BOGOR.SJNews.com,- Warga Negara yang baik harus mematuhi hukum Negara, Penegakan hukum di Indonesia, harus berlandaskan Pancasila dan UU 1945 yang berKetuhanan yang Maha Esa. Dan berKeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

“Bila seseorang warga negara datang ke Pengadilan, bukan untuk hukum badan, namun disanalah hukum wajib memberikan Keadilan, sesuai dengan fakta” dan hatinurani.

Buntut dari pembelaan pada masyarakat oleh Advokasi Rakyat Untuk Nusantara  (ARUN) terkait lahan pemakan man umum kober di Kampung Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yang tidak dapat diakses oleh masyarakat terdapat banyak kejanggalan.

Pasalnya, Iin Solihin ketua ARUN Kabupaten Bogor, selaku pembela warga masyarakat di lahan makan kober di Kampung Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, justeru diperlakukan tak wajar di dalam proses hukum, karena saat di proses telah dijadikan terhukum oleh penyidik juga oleh JPU

Berikut penuturan Iin Solihin ketua ARUN Kabupaten Bogor Raya kepada awak media, bahwa dirinya telah di zolimi oleh si pelapor, bahkan pihak kepolisian selaku penyidik dan JPU kejari Cibinong di duga turut melakukan kriminalisasi terhadap dirinya yang Didakwa kan oleh pihak JPU, atas tuntutan 1 dan 2.

Alasan penyidi dan JPU, saya telah membuat surat somasi melalui Whatsup yang dikirim ke H.Benni Sopian hasil prin out di cetak sebanyak 5 lembar, juga WA berbentuk pesan kepada Lim Kwong Tjien alias Indra alias Akwong tersebut dijadikan alat bukti untuk menjerat saya sebagai terdakwa dan menahan diri saya dengan alasan takut melarikan diri dan meghilangkan barang bukti padahal sejak pemeriksaan pertama, kedua dan ketiga saya sangat koperatif semua data dan bukti baik dokumen, dokumentasi, legalitas organisasi, dan semua yang diminta penyidik yang ada pada saya semua diserahkan namun justru saya saya ditetapkan sebagai tersangka tampa saya pernah diundang untuk gelar perkara, dan ketika istri juga adik saya mengajukan penangguhan pun tidak diberikan dengan alasan yang sama.

BACA JUGA :   Komunitas, Solidaritas Masyarakat Peduli Pendidikan kota Depok, Kecewa Dengan KCD Wilayah II Jawa Barat

Selain itu, juga surat yang dalam format PDF saya share dan dicetak, Laptop milik saya juga sita untuk dijadikan alat bukti oleh pihak penyidik dan JPU, jadi sangat tidak beralasan jika saya akan menghilngkan barang bukti karena semua sudah saya serahkan atau melarikan diri, karena istri saya dan adik saya siap sebagai penjamin.

Kalaupun saya bebas dari jeratan hukum pidana yang disangkakan pada saya sebagaimana dalam dakwaan JPU namun saya telah di penjarakan selama 4bulan 7hari sejak tanggal 15 januari 2021 sampai dengan 24 mei 2021 dengan proses penangkapan yang sangat dramatis seperti seorang kriminal berat, Tampa memperlihat kan surat perintah penangkapan dan penyitaan sebagai mana yang diamanat kan dalam uu dan prosedur penangkapan bagaimana saya bisa memulihkan harkat dan martabat, bahkan ada seorang polisi yang ketika ditanya oleh warga mengatakan penangkapan atas kasus narkoba (menurut keterangan warga) sementara dengan stampel bekas Penjahat itu melekat di badan saya yang otomatis kepercayaan kawan, saudara, lingkungan pada saya hancur lebur bahkn berdampak pada istri dan kelima anak-anak saya, dari awal proses hukum, diperkirakan banyak keganjilan imbuh iin

Sebagai warga negara, saya tetap taat dan patuh pada hukum yang berlaku, sehingga saya dan saudara redy (RW) dengan sabar mengikuti proses kriminalisasi ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga disidangkan di pengadilan,

Namun kami punya keyakinan, bahwa proses hukum yang dzolim, bisa dikalahkan oleh kebenaran yang hakiki, karena kami berada dipihak yang benar, dan allah tidak pernah tidur dan lalai dari membela orang-orang yang ada pada kebenaran karena sebelum di proses hukum, perbuatan yang kami lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini sebagian warga kampung pasar lama yang tidak dapat meng akses kuburan umum itu dalam kami membela kepentingan warga tersebut kami tidak serupiah pun meminta bayaran dari warga semata-mata murni demi kepentingan warga.

