DEPOK, SJNews.com, – Dalam membangun perbaikan di beberapa bidang infrastruktur, pada sarana dan prasarana PDAM Tirta Asastra Kota Depok sangat di apresiasi oleh Komite Anti Korupsi Indonesia ( KAKI ), Namun ada beberapa kejanggalan yang signifikan terkait penyerapan anggaran belanja.

Hal itu, Sekertaris Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat Komite Anti Korupsi Indonesia Kus Haryadie mengungkap adanya kejanggalan pnyerapan anggaran belanja di berbagai kegiatan PDAM Tirta Asasta, berikut keteranganngannya,“ ada beberapa temuan terkait pembangunan pada proyek pembangunan gedung gedung yang sedang di bangun yaitu, seperti pembangunan gedung kantor pusat jalan legong, dimana ada temuan bahwa pada gedung tersebut tidak sesuai RAB atau ada bagian tertentu uang seharusnya ada tertuang di dalam RAB memakai bata merah, namun ini tidak di gunakan, itu kasus temuan kami yang pertama “ jelasnya.

yang keedua, ada lagi temuan kami didalam permainan pemenangan lelang meski sudah pada posisi teratas dan sudah lengkap semua persyaratan lelangnya namun bisa di kalahkan dengan tergantikan oleh pemenang yang tidak sesuai dengan ketentuan “ terangnya. hal Ini dilakukan serta diduga kuat oleh orang pokja berinisial “A”.

yang ketiga, Di sinipun kami dari LSM KAKI sedang mendalami temuan terkait pembelian lahan seluas tiga ribu meter lebih yang di lakukan oleh Plt direktur utama pada tahun 2019, dalam pembelian tersebut apakah sudah sesuai atau ada indikasi pelanggaran terkait pembelian lahan tersebuy “ tandasnya.

Dalam investigasi LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) DPW Jawa Barat, menemukan beberapa kejanggalan dan temuan ini sudah di laporkan ke kejaksaan agung yang Bernomor: 027/LP.DPW/XI/JB masih dalam proses dan akan di tindak lanjuti, ada juga seperti temuan dugaan bahwa dana penyeimbang modal dari pemerintah Kota Depok PDAM Tirta Asasta soal perluasan pelayanan serta penambahan Konsumen, dananya hanya di endap pada rekening disinyalir dijadikan deposito dan belum di gunakan. bila dana itu di simpan lalu di rekening tentunya setiap orang pun dapat melakukan Deposito, tanpa harus kerja keras, ini menunjukan bahwa kinerja BUMD yaitu PDAM Tirta Asasta di kota Depok ada yang tidak beres curiganya.

BACA JUGA :   Pemkab Bogor : Pemberian Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia Baru Mencapai 7 Persen

Temuan selanjut, yaitu adanya double asuransi yang di duga keras BUMD ini ada saham pada asuransi swasta, terbukti dalam membayar pensiun pihak keuangan BUMD menalangi kewajiban bayar asuransi karyawan, ini namanya telah terjadi pelanggaran undang undang KUHP dan kemungkinan besar akan masuk dalam ranah undang undang Tipikor .

Ditempat terpisah Ketua DPW Jawa Barat Komite Anti Korupsi Indonesia ( KAKI ), Teguh pada jumat (25/09/2021), Menambahkan “ Saya akan Berkoordinasi Kepada Ketua Umum di Jakarta, agar KAKI mendesak KPK ataupun Kejaksaan Agung serta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun memeriksa terkait dugaan pelanggaran di dalam Badan Usaha Milik Daerah kota Depok tersebut dalam waktu dekat ini “ pinta teguh.

Sebab, BUMD ini dinilainya sarat dengan Nepotisme jabatan, khusus di dalam jajaran kepengurusannya, tidak sesuai dengan level pendidikannya.

Perilaku dari salah satu direksi BUMD Tirta Asasta ini tidak bisa di diamkan bila terbukti ada pelanggarannya, karena obyek yang dirugikan adalah masyarakat atau warga Depok terkait dana penyertaan modal yang merupakan uang dari rakyat yang dianggarkan dalam APBD.

Sebagai Konsumen adalah masyarakat yang harus di perhatikan kenyamanannya, pelayananya, Kualitas air serta fasilitas apa yang di dapat menjadi Konsumen PDAM Tirta Asasta Kota Depok “ pungkasnya.

Berita ini ditayangkan berdasarkan hasil wawancara serta kelanjutan berita sebelumnya. (red-)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here