DEPOK, SJNews.com,- Bila program Kartu Depok Sehat (KDS) benar mengena pada sasaran sesuai amanat Undang – undang biarlah rakyat yang akan menilainya.
Berkaitan dengan persoalan program pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono (IBH) tentang Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang di somasi oleh sejumlah anggota DPRD Depok dipertanyakan.
 Depok.</p>
<p>Lembaga legislatif dituntut untuk konsisten menjaga marwahnya sebagai lembaga yang pro terhadap kepentingan rakyat, karena itu lembaga legislatif adalah lembaga yang terhormat yang diusung dari berbagai partai politik hasil pemilihan legislatif.</p>
<p>Menurut Asep selaku warga Cilangkap menyoroti perkembangan kinerja anggota DPRD Depok, khususnya soal KDS yang menjadiomok pembicaraan, karena dari 38 anggota DPRD Depok issunya sebahagian anggota dewan tak lagi ikut untukelakukan somasi atau interpelasi.</p>
<p>Dia menyebut bahwa belakangan ini membaca berita di berbagai media, semangat anggota DPRD Depok menggebu – gebu memeriahkan somasi dan akanenggunakan hak angket anggota dewan yang akan melakukan interpelasi terhadap pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok yang menjabat.</p>
<p>” seharusnya inti dari somasi dan interpelasi disampaikan kepada rakyat sebagai pemilih para wakil rakyat tersebut, katanya kepada awak media ini, Selasa (14/6/2022).</p>
<p>” Hingga saat ini kami ingin mendengar kabar mosi dan interpelasi yang menggebu – gebu disebutkan oleh anggota DPRD Depok terkait masalah Kartu Depok Sejahtera (KDS) koc kenapa tidak berlanjut lagi, ada apa, herannya.</p>
<div style=)
Diakuinya bahwa memang telah banyak keluhan warga yang tidak meneroma kartu kesehatan Depok (KDS) tersebut.
Bila ini terbukti ada program KDS yang tidak sampai kepada masyarakat miskin dan KDS hanya di berikan kepada pihak yang tertentu saja, berarti yang membuat program tersebut dinilainya telah melakukan. Kejahatan kemanusiaan, terorganisir, terstruktur, sistematik serta masif, paparnya.
Sementara Putu warga Depok menambahkan bahwa ucapan para anggota DPRD Depok yang somasi dan ingin meng interpelasi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok jangan Asbun ( asal bunyi ) mencari cari sensasi karena mendekati pemilu 2024.
Begitu juga pihak Walikota dan Wakil Walikota Depok yang memiliki program KDS, kalau hanya untuk mencari popularitas atau pencitraan agar masyarakat bersimpatik dengan.jualan program KDS, atau dengan jualan kata somasi serta interpelasi mendingan di batalkan saja program tersebut.
Sebab, program
KDS yang mereka lakukan (Lembaga Eksekutif dan Legislatif) itu terencana dengan menggunakan uang rakyat, bukan uang pribadi.atau partai politik tertentu.
Walikota dan Wakil Walikota Depok serta para anggota DPRD Depok itu di gaji oleh negara melalui APBD menggunakan uang rakyat.
“Jadi harap pupu, jangan permainkan amanat rakyat yang sudah memberikan kepercayaan penuh tersebut, cetusnya.
Program KDS adalah program pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok yang dijanjikan saat kampanye pemilu 3 tahun silam, kini menjelang pemilu lagi mulai bergejolak masing – masing parpol memiliki strategi politik jelang Pemilu 2024 mendatang.
Meski program pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok banyak yang belum terealisas, namun kita berharap semua dapat terkendali dan kesejahteraan masyarakat terjamin, lanjutnya.
Untuk itu, para wakil rakyat yang pro kepentingan rakyat, gunakanlah hak interpelasi mu yang se adil adilnya, nantipun rakyat akan menilai siapa yang sesungguhnya membela kepentingan rakyat usai paskah pandemi Corona ini dengan kebangkitan ekonomi tutupnya. (Tim)