DEPOK, SJNews,Com, – Proses siswa masuk sekolah tingkat SMA/K tahun ajaran Baru 2021 – 2020, yang mana orang tua siswa menginginkan anaknya masuk sekolah negeri.

Berikut penuturan dari Sutikno ketua Aliansi Pendidikan kota Depok,

Soal Penerimaan Siswa yang Masuk sekolah pada ajaran baru, pihak Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah II Jawa Barat bersama pihak sekolah yang bersangkutan agar lebih berhati hati dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya SMA dan SMK Negeri dalam sistem Afarmasi maupun Zonasi di kota Depok katanya kepada awak media, Minggu (18/7/2021) di Jalan Kalimuya, Depok.

Menurut Sutikno, dengan melihat situasi dimasa Pandemi Covid-19, ini, tentunya yang harus dikedepankan adalah kebijakan – kebijakan dari pihak KCD dan tentunya KCD memiliki kebijakan dalam unit pendidikan SMA atau SMK Negeri didalam sistem Afarmasi bila ada yang tidak terpenuhi.

Contohnya seperti didalam Afarmasi itu ada ABK (anak berkebutuhan khusus), itu pun ada presentasenya yang diterima, semisalnya 15 orang, apakah benar dari ABK tersebut bahwa semuanya sudah terisi, dikarenakan datanya quota bervariasi, kalau jalur ABK semuanya sudah terisi, kita tidak bisa ganggu gugat, imbuhnya.

Bagaimana cara terisi jalur ABK, karena optimalisasi kelas disekolah harus terisi, apa lagi disituasi masa pandemi Covid 19 yang saat ini masih belum melandai, tentunya masyarakat kota Depok sangat membutuhkan untuk masuk sekolah negri, pungkasnya.

Kalaupun jalur ABK juga tidak terisi sesuai quota, itu tidak benar, sehingga KCD harus mengambil langkah kebijakan itu, supaya baik, seandainya kebutuhan ABK 15 namun yang terisi hanya 5 atau 10, “yah tentunya ada kebijakan lain dari KCD untuk memenuhi quota tersebut. Yang kedua, KCD bisa melakukan optimalisasi data dari Disdik, mengambil kebejakan sekolah, bukan kepala sekolah yang punya hak, meski yang bertanggung jawab kepala sekolah atau yang menentukan data Afarmasi dan Zonasi diakuinya memang benar”, lanjutnya.

BACA JUGA :   Penanganan Covid - 19 Kota Depok, PSBB Tahap Dua Dinilai Gagal, Data Bansos Carut Marut

Masih kata Sutikno, penetapan siswa diterima masuk sekolah itu melalui rapat dewan guru. dengan kepala sekolah, setelah itu ada konsultasi dengan pihak KCD. Akan tetapi semua kebijakan itu alurnya ada di KCD tidak bisa kepala sekolah mengambil kebijakan sendiri, karena atasannya adalah KCD dan Dinas Pendidikan tuturnya.

Memang yang punya tanggung. jawab adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah yang menetapkan.Soal pilihan orang tua yang cenderung memilih sekolah negri ketimbang swasta, secara umum, apa bila ada sebuah kelompok masyarakat atau embaga pendidikan yang memberikan masukan – masukan terhadap Kadisdik maupun KCD, “yah harus diterima, karena. optimalisasi, sehingga anak anak di Depok yang mau sekolah dapat di aplikasikan”, sebutnya.

Sementara dengan rentan waktu yang telah di ikuti orang tua siswa mendaftar di sekolah negri dan tidak diterima juga di swasta, karena telah dilewati saat waktu pendaftaran dan. pihak sekolah juga telah melakukan perkenalan siswa baru terhadap lingkungan sekolah.

“Nah inilah yang menjadi pembahasan, sementara kebijakan – kebijakan tersebut telah di tuangkan dalam aturan aturan yang diterima KCD dan KCD menyempurnakan aturan dan mengeluarkan kebijakannya, sedangkan kepala sekolah mempunyai tanggung jawab memilih dan memilah siswa yang mau Optimalisasi itu”, sambungnya..

