PRESISI Polri Dinilai Tak Berjalan, BPI KPNPA RI: Perekrutan Casis Diduga Banyak Keterlibatan Oknum, Kapolri Jangan Tutup Mata!

Ketua Umum BPI KPNPA RI TB Rahmad Sukendar (kanan) & Kabid Investigasi BPI KPNPA RI Agus Chepy Kurniadi (kiri)

SuaraJabarNews.comJayantaraNews.com, Jakarta

Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) melalui Ketua Umum Tubagus Rahmad Sukendar, meminta Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan tidak ada KKN dalam tubuh Polri.

Hal ini seiring dengan viralnya pemberitaan Tim Seleksi Penerimaan Bintara Polri Polda Sulut yang membatalkan kelulusan Rafael Malalangi.

Namanya hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain. Kejadian ini kemudian viral di media sosial beberapa hari lalu.

Alhasil, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Drs. Nana Sudjana akhirnya meminta penambahan satu kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri.

Terkait dengan hal ini, Tubagus Rahmad Sukendar meminta kepada Kapolri untuk dapat menjelaskan kejadian tersebut kepada masyarakat. “Karena disinyalir masih ada dan banyak keterlibatan oknum dalam proses Rekrutmen Calon Anggota Polri, dimana Calon Siswa harus mengeluarkan biaya sampai dengan ratusan juta rupiah, bahkan hingga milyaran rupiah,” katanya, Minggu (1/8/2021).

Menurutnya, “Kapolri tidak boleh menutup mata. Karena kejadian seperti di Polda Sulawesi Utara ini juga ada terjadi di Polda Sumatra Utara, yakni diduga adanya keterlibatan oknum Polwan dalam rekrutmen dan perjokian casis Polri, serta ada juga viral di media Casis Polda Papua dan Papua Barat dengan orangtuanya melakukan aksi damai melakukan demo tidak lolos seleksi casis Polri, di Kantor Gubernur Papua Barat.

“Karena diduga ada manipulasi data, sehingga banyak yang tidak lolos seleksi. Itu terliput di media Arfak News (Rabu, 30/6/2021),” tandas Rahmad Sukendar yang didampingi Kabid Investigasi BPI KPNPA RI Agus Chepy Kurniadi, melalui SuaraJabarNews.com & JayantaraNews.com.

BACA JUGA :   Walikota Depok Mohammad Idris Melantik Sebanyak 241 ASN

Dikatakan Rahmad Sukendar, bukan menjadi rahasia umum, bahwa dalam setiap penerimaan Casis Polri pasti ada diduga permainan keterlibatan Oknum Anggota Polri dengan Panitia Rekrutmen yang meloloskan titipannya. “Untuk itu, Kapolri segera memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal, seperti Kompolnas dan Badan Independen untuk memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri di seluruh Polda,” tegasnya.

Dan hasil pemeriksaannya, imbuhnya, diumumkan secara transparan kepada publik. “Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut,” ungkapnya.

TB Rahmad Sukendar menjelaskan, pemeriksaan juga harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi di tiap-tiap Polda serta melibatkan Irwasda dan Intel. Hal itu untuk bisa mengambil penilaian, bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan.

“Dengan begitu, Polri akan bisa menepis prasangka-prasangka buruk di masyarakat, bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri dan juga pada level mutasi jabatan untuk semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN. Sehingga Program Presisi Kapolri dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan di semua Polda,” tuturnya.

Rahmad Sukendar juga meminta Kapolri, agar jangan hanya meloloskan karena ada tekanan dan kedekatan dengan pihak manapun. Kapolri harus  benar-benar independen dalam penerimaan calon anggota Polri untuk bisa mendapatkan anggota Polri berkualitas dan memang memenuhi syarat kelulusan mental, fisik dan akademis.

“Supaya Polri di masa depan adalah Polri yang Modern dan Profesional sebagai Bhayangkara Negara.”

Untuk itu, BPI KPNPA RI meminta kepada Kapolri dalam proses Rekrutmen Anggota Polri harus menggunakan prinsip “BETAH” (Bersih,Transparan, Humanis) dan membuang jauh prinsip ABS (Asal Bapak Senang). Jangan bapak senang saja menerima laporan dari anak buahnya tanpa melakukan crosscheck.

BACA JUGA :   PGM Sumbang Dana Rp 22.220.000 Ke Pemkot Depok Cegah Covid-19

“BPI KPNPA RI siap menjadi Pengawas dalam pelaksanaan  rekrutmen maupun dalam ikut mengawasi pelayanan publik di Kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semoga saja PRESISI bisa berjalan diterapkan di jajaran,” pungkas Tb Rahmad Sukendar itu. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here