Oleh: Muhammad Helmi Rosyadi (Ketua Aliansi Rakyat Miskin)

SJNews.com,-Sejarah Hari Buruh Sedunia (Mayday) dimulai ketika sekitar 400 Ribu Buruh di Amerika Serikat melakukan Demonstrasi besar-besaran pada 1 Mei 1886. Ribuan Buruh saat itu menuntut Pengurangan Jam Kerja menjadi delapan jam sehari. Pada hari ke 4 atau Tanggal 4 Mei 1886, Polisi menembaki para Demonstran hingga menyebabkan Ratusan orang tewas.

Aktivis dan Pimpinan Serikat Buruh ditangkap dan kemudian dihukum mati. Untuk mengenang kejadian memilukan tersebut, 1 Mei diperingati sebagai ‘Hari Buruh atau dikenal juga dengan sebutan May Day dan berlaku sejak 1886’.

Penetapan Hari Buruh di Indonesia sebagai hari Libur Nasional membutuhkan waktu yang lama. Indonesia sebenarnya pernah memperingati Hari Buruh sejak 1 Mei 1920. Namun sejak masa Pemerintahan Orde Baru, Hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia.

Setelah Runtuhnya Rezim Orde Baru, momen Hari Buruh Sedunia dimanfaatkan oleh Aktivis untuk melakukan Demonstrasi di berbagai Kota di Indonesia. Aksi Buruh dalam Peringatan Hari Buruh Sedunia seringkali mendapatkan Perlakuan Represif dan masih ada yang beranggapan bahwa Peringatan May Day merupakan Gerakan yang didalangi oleh Gerakan Komunis.

Demonstrasi untuk menuntut Keadilan bagi para Buruh di Indonesia terus dilakukan dari Tahun 2006 hingga 2013. Pada May Day 2006, Demonstrasi terjadi di sejumlah Kota Besar di Indonesia, di antaranya Jakarta, Bandung, Denpasar, Lampung, Makassar, Malang, Medan, Surabaya, Semarang, Samarinda, dan Manado, serta Batam. Mereka menolak Revisi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pada Peringatan Hari Buruh Internasional 2007, Ribuan Buruh, Mahasiswa, Organisasi Pemuda serta masyarakat turun ke Jalanan di Kota Jakarta untuk melakukan Demonstrasi. Demikian juga di Yogyakarta, Ribuan Mahasiswa dan Buruh juga turun ke jalan, dari titik kumpul di Tugu Yogyakarta menuju Kantor Pos Yogyakarta. Demonstrasi besar-besaran juga terjadi di Solo, Bandung, Semarang, Makassar, Palembang, Serang, Sidoarjo, Pekalongan, dan Medan.

Pada 1 Mei 2008, sekitar 20 Ribu Buruh di Jakarta turun ke jalan untuk melakukan Pawai menuju Istana Negara. Pada peristiwa tersebut, 187 Aktivis dari Jaringan Anti Otoritarian dihadang dan ditangkap serta mendapatkan Perlakuan Represif dari Anggota Polres Jakarta Selatan seusai Demonstrasi di depan Wisma Bakrie.

Selain itu, Aksi Demonstrasi Buruh di Yogyakarta juga dihalau oleh Front Anti Komunis Indonesia. Pada Aksi Demonstrasi Buruh May Day 2008 tersebut, tergabung juga Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Front Perjuangan Rakyat (FPR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Buruh Putri Indonesia, Kesatuan Aliansi Serikat Buruh Independen (KASBI), Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI), Serikat Buruh Jabotabek (SBJ), serta Organisasi Kemahasiswaan.

Tahun – tahun berikutnya, Demonstrasi Buruh terus dilakukan hingga 2013, untuk menuntut hak-hak Buruh, hingga akhirnya Pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 1 Mei 2014 menjadi Hari Libur Nasional untuk memperingati Hari Buruh Sedunia.

Di Tahun 2014, Saya memimpin Ribuan Buruh berdemontrasi memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) sebagai Hari Libut Nasional. Saya juga mendesak Pemilik/Pengusaha Supermarket dan Minimarket meliburkan Buruh/Pekerja/Karyawannya.

Dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, Pekerja atau Buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari Libur Resmi.

Pasal 85 ayat 3, Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh yang melakukan pekerjaan pada hari Libur Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar Upah Kerja Lembur.

Dan Pasal 187, Bagi Perusahaan yang melanggar Pasal 85 ayat 3, maka akan dikenakan Sanksi Pidana Kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp. 10 Juta dan paling banyak Rp. 100 Juta.

implikasi dari aksi unjuk rasa buruh berdampak dari impek pendapatan negara, disisi lain, relevansi dari seruan buruh juga menuntut kesejahteraannya, sesuai tuntutan moderenisasi dan harga pasar yang semakin mahal bagi buruh, karena tidak sesuai pendapatan yang mana harus ada kesetaraan yang merata sesuai dengan kondisi. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here