DAERAH, Suara Jabar News Com – Budidaya udang nasional memerlukan orkestrasi kebijakan yang solid antar-kementerian untuk menghindari fragmentasi pembangunan. Pengamat pembangunan daerah, Kamaruddin Azis, menekankan bahwa keberhasilan sektor ini tidak bergantung pada satu kementerian tunggal, melainkan pada kemampuan menyelaraskan berbagai pemangku kepentingan dalam satu ekosistem yang utuh.
Dalam tulisannya, Kamaruddin menyoroti bahwa budidaya udang adalah ekosistem kompleks yang mempertemukan lahan, teknologi, modal, lingkungan, hingga pasar. Saat ini, Kementerian Koordinator Pangan, Bappenas, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak dengan mandat berbeda. KKP menjalankan fungsi teknis dan proyek strategis, Bappenas memegang simpul perencanaan dan pembiayaan, sementara Kemenko Pangan memiliki mandat koordinasi.
“Tantangan utamanya bukan siapa yang paling penting, melainkan siapa yang memastikan seluruh simpul, mulai dari pengetahuan, pembiayaan, pemerintah daerah, hingga pembudidaya—bergerak dalam satu arah,” ujar Kamaruddin.
Ia juga mengingatkan tentang “ontologi utang” dalam pembiayaan pembangunan. Pinjaman luar negeri atau domestik tidak boleh sekadar membangun infrastruktur tambak (proyek berbasis fisik), tetapi harus meninggalkan transformasi struktural, seperti penguatan kapasitas pembudidaya, kelembagaan lokal, dan keberlanjutan pasar.
Kamaruddin menegaskan, Indonesia tidak membutuhkan kementerian baru. Yang dibutuhkan adalah arsitektur kolaborasi: Kemenko Pangan sebagai penghubung strategis, Bappenas memastikan pembiayaan sesuai kerangka nasional, KKP menjaga standar teknis, dan pemerintah daerah serta dunia usaha memperkuat implementasi di lapangan.
Ukuran keberhasilan orkestrasi ini bukan pada jumlah rapat, melainkan terwujudnya satu basis data, satu peta prioritas, satu standar keberlanjutan, dan satu rencana aksi lintas kementerian. Percepatan pembangunan udang nasional hanya akan terjadi ketika setiap pihak menjalankan fungsi berbeda, namun terhubung dalam satu tujuan yang terukur dan akuntabel. (Red-)
Oleh Kamaruddin Azis, pemerhati pembangunan daerah berbasis kolaborasi dan kondisi spesifik