BACA JUGA :   Harga Mati, Tolak Pemulangan WNI eks ISIS Yang Jadi Teroris Dari Suriah, Iraq dan Afganistan

Selama ini, lahan makam Kober dapat akses digunakan/dijiarahi oleh warga, namun dikarenakan ada pagar serta raib nya akses jalan menuju lahan makam, maka kami berniat memediasi, tapi gagal, malahan orang kami bela saudara nanang entah bagaimana melaporkan kami dengan tuduhan memalsukan tanda tangan saya yakin ia diperalat karena pun menandatangi surat kesepakatan warga tersebut dan itu menjadi fakta dipengadilan, kami yakin ada segelintir orang yang merasa terganggu atas aktivitas kami mendukung warga sehingga memperalat pelapor, tandas nya.

Iin menyebutkan, bahwa pagar tersebut yang berdiri di akses menuju makam, dikuasai oleh sesorang oknum karena tanahnya bersebelahan dengan tanah kuburan, sehingga saudara Redi yang juga RW setempat meminta bantuan kepada organisasi ARUN, kemudian di proses oleh pihak organisasi ARUN dengan membuat serta melayangkan surat somasi, meminta klarifikasi ke beberapa pihak, diantaranya terhadap pamong setempat, pada terduga oknum yang menguasai tanah akses jalan menuju kuburan tersebut.

Namun entah bagaimana, seorang warga yang ikut menandatangani kesepakatan, justru melaporkan ke pihak yang berwajib, dengan tuduhan tanda tangan nya dipalsukan oleh pihak RW bersama saya sebagai ketua ARUN dan menjadikan kami tersangka oleh oknum kepolisian dan JPU, terangnya iin.

‘ Alhamdulilah allah berkehendak lain, justeru dipersidangan semua terungkap, bahwa itu adalah fitnah dan tidak terbukti ada nya pemalsuan serta pelanggaran hukum, sehingga saya atas nama iin Solihin ketua Arun Bogor Raya, dinyatakan, terbukti tidak bersalah dan diperintahkan untuk segera dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Cibinong.

Sesuai Putusan Pengadilan Negeri cibinong No 139/Pid.B/2021/PN.cbi teranggal 21 mei 2021 dan dibacakan pada persidangan tanggal 24 mei 2021 sidang terbuka Pengadilan Negeri Cibinong dipimpin oleh Hakim ketua Edward,.SH,MH,. Sedangkan jaksa ketika putusan dibacakan menyatakan pikir-pikir dan pada tanggal 2 juni 2021 pihak iin solihin menerima pernyataan Kasasi oleh JPU namun, pihak kami belum menerima nota memori banding, dikarenakan pihak JPU, belum menyerahkan pada pengadilan.

BACA JUGA :   Berita Virus Corona Bawa Rejeki Pedagang Minuman Jahe Kebanjiran Pembeli

“Ini merupakan pukulan berat untuk mereka yang memang berjuang untuk membela kepentingan masyarakat, “ARUN” adalah organisasi Nirlaba, berbuat tanpa ada yang membayar atau meminta bayaran untuk organisasi, karena misi kami adalah, berbuat untuk kepentingan membela masyarakat yang terzolimi, atau yang tidak mampu, serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya, dengan kata lain, masalah ini, merupakan bentuk kriminalisasi serta pukulan keras terhadap mereka yang berbuat kebaikan demi kepentingan rakyat, dimana Negara tidak mampu hadir ditengah persoalan sosial kemasyarakatan, baik itu kepolisian pemerintah daerah dan instansi lainnya, namun justru dengan iklas kami menerima, meski dijadikan alat oleh segelintir orang untuk menghalau langkah mereka yang berbuat dzolimi.

“Yang jelas, perjuangan untuk masyarakat terkait masalah makam kuburan kober ini, patut menjadi perhatian kita semua, sebagai potret kehidupan di negri yang kita cintai ini. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here