DEPOK, SJNews.com,- SMA Negri di Kota Depok dinilai raja tega, anak anak di Kota Depok masih terasa terjajah oleh sistem neo kapitalisme karena belum merdeka.
Mereka berharap horrnati amanat UU No. 20 Tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa Wajib belajar adalah 12 tahun, dari SD, SMP hingga SLTA, Laksanakan pula UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas”
Salah Satu Tokoh Pemuda dan juga merupakan Aktivis Peduli Pendidikan di Kota Depok Tompay Baraba mengatakan bahwa baru dua minggu Kemaren Kami Kehilangan sahahabat aktivis peduli pendidikan alm, Rinto Pasaribu neminggal dunia memperjuangkan anak – ansk bisa masuk sekolah ke SMA Negri di Kota Depok, hingga di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 masih belum sekolah. ungkapnya, Kamis (15/8/24) di salah satu kawasan di Kota Depok.
Dengan Kejadian dan di HUT RI tersebut, semestinya Pemerintah Jawa Barat Melalui Pj Gubernur serta Dinas Pendidikan Jawa Barat bisa membuka mata hati nya, agar jangan dengan mengeluarkan aturan, namun mengorbankan anak anak generasi bangsa Indonesia yang punya Hak atas Pendidikan yang layak di Sekolah terutana SMA Negeri di Kota Depok yang di biaya dari uang rakyat.
Tompay menambahkan bahwa Pemerintah yang baik itu harus mengutamakan suara Rakyat dari pada Aturan yang dikeluarkan. “Dan Kami akan menyuarakan terus agar anak anak bisa bersekolah,” tegasnya.
Banyak pelajar SMP yang mau masuk SMA negeri di Kota Depok terkendala oleh aturann yang tidak pro rakyat, mereka sampai saat ini belum bersekolah, banyak yang mengalami stres berat dan ada yang sudah di rawat di Rumah Sakit, tapi apa peduli mereka. Salah satu Orang tua Siswa sebut saja Ibu A, mengatakan kepada beberapa Wartawan bahwa untuk masuk SMA di sekolah swasta harus mebhocek uang untuk membayar 10 jt sampai 30 jt, belum lagi untuk membayar iuran SPP tiap Bulan 1 jt keatas dan uang daftar ulang saat kenaikan kelas dan juga belum uang lainnya, jujur kami orang tua tidak mampu.
Untuk itu Para Aktivis peduli Pendidikan, Ormas dan Elemen Masyarakat Kota Depok, bahkan meminta Solusi dari MKKS, KCD Pendidikan wilayah II. Bahkan sampai Walikota Depok mengirim surat ke Pj Jawa Barat dan Kadisdik Jawa Barat untuk meminta Optimalisasi agar bisa ada solusi yang terbaik bagi anak anak yang belum bersekolah, bisa sekolah, tapi kenapa pihak sekolah tidak membuat ruang kelas untuk men optimalisasi kan rombongan belajar (Rombel).
Sebagai bangsa yang ber adab dan memiliki idologi Pancasila, untuk apa para pemangku jabatan terutama, Pj Gubernur, Kadisdik Jabar, KCD, MKKS terutama para Kepala Sekolah, cobalah kslian merenungkan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 ke 79 Tahun yang di rsyakan, kecuali kalian bukan orang Indonesia, ingat kaliian mengabdi untuk bangsa dan negara dari rakyat, ini catatan merah untuk SMA Negri di Kota Depok.(red-)