DEPOK, SJNews.com,- Pengadilan Negri Kota Depok Menggelar sidang putusan terhadap. petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan selama10 Bulan Penjara

Syahganda dinyatakan terbukti menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran yang berujung kericuhan dalam demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Syahganda Nainggolan Foto : Goegke

“Mengadili, menyatakan terdakwa Syahganda Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap sebagaimana dakwaan ketiga JPU,” ungkap ketua majelis hakim, Ramon Wahyudi, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) kota Depok, Kamis (29/4/2021).

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan. Sementara pihak pengacara Syahganda nainggolan heran, Jaksa nilai Syahganda berupaya turunkan Presiden dan dinyatakan melanggar Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Berita bohong hingga menimbulkan kericuhan itu disebarkan Syahganda melalui media sosial.

Dalam Pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Syahganda Nainggolan dituntut 6 Tahun penjara di kasus berita bohong
dalam memutuskan besaran vonis, majelis hakim memiliki dua pertimbangan, yang memberatkan dan meringankan. Untuk yang memberatkan, Syahganda dinilai tidak bisa menggunakan media sosial.

Hal yang meringankan, Syahganda Nainggolan bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, dia adalah tulang punggung keluarga serta tidak ditemukan alasan pemaaf.Syahganda sendiri masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Jaksa penuntut umum juga bersikap demikian.

Sementara Gede Suryana Yusup selaku Komite eksekutif KAMI menuturkan, mengenai Vonis terhadap Syahganda Nainggolan ini, sebuah kejutan dan juga menggembirakan, yang jelas putusan ini ada perbedaan sudut pandang JPU dan Hakim. Sebab, dari tuntutan 6 tahun menjadi 10 bulan, artinya ada perbedaan perspektif.

Menurut Gede, perspektif ini ada yang tidak nyambung dalam adanta persoalan politik dan hukum. Dimana saya melihat JPU lebih mempengaruhi oleh nuansa politik atau ada wadah kekuasaan yang mengintervensi, sedangkan hakim setidaknya bisa dikatakan menggunakan pandangan hukumnya dan hati nurani.

Meskipun belum terpenuhi putusan hakim berharap bebas, tapi setidaknya kami melihatnya ada secercah nur keadilan, walaupun hanya sedikit dan saya pikir ini akan panjang menjadi harapan besar buat Syahganda untuk terus berjuang ujar Gede Suryana Yusup saat diwawancara wartawan ini didepan halaman PN Depok.

Sementara Ardiyanto menyampaikan,
pertama kami mengapresiasikan apapun keputusan hakim bukan besar kecilnya vonis yang sudah jatuh 10 bulan, sedangkan jaksa menuntut 6 tahun, itu angka yang sukses buat kami dan mengagetkan, hakim bisa memvonis 10 bulan. Apapun keputusan hakim itu bisa menjadi praktismekan tadi dikatakan Syahganda bersalah karena cuitannya di media sosial, dan di Twitter, ini kan bisa menjadi pembelajaran buat kita kedepan yang di media sosial, agar berbuat yang lebih baik lagi.
Pasal yang di dakwakan tadi yang dikatakan hakim bahwa Syahganda bersalah di Twitter yang tidak utuh, ini kan menjadi tidak baik buat kedepannya. Untuk itu ucap Ardy, kita harus hati- hati menggunakan akun medsos arau Twitter ujar nya.

“ini menjadi pembelajaran, bahwasanya situasi dan kondisi hari ini tidak menyurut semangat dan keinginan reformasi kita untuk bebas berpendapat , berbicara di jamin oleh UU 45 pasal 28 diberikan kebebasan, tetapi seperti ini terjadi, berarti kita kembali lagi ke zaman orde baru lagi di mana kebebasan , berpendapat dapat ancaman hukuman pungkas Ardyanto.

Djali Pitoeng mengatakan, Prinsip-prinsip dasar hukum seperti yang kita ketahui baik melalui nasehat hukum kemudian para saksi ahli hukum pidana saat itu, bagi Djalil Piteong itu tidak layak di jerat, karena saya tidak ikut sama mereka pada saat itu.

Kehadirannya di sidang Syahganda, ini adalah bentuk sebagai rasa solidaritas kami sesama aktivis dan sesama orang mencari keadilan terhadap perkembangan bangsa ini.

“Kita hanya ingin memberi sports moral kalau kita dengar 10 bulan saya sendiri juga miris bukan soal angkanya
Ini kan tindakan yang seharusnya diberikan kebebasan kepada warga negara yang di lindungi UU untuk menyampaikan pendapat baik tertulis maupun lisan baik di media nyata maupun di media sosial, harus tidak di hukum dan tidak diperkarakan, jujur saja saya merasa kecewa karena beda pasal aja”, imbuh dia.

Yang kena tangkap 13 orang
Ini terpisah kita di dalam beliau baru ketangkap, kami dituduh ingin menggagalkan perencanaan pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober,
Syahganda melanggar UU ITE sebut Djalil Piteong.

Sidang putusan PN Depok dilakukan secara virtual dan mematuhi protokol kesehatan tersebut berjalan aman, meski mendapat pengawalan dari beberapa aparat kepolisian. (red-)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here