DEPOK, SJNews.com, – Begitu banyak harapan yang tersimpan didalam doa bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ketika menjalani masa pidananya. Lembaga Bantuan hukum dari berbagai organisasi menjadi salah satu harapan mereka untuk mendapatkan berbagai macam layanan bantuan hukum.

Dalam rangka meningkatkan layanan Pemberian Bantuan Hukum, sore ini Tim Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melaksanakan verifikasi layanan bantuan hukum, (14/09/21).

Kunjungan yang langsung dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Heriyanto disambut langsung oleh Plt. Kepala Rutan Kelas I Depok, Muhamad Irvan Muayat serta Pejabat Struktural. Kegiatan berlangsung dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat.

Terkait adanya pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang sudah mendampingi selama masa persidangan dan telah terakreditasi oleh Kemenkumham di Rutan Kelas I Depok. Adapun verifikasi tersebut ditujukan bagi lima Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yaitu Yayasan Bantuan Hukum (YBH) AMALBI Cibinong, YBH AMALBI Depok, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Kota Depok, Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Sinar Pagi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pelita Justisia.

Sebagai bentuk upaya pemenuhan hak tahanan untuk mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum selama proses persidangan, Rutan Kelas I Depok telah menjalin kerjasama dengan dua Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yaitu YBH AMALBI dan LBH POSBAKUMADIN Kota Depok. Pada tahun 2021 Rutan Kelas I Depok telah memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada 161 orang WBP.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar WBP menerima bantuan hukum dari PBH yang telah menjadi mitra. Hasil wawancara kepada WBP yang telah menerima pendampingan hukum, WBP merasa terbantu dengan adanya layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Rutan Kelas I Depok melalui Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, terutama saat persidangan selama masa pandemic covid-19 ini yang dilaksanakan secara online.

BACA JUGA :   Strategi kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 dalam Program Unggulan Depok Smart City

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Pemberi Bantuan Hukum tersebut dilakukan secara cuma-cuma atau gratis.Tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada penerima bantuan hukum. (BenGer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here