DEPOK, SJNews.com, – Berbeda dengan penyampaian anggota DPRD kota Depok yang satu ini saat sidang paripurna dalam penyampaian pokok – pokok pikiran DPRD kota Depok dan penyampaian rencana kerja DPRD kota Depok tahun 2024 untuk di sah kan dalam paripurna yang berlangsung di Jl, Boelevard sektor Anggrek Grand Depok City, Senin (6/3/2023).
Hamza ketua Komisi A DPRD kota Depok mengatakan, paripurna hari ini membacakan semua pokok – pokok pikiran DPRD kota Depok yang akan disampaikan melalui komisi – komisi dan diserahkan kepada pimpinan juga ke badan anggaran untuk masuk kedalaman RKPD, KUA, PPAS dan RAPBD tahun 2024 katanya kepada awak media usai paripurna.
Mudah -.mudahan apa yang kita sudah dibahas oleh komisi – komisi dengan leding sektoranya bisa terakomodir oleh pemerintah kota Depok.
Hal tersebut lanjut Hanza, kita akan diskusikan anggaran pokok – pokok pikiran DPRD dengan pihak pemerintah kota Depok supaya bisa tertutupi semua pokok – pokok pikiran yang sudah diusulkan atau dibahas oleh DPRD kota Depok melalui komisi – komisi.
Soal adanya kekurangan dari usulan tersebut, tentu semua usulan itu pasti ada kekurangan tapi secara bertahap kita akan perjuangan semua wilayah hingga kepolosok – pelosok pembangunan ini harus merata, harapnya.
Kita memahami kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dan nanti setiap tahunnya bisa bergantian untuk menutupi kekurangan tersebut.
” Kalau seluruhnya dari tingkat Rt/Rw, kelurahan, kecamatan inginkan ada pembangunan, kita harus melihat kemampuan keuangannya,” lanjutnya.
Hamza menambahkan soal peningkatan pembangunan terutama wilayah Tapos – Cilodong , kita lihat perkembangan termasuk indeks kesejahteraan harus meningkat, itupun menjadi perhatian kita dan semua itu sudah di sampaikan dalam musrenbang tingkat kelurahan bagaimana cara meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di setiap kecamatan, makanya bukan hanya melalui APBD namun juga pihak ke tiga para pengusaha turut berperan untuk meningkatkan pembangunan, ujarnya.
Hamza juga menyampaikan soal kesejahteraan Pegawai Negri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN) termasuk para guru yang PNS, di lingkungan pemerintah kota Depok, kalau yang honorer itu sudah duluan diberikan kesejahteraannya.
Makanya target PAD menjadi tolak ukur harus melebihi target yang ditentukan dan angkanya jangan sampai turun.
Hamza juga mengingatkan soal keterlibatan PNS dalam politik, didalam rapat di musrenbang dan di komisi, kita selalu membahas terkait dugaan adanya keterlibatan PNS dalam politik praktis pada proses tahapan Pemilu 2024.
” PNS jangan masuk ke ranah politik, harus menjaga netralitas, anda ini sebagai pelayan masyarakat, janganlah ikut mengarahkan atau mendukung seseorang ikut politik, itu tidak boleh. tegas Hamza.
Seandainya terbukti ada foto atau video PNS yang terlibat politik praktis, saya sendiri sebagai komisi A yang akan melaporkan ke badan kepegawaian nasional, puncaknya. (ben/yun)