Berkaitan penerimaan siswa denngan kemittraan,Sutikno menegaskan, didalam juklak dan juknisnya tidak ada kemitraan, seperti dengan pihak LSM, Omas, kepolisian, kejaksaan DPRD maupun pihak lainnya, tidak ada kaitannya dengan dinas pendidikan, sebab semuanya punya hak yang sama untuk memberikan masukan kepada pihak kepala sekolah juga kepada dinas pendidikan agar semua di optimalisasikan, semua masukan agar kondusif dalam prosesi PPDB yang dilaksanakan, soal ada kemiitraan dalam penerimaan siswa, tanyakan kepada pihak Kepala sekolah pasti dia tahu, jelasnya.

BACA JUGA :   Penandatanganan Mou, Posbakumadin dan PN Jakarta Utara Tanda tangani Kesepakatan Kerjasama

Mengenai kapasitas ruang kelas disekolah, dalam aturannya memang 32 sampai 36 siswa, namun bisa di optimalkan menjadi 40 siswa. Seperti tahun sebelumnya juga kebijakannya sama seperti itu, dari 32 hingga 36 dan 40, itu namanya alur kebijakan.

Kami dari aliansi pendidikan kota Depok yang terdiri dari berbagai LSM sudah memberikan masukan masukan kepada pihak KCD terkait optimalisasi saat acara diskusi beberapa waktu lalu, bahkan kami juga sudah melayangkan surat ke KCD, ucap Sutikno mantan anggota DPRD Depok tahun 2000 ini.

Mulyadi Pranowo selaku sekretaris aliansi pendidikan kota Depok menambahkan, saya sangat menginginkan jalur optimalisasi dilaksanakan, dan pihak KCD jangan menunda nunda dengan waktu, karena orang semakin resah ini bisa menjadi bom waktu, maka dengan waktu yang ada dilaksanakan.

Sebab, jalur jalur seperti ini, sudah biasa, yang mainkan itu adalah oknum untuk melanggengkan jalur APH yang tentunya tidak akan resmi tersebut, meski itu tidak ada.

Jadi menurut saya.sebagai sekjend LSM Pendidikan kota Depok, sangat mendorong kalau seandainya kebijakannya KCD diharapkan jangan pilih kasih, semua punya hak.yang sama.

Kendati kepala sekolahnya banyak yang menutup telpon seluler nya pada mati, juga sekolah pada tutup dan dikunci, kami sangat paham, karena situasi masa pandemi, namun PPKM ini kan tidak menutup semua komunikasi, secara pisik tidak bisa bertemu, tetapi komunikasi dapat dilakukan melalui daring atau telepon, bahkan cara itu diwajibkan, kalau dulu masih bisa bertemu tatap muka.

Harapan kita dengan masyarakat, agar pihak KCD harus membuka ruang publik upaya memudahkan informasi, apabila ada pengaduan pengaduan dan keluhan yang selama ini kita rasakan, komunikasi pejabat dengan masyarakat agak berkurang akibat. PPKM Darurat, sehingga semua perhatian masyarakat kearah kesana semua namun berkatan dengan pendidikan tentunnya tidak boleh diabaikan juga diselesaikan, kan ini berkaitan untuk masa depan anak bangsa yang menjadi perhatian kita, karena pendidikan harus diprioritaskan.

BACA JUGA :   Forum Sekretariat DPRD Kota Depok Tahun 2022 : Optimslisasi, Peran dan Trifungsi DPRD dalam Pembangunan

Legal formal. PPDB memang sudah selesai, namun di harapkan adalah jalur kebijakan jangan terlalu lama, lebih baik segera dituntaskan, kalau tidak diterima di negri bisa sekolah di swasta, tapi kan saat ini masyarakat cenderung banyak memilih sekolah negri dan inilah tanggung jawab dinas pendidikan, jangan sampai di anak anak pada terlantar akibat tidak sekolah, tentu dengan caranya mereka yang paham dan ahlinya soal dunia pendidikan, kita hanya mengamati saja.

Sementara saat di konfirmasikan berulang kali kepada I Made Supriyatna kepala KCD II Wilayah Jawa Barat sulit di komunikasikan dengan No Hp 0821 XXXX dan 0878 XXXX sulit di hubungi untuk berkomunikasi. (BG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here