BIROKRASI

Kesbangpol Depok, Empat Parpol Belum Serahkan LHP

DEPOK, SJNews.com, – Menjelang menghadapi Pemilu 2024, partai politik yang ada parlemen sepatutnya memberikan laporan hasil pemeriksaan keuangannya.

Ada 4 Partai Politik yang ada di parlemen belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) katanya Abdul Rahman Kepala Badan Kesbangpol kota Depok pada sambutannya di acara Sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten /Kota diselenggarakan oleh KPU Depok di Hotel Savero (5/4/2023).

Pihaknya memastikan kegiatan sosialisasi daerah pemilihan (Dapil) serta penghitungan kursi ini dapat berjalan lancar, begitu juga soal penataan daerah pemilihan (Dapil) gabungan, jelasnya.

Penentuan Dapil dan penghitungan suara per wilayah tersebut, tentu berdasarkan jumlah penduduk, dan yang mengatur kursi DPRD Kota Depok adalah hasil penghitungan suara yang telah disepakati KPU, imbuhnya.

“Salah satu tahapan penting dalam pemilu 2024 yaitu penataan Dapil atau daerah pemilihan gabungan wilayah atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi legislatif dalam jumlah kursi.

Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur adil dan berprinsip pada hukum.

Tahapan Pemilu 2024 menerapkan 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 185 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR DPRD Provinsi, Kabupaten / kota,

Abdul Rahman juga menyampaikan keberhasilan Pemilu tahun 2024 menciptakan pemilu yang damai, akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan

Hal ini tentu akan mencerminkan kedewasaan berpolitik dan bernegara yang ditujukan oleh masyarakat kota Depok melalui proses pemilihan yang damai tanpa ekses.

“Saya berharap hajat politik dapat menciptakan suatu demokrasi dapat terlaksana dengan lancar dan sukses, oleh karena itu menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan pemilihan umum ini untuk dapat berlangsung lebih manis dan Arif tentunya dapat menjadi pemilihan umum yang berkesan dan mencerminkan demokrasi yang sehat, santun dan berkualitas yang penuh dengan segala macam prestasi dan mendatangkan kebaikan baik di masyarakat.

BACA JUGA :   Wakil Walikota Depok Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni

Kehidupan berpolitik dalam konteks bernegara hendaknya difokuskan pada penataan dan penyempurnaan partai politik sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung birokrasi yang efektif.

Sebab lanjut Rahman Abdullah, sebagaimana kita ketahui dua hal utama yaitu, yang pertama membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola dan sistematik sebagai prinsip dasar demokrasi yang kedua memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi terhadap negara maupun fungsi terhadap rakyat melalui pendidikan politik yang efektif.

Hal ini untuk memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik.

Abdul Rahman sebelumnya memohon maaf untuk menyebut parpol yang belum menyerahkan LHP, karena ini berkaitan dengan bantuan keuangan politik yang di gelontorkan oleh pemerintah kota Depok.

Ia menyebut, dari 9 partai politik yang ada di parlemen kota Depok ada 4 parpol yang belum menyerahkan laporan bantuan keuangan seperti, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB dan PPP sedangkan bulan Juni ini kita sudah harus berurusan dengan parpol peserta Pemilu 2024.

Parpol yang belum menyerahkan bantuan kami mengkolaborasikan ini dengan teman-teman partai politik yang punya parlemen untuk mendapatkan bantuan partai politik.

“Terus terang para pengurus inilah yang senantiasa komunikasi dan berkoordinasi, tapi alangkah indahnya kalau ditemenin langsung oleh ketua umum ke saya, alhamdulillah kapan cair nah itu masalahnya, parpol Gerindra dan Partai , Demokrat, mudah-mudahan saya bersama teman-teman kesbangpol tinggal menunggu LHP nya saja.

” Yang berusaha cepat lazimnya lhp itu di bulan Juni, tadinya kita coba tarik di bulan maret, tapi kalau pun bulan April juga belum selesai kita tetap menunggu dari teman-teman yang belum mengumpulkan yang disebutkan tadi dan kepada yang sudah saya ucapkan terima kasih, katanya Abdul Rahman sambil meresmikan acara tersebut. (by)

baca juga

Ribuan Warga Berebut 600 Lowongan Kerja Serbu Job Fair di Kabupaten Bandung

Yeni

Bupati Indramayu Suarakan, “Berani Korupsi Pasti Masuk Bui”

Yeni

Pejabat Eksekutif Di tunggu KPK, Karena Tidak Akurat Melaporkan Harta Kekayaan Tahun 2023

Yeni