DEPOK, Suara Jabar News Com – Polemik dunia pendidikan terkait penerimaan murid baru yang setiap tahun sering bermasalah.
Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) di Kota Depok dinilai sebagai solusi konkret mengatasi keterbatasan daya tampung SMP negeri. Skema kemitraan dengan sekolah swasta bahkan didorong untuk diterapkan secara lebih luas di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Untuk itu, ketua Aliansi LSM Pendidikan, Mulyadi Pranowo , menilai RSSG merupakan kebijakan strategis yang layak dijadikan referensi. Ia menyebut, program ini tidak hanya menjawab persoalan klasik daya tampung, tetapi juga membuka akses pendidikan yang lebih merata.
RSSG adalah langkah cerdas. Pemkot Depok bekerja sama dengan sekolah swasta, sehingga siswa yang tidak masuk SMP negeri tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya,” ujar Mulyadi, Senin (20/04/2026)
Skema RSSG sendiri dijalankan melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan sekolah swasta atau madrasah. Pembiayaan siswa ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan secara gratis.
Berdasarkan data Aliansi LSM Pendidikan, pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, sekitar 3.000 siswa telah tertampung melalui program ini di 49 SMP swasta dan MTs. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 7.000 siswa pada tahun 2026 dan 14.000 siswa pada tahun 2027.
Dengan proyeksi tersebut, dalam kurun waktu tiga tahun, total sekitar 24.000 siswa diperkirakan dapat difasilitasi melalui RSSG. Angka ini dinilai signifikan dalam mendukung program wajib belajar 9 tahun di Kota Depok.
Dari sisi anggaran, kebutuhan pembiayaan program diperkirakan mencapai Rp 72 miliar per tahun dengan asumsi Rp 3 juta per siswa jika dialokasikan menjadi 4 juta per siswa maka kebutuhan anggaran bisa mencapai Rp 96 miliar pada tahun 2027
Meski demikian angkat tersebut masih proporsional dibandingkan total APBD kota yang mencapai lebih dari Rp 4,5 triliun
Mulyadi menilai keberhasilan RSSG seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan kebijakan serupa dalam skala yang lebih luas bahkan untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun
Program yang bagus ini bisa di jadikan unggulan di Jawa Barat agar mampu menyelesaikan wajib belajar 12 tahun ujarnya
Ia juga mengkritisi kebijakan penambahan jumlah siswa dalam rombongan belajar ( rombel ) dari 36 menjadi 50 siswa pada SPMB 2025 menurutnya kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kualitas dan kenyamanan proses belajar
Lebih lanjut Mulyadi menyatakan bahwa kepala daerah ditingkat provinsi tidak perlu ragu untuk menerapkan kebijakan yang terbukti efektif di tingkat kota
Gubernur tidak perlu malu meniru program walikota selama itu demi kepentingan masyarakat selama ini justru bupati dan walikota yang sering mengikuti arahan gubernur tegasnya
Dosen swasta di Jakarta ini juga memberikan contoh sejumlah kebijakan pendidikan seperti larangan belajar wisata, perpisahan hingga pengadaan seragam sekolah yang menurutnya perlu di kaji secara lebih komprehensif pasalnya beberapa kegiatan tersebut memiliki dasar regulasi termasuk mengacu pada Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 tentang pakaian seragam peserta didik
Menurut Mulyadi kebijakan pendidikan idealnya di susun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara regulasi kebutuhan siswa serta kondisi nyata di lapangan agar tidak menimbulkan polemik baru.(By)