DEPOK, SJNews.com.- Masalah anak didik lulusan SMPN ingin masuk sekolah kejenjang SMA/K Negeri tahun ajaran baru 2021 – 2022 ditolak oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah II Jawa Barat bakal disampaikan ke Presiden dan Perintahkan Menteri Pendidikan.

Anaknya tidak diterima masuk sekolah SMA/K di sekolah Negri di kota Depok inipun disampaikan oleh orang tua siswa kepada orang yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi, yaitu, Immanuel Ebenezer sering di panggil Noel ini adalah ketua alumni aktivis 98 yang juga ketua umum Jokowi Mania ( JO – MAN di Dapur Wonogiri Jln, Tole Iskandar Minggu (1/8/2021).

Immanuel Ebenezer (Noel) berkaos ditengah memakai masker

Sebelumnya, Noel mempertanyakan, apakah di Kota Depok ini tidak ada Walikota maupun Wakil rakyat yang bisa membantu warganya, sehingga ada orang tua mendapat kesulitan anaknya hingga saat ini belum juga masuk sekolah, tanyanya heran.

Jika ada siswa masih terlantar hingga saat hari ini belum juga sekolah sampaikan ke saya, dan saya akan bertanggungjawab agar bisa masuk sekolah, paparnya.

“Walau ada 300 anak yang belum sekolah, sampaikan segera laporkan kepada saya, kita akan viralkan dan jangan takut dengan kebenaran”, ujarnya.

Anak yang mau sekolah itu tegas Noel, mereka itu dilindungi oleh undang – undang, kendati di kota Depok ada wakil rakyat legislatif, tetapi tidak bisa berbuat apa – apa, begitu juga eksekutifnya yaitu, walikota juga tidak bisa berbuat apa-apa, ini ada apa, kata Noel terheran.

Kenapa ibu-ibu pada minta di bsntu anaknya masuk sekolah negeri, ke bapak Presiden Jokowi, mungkin mereka merasa tidak punya wakil rakyat ataupun walikota, sehingga mereka meminta tolong.

“Jika ibu – ibu ingin berjuang anak nya masuk sekolah, saya akan perjuangkan sekuat tenaga saya untuk menjawab doa dan keluhan ibu – ibu dan akan saya sampaikan aspirasinya ke Presiden Joko Widodo serta memerintahkan menteri pendidikan agar anak – anak bangsa bisa bersekolah lagi.

BACA JUGA :   Jokowi Buka Jambore Bela Negara Jambore FKPPI. " Jangan Beri Ruang Pada Idiologi Lain Yang Merongrong Keutuhan Bangsa "

Kalau ingin berjuang, silahkan buat narasinya, ” Bapak Presiden tolong bantu anak kami mau sekolah, dan tuliskan bahwa, tidak ada wakil rakyat, juga tidak ada walikota/wakil walikota yang bisa bantuin kami, untuk itu tolonglah anak kami mau sekolah dengan tampak raut wajah seorang ibu memelas.

Meski di Kota Depok dikuasai ada 3 parpol besar, namun tidak bisa berbuat, membantu rakyatnya ujar Noel.

Elemen pergerakan kota Depok berkumpul

Mulyadi Pranowo menambahkan, masalah adanya siswa yang tidak bisa masuk sekolah, ini kita akan sampaikan kepada kementerian pendidikan, terang dia.

Saya tahu Jalur PPDB telah di tutup sesuai dengan aturan, tetapi ada kebijakan yang dilakukan oleh dinas dari unsur – unsur tertentu serta organisasi yang diterima, namun menurut kami, itu tidaklah adil. Karena dinilainya, kebijakan itu, hanya untuk orang-orang yang tertentu saja. Kalaupun ada kebijakan dari dinas, seharusnya merata, jangan ada diskriminasi, sehingga saat ini yang terjadi, kami melihat ada diskriminasi. karena yang diakomodir hanya orang – orang tertentu saja.

Yang kedua, apa yang dikatakan oleh KCD Wilayah II Jabar soal jalur PPDB sudah sesuai dengan peraturan, itu juga sudah tidak benar. Sebab pihak KCD Wilayah II Jabar pernah mengatakan, bahwa PPDB sudah ditutup sesuai dengan aturan.

