Oleh Ruly Rahadian
Suara Jabar News.com,- Tentunya kita bisa merasakan, dalam kehidupan keseharian kita terasa semakin semrawut. Banyak aturan yang dilanggar, perilaku masyarakat yang semakin di luar batas kewajaran, serta ruang sosial yang semakin signifikan perbedaannya, belum lagi ditambah dengan situasi masyarakat yang intoleran dan ter-polarisasi secara signifikan, tulisnya kepada redaksi SJNews.com, Jumat (29/7/2022).
Penataan Nomenklatur Penyelenggaraan Negara Secara Optimal
Sering terjadi hal-hal yang tidak efektif dan efisien, ketika terjadi conflict of interest di ranah kebijakan publik, sehingga secara kasat mata terlihat adanya kepentingan baik yang sifatnya individual maupun kolektif kelompok tertentu yang memiliki aksesibilitas di ranah tersebut. Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang tajam di masyarakat, Bukannya tidak mungkin penataan nomenkaltur yang tidak tepat akan membangun sikap masyarakat yang mengarah kepada signifikasi yang mengarah kepada polarisasi poros kekuatan politik, sehingga berpotensi memicu perpecahan.
Penempatan Sumber Daya Manusia yang tepat pada tempatnya
Salah satu penyebab in-efisiensi dalam gerak pembangunan bangsa ini adalah menempatkan sumber daya manusia yang salah. Kepentingan politik dengan memberikan jatah parpol pada jabatan strategis merupakan cara yang sama sekali tidak tepat dalam mengakomodir sinergisitas kekuatan partai politik sebagai faktor pendukung kemajuan pembangunan. Kita sudah banyak melihat contoh kegagalan berbagai macam rencana kerja dan program yang ideal. Karena salah menempatkan SDM yang tidak memahami bidangnya, apa pun yang dikerjakan akan menjadi tidak efektif dan menimbulkan dampak negatif, baik secara praktis maupun strategis. Tentunya permasalahan akan semakin parah jika SDM baik yang memiliki latar belakang yang tepat atau memiliki track record yang relevan, jika tidak secara simultan terus diberi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan integritasnya terkait tanggung jawab yang diembannya.
Mengoptimalkan penggunaan anggaran negara
Penggunaan anggaran negara sebaiknya diprioritaskan kepada hal-hal krusial menyangkut kehidupan masyarakat secara umum. Tentunya dalam pembangunan kita sering menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan). Jika penggunaan anggaran negara diprioritaskan kepada hal-hal yang berpotensi menjadi ATHG tersebut misalnya kasus Stunting, mutu pendidikan serta infrastruktur pendidikan di daerah terpencil sangat rendah, disorientasi Ideologi Pancasila yang terjadi pada tokoh masyarakat, pemuka agama, guru dan aparat pemerintah, TNI/Polri, pelatihan yang menyangkut Good Governance, penataan dan rekayasa wilayah berpotensi bencana dan lain sebagainya, maka anggaran negara harus segera dialokasikan sesuai prioritasnya. Untuk mega proyek dan proyek-proyek prestisius lainnya, sebaiknya menggunakan anggaran dari kerja sama dengan investor (asing) yang bersifat mutualistis. Kita harus berpikir jauh ke depan untuk menghindarkan anak-cucu kita dari jeratan hutang yang akan melilit perut mereka kelak.
Melakukan berbagai kajian dan analisa potensi terhadap ancaman toleransi sosial dan perang asimetris
Indonesia adalah negara yang mendapat sorotan dunia, terutama dalam hal potensi sumber dayanya. Entah berapa banyak negara yang ingin bekerja sama hingga menjajah untuk menguasai sumber dayanya. Namun kelemahan Indonesia sangat mudah terbaca secara kasat mata. Oleh karena itu banyak kasus-kasus terjadi yang dimunculkan dari kelemahan tersebut, diantaranya adalah kasus yang menyangkut pertanahan yang terstruktur dalam sistem mafia tanah, konflik bermuatan SARA, hingga kasus terorisme. Sebenarnya kita harus memperkuat ketahanan masyarakat yang menyangkut wawasan kebangsaan, karena strategi yang biasanya dilancarkan oleh para aktornya dalam melumpuhkan Indonesia tidak akan jauh dari menghilangkan sejarah bangsa, menghilangkan budayanya, serta mengotakkan masyarakat ke dalam bingkai SARA.
Dengan fokus kepada 6 hal tersebut diatas, idealnya negara harus mulai melakukan reset sistem, kemudian membuat rencana yang terintegrasi dan berorientasi kepada optimalisasi sistem yang sudah direset tersebut. Tentunya tidak bisa menghasilkan perubahan secara cepat, karena kita harus merubah sesuatu yang sudah mengakar dalam tata kelola negara dan bangsa ini.
Mesipun secara faktual kondisi bangsa ini sudah mengkhawatirkan, masih ada harapan untuk memperbaikinya dengan konsep dan terobosan membangun short cut dalam implementasinya. Dibutuhkan sinergisitas dari berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkannya, dan kita semua berharap agar bangsa dan negara ini paling tidak menjadi bangsa dan negara yang tertib, serta memiliki integritas. (BG)
*Penulis adalah Pemerhati Perang Asimetris