januari 2020 Honggo Wendratno beserta terdakwa lainnya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sayangnya Honggo sudah kabur, sehingga peradilannya in-absentia.

Pada tanggal 8 Juni 2020 Honggo Wendratno pun dituntut 18 tahun penjara, namun pengadilan akhirnya memvonis dengan 16 tahun penjara pada tanggal 22 Juni 2020. Plus denda Rp 1 Milyar subsider 6 bulan kurungan. Ditambah lagi dengan perampasan asset berupa kilang minyak milik perusahaan pribadinya Honggo dan ganti rugi Rp 97 Milyar. Kalau harta bendanya tidak cukup untuk menutupi itu, maka hukuman penjara ditambah 6 tahun lagi.

Prahara TPPI yang melibatkan nama-nama besar seperti JK, Menteri ESDM, Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara mewakili Menteri Keuangan RI, Dirut Pertamina dan Kepala BPH Migas (bukan BP MIGAS) sampai akhirnya hanya Raden Priyono dan Djoko Harsono yang dihukum bahkan diperberat jadi 12 tahun kiranya belumlah usai.

Kenapa belum usai? Ya lantaran Honggo Wendratno sampai saat ini masih buron. Disamping kasus Raden Priyono ini sendiri terasa agak aneh. Lantaran JK sendiri pernah menyatakan bahwa ini soal perdata, soal utang-piutang negara (BP Migas dengan TPPI), namun bergeser ke pidana. Apakah ada “tekanan” tertentu, ya walahuallam lagi.

Dan mantan Dirut TPPI Honggo Wendratno yang justru punya utang itu malah kabur, sehingga tagihan senilai USD 128,5 juta tadi jadi kabur pula. Tentu bersama dengan itu adalah kaburnya cerita kesaksian tentang siapa saja yang terlibat selama ini.

Pernah dikabarkan bahwa Honggo berada di Singapura. Bahkan Budi Waseso yang saat itu menjabat Kabareskrim Polri pernah hendak menjemputnya di Singapura. Sudah bertemu, tapi tidak jadi dibawa lantaran lagi sakit katanya. Alasannya demi hukum dan demi perikemanusiaan maka ia tidak jadi dibawa.

Nah sekarang setelah sekian tahun berlalu, apakah Honggo masih sakit? Apakah Honggo juga masih ingat semua detil peristiwa skandal TPPI itu? Apakah ada yang takut dengan semua ingatan Honggo soal detil perkara itu?

Nampaknya masih ada ‘the missing-link’ dalam perkara TPPI ini.

Sehingga, kalau Honggo sudah sehat, demi hukum dan demi keadilan, bawalah ia pulang segera, “Justice delayed is justice denied.” – William E. Gladstone,” tulis Andre Vincent Wenas Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Kamis 01/04/202. (red-)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here