PERISTIWA

BPN Kota Bekasi Di Ultimatum Warga Jatikarya Persulit Konsinyasi Tanah Bakal Dilaporkan Ke Polisi

KOTA BEKASI, SJNews.com – Ahli waris dari tanah yang telah dibangun jalan tol Cimanggis – Cibitung di kelurahan Jatikarya kembali mendatangi Pengadilan Negeri Kota Bekasi dan kantor ATR/BPN kota Bekasi menuntut hak – haknya atas pencairan ganti rugi.

Salah satu ahli waris, Gunun didampingi kuasa hukum H. Dani Bahdani, meminta kepada BPN Kota Bekasi agar segara menyelesaikan perkara konsinyasi lahan tersebut. Sebab, selama ini ahli waris hanya dijanjikan tanpa ada realisasi.

“kami terap harus mendapatkan hasil yang jelas, jangan di buat sengkraut seperti ini, sudah kami ultimatum, kalau misalkan dalam seminggu ini tidak juga dikeluarkan surat pengantar pencairan untuk uang konsinyasi kami akan laporkan masalah in ke pihak yang lebih berkompeten,” kata Gunun di Kantor BPN Kota Bekasi dikutip Senin (18/4/2022).

Para ahli waris juga menduga ada permainan dibalik lambatnya pencairan uang konsinyasi yang semestinyanya menjadi hak ahli waris.

“Diduga BPN kota Bekasi sudah memalsukan data otentik yang salah, yang palsu, kenapa saya bilang palsu, karena dia memalsukan sertifikat Jatikarya ke dalam ranah konsinyasi, sedangkan itu sertifikat tidak benar, makanya kami akan laporkan kepada kepolisian, kesalnya.

Selama audensi, sejak 2019 lalu, pihak BPN terkesan sengaja mempersulit masalah itu agar terkesan seperti benang kusut, padahal jelas – jelas lahan tersebut adalah milik ahli waris, kenapa BPN kota Bekasi persulit heran ahli waris.

Ironisnya lagi setiap pihak ahli waris ber audensi berasalan dan selalu dia katakan belum ada jawaban dari pusat, sedangkan kita beberapa bulan lalu kita sampai nginap di sini (BPN) dan terus-terusan kita dipingpong oleh birokrasi,” ungkapnya.

Sebelum datang kesini kantor BPN Kira Bekasi, kami ketemu dengan pihak pengadilan negeri Kota Bekasi menyatakan, bahwa sudah tidak ada kaitan lagi persoalan antara eksekusi dan konsinyasi. Jadi BPN inilah biang kerok tanah ahli waris menjadi bernasalah belum dibayarkan mempermainkan konsinyasi tersebut imbuhnya.

BACA JUGA :   Kacang Kedelai Langka, Pengrajin Tahu Tempe Kota Depok Mogok Beroperasi

Maka dari itu, warga yang merupakan para ahli waris mengancam akan menduduki tanahnya kembali jika uang konsinyasi tidak kunjung di realisasi sampai Minggu depan.

“Kami taunya tanah kami bayar ke kami, kami tidak akan mengganggu tapi ada hal kami di situ”, tuturnya.

Diketahui bahwa tanah dengan luas sekitar 48 hektare lebih tanah warga kelurahan Jatikarya dibangun jalan tol. Namun, para ahli waris yang berjumlah 93 pemilik secara keseluruhan dan yang berhak mendapatkan konsinyasi 14 KK, dan keturunannya yang mencapai 1.100 orang.

Sementara itu, kepala BPN Kota Bekasi enggan dimintai keterangannya dan hanya diwakilkan melalui Kasi Pengendalian dan Pengamanan Sengketa Tanah BPN Kota Bekasi, Fatahuri.

Menurutnya, BPN Kota Bekasi telah menyampaikan keluhan para ahli waris ke BPN Pusat dan Kakanwil.

“Intinya dari BPN kota Bekasi sedang memohon petunjuk baik di kanwil maupun di pusat, itu intinya jadi sekarang kita menunggu petunjuk dari pusat atau juga kanwil terkait dengan persoalan masyarakat sudah kita sampaikan ke pusat,” umbarnya.

Namun, seperti yang disampaikan oleh ahli waris bahwa kebijakan sebenarnya sudah diserahkan kepada BPN Kota Bekasi. Namun, BPN tidak memberikan penjelasan yang transparan.

“Kalau itu saya tidak bisa menjawab karena itu nanti tanahnya pak Rahmat, tadi yang saya ikuti seperti itu, Mohon maaf kalau itu nanti bisa dikonfirmasi kepada kasi yang teknis pengadaan tanah,” tandasnya.

Tudingan pemalsuan tanah yang disampaikan masyarakat kepada BPN Kota Bekasi sendiri dibantah oleh BPN.

“Tanah yang mana ini, wah saya kita tidak bisa memberikan statemean apa-apa kalau soal itu,” ketus dia. (Tim)

baca juga

Terungkap, Aliran Dana Demo 21 April Lalu, Diduga dari Kelompok Intoleran

Ade Darmansyah

Detik-detik Penangkapan Penendang Sesajen Semeru Hingga Jadi Tersangka

Ade Darmansyah

DPP Permana Menilai Densus 88 Tembak Mati Tersangka Teroris di Sukoharjo Sudah Sesuai Prosedur Hukum

Ade Darmansyah