Janganlah berdalih seakan PPDB bersih dan lancar, namun kenyataan masih ada penerimaan yang diluar sistem, jika masih ada ditemukan sekolah yang menerima di luar jalur resmi yang bisa masuk, kenapa yang tidak resmi juga diterima, itu namanya tidak adil. Sepengetahuanya bahwa rombel itu ada 32 hingga 36, kami mendapat informasi dilapangan, bahwa telah terjadi ada 42 sampai 43 rombel, seharusnya itu dilakukan, minimal 40 rombel. Artinya, ada kelebihan dari ketentuan, peraturan dari delik PPDB yaitu sebanyak 36.

BACA JUGA :   Kapolda Metro Jaya : Kerumunan Saat Pandemi Merupakan Tindak Kejahatan

Dia menduga ada pelanggaran dan siapa yang mengisi pendaftaran itu, kejadian ini perlu ditelusuri, kalau ini tidak diberlakukan, seharusnya, anak – anak kita sudah masuk sekolah, tetapi ini dilakukan koordinasi, ketus Mulyadi.

” Dengan adanya siswa titipan dari unsur tertentu tersebut, maka ada dugaan penyimpangan, sehingga apa yang disampaikan I Made Supriatna selaku KCD Wilayah II Jabar itu semua dinilainya pembohongan publik.

” I Made Supriatna itu bohong dan pembohong, kenyataan nya seperti itu, kalau tidak percaya, mari kita cek ke sekolah satu persatu”, kesal dia.

Jangan sampai di satu rombel ada 42, bahkan bisa lebih, saya berharap kalau ada kebijakan secara umum, setidaknya orang – orang tertentu dengan organisasi tidak diakomodir dong.

Soal ada penyimpangan disekolah tersebut, kita sudah mengantongi data dengan jalur tertentu di sekolah tersebut, meskipun mereka itu teman dari anak saya dan saya tidak perlu sebutkan namanya.

“Inilah yang sangat disayangkan, kalaupun ada kebijakan dari dinas tersebut, mau tidak mau, kami terpaksa harus menempuh jalur kementerian pendidikan, bahkan sampai ke jalur Presiden kita tempuh”, umbar nya.

Hal itu dilontarkan Mukyadi, bahwa sejati nya anak – anak bangsa ini butuh Pendidikan di sekolah, jangan hanya karena ada aturan, anak bangsa menjadi korban telantar tidak bisa sekolah, sebagaimana yang dijamin oleh Undang – undang No, 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, sehingga terabaikan, padahal peraturan itu juga di langgar oleh KCD Wilayah II Jabar itu sendiri.

Buktinya, seharusnya rombelnya 36 tetapi di isi menjadi 42 rombel, itu namanya sudah menyalahi peraturan dan yang kedua, orang – orang yang masuk melalui diluar juklak/juknis banyak sekali. Kalau saja satu kelas ada penambahan 6 siswa ( dari 36 rombel sampai 42 rombel ) maka dikalikan saja, ada berapa jumlah rombel disetiap sekolah, Mungkin karena ada pendekatan atau ada faktor ekonomi, sehingga bisa masuk dengan jalur lain, ungkapnya Mulyadi.

BACA JUGA :   Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna Kerja Bakti Bersih Lingkungan Bersama Warga

Untuk itu, mulyadi berharap, anak – anak bangsa harus bisa sekolah, karena ini adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan, kepala dinas, kepala cabang dinas dan kepala sekolah, anak harus sekolah, tidak boleh tidak sekolah, ini harga mati, tegasnya.

Dikesempatan itu juga, seorang LSM menyebut bahwa, apabila PPDB sudah selesai, bersih dan lancar, tolong pihak KCD Wilayah II Jabar bersama kepala sekolah membuat surat pernyataan (fakta integritas), bahwa disekolah tersebut sudah sesuai aturan.

Apa lagi kondisi sekolah saat ini masih belajar secara daring online, juga belum bisa masuk sekolah secara tatap muka, karena virus Corona Covid 19 belum melandai 100 persen. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here