PEWARNA Kota Depok : Guru Honorer 2027 Bakal Dihapus, Munculkan Kekuatiran Nasib Tenaga Pendidik Agama Kristi
DEPOK, Suara Jabar News. Com – Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) Indonesia kota Depok menggelar diskusi, bahas nasib guru Kristiani yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, berlangsung di GBI Rock Home, Jalan Tole Iskandar No, 8 Pancoran Mas, Senin, (25/5/2026). dengan tema, “Guru yang mengayomi, mencerdaskan anak bangsa berkarakter”.
Pemerintah Akan Hapus Istilah Guru Honorer Mulai 2027 memunculkan kekhawatiran terhadap nasib jutaan tenaga pendidik non-ASN yang selama ini mengajar di sekolah negeri maupun di swasta, penghapusan guru honorer sesuai surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.
Sementara, masa penugasan guru non-ASN di sekolah negeri dibatasi hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini tidak berarti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Peralihan Status, tenaga pendidik ke depan hanya akan dibagi menjadi dua kategori, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Seleksi PPPK, Pemerintah mengarahkan guru non-ASN untuk mengikuti seleksi PPPK agar mendapat kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.PPPK Paruh Waktu
Bagi guru honorer yang belum lolos seleksi atau kuota formasinya belum tersedia, pemerintah menyiapkan opsi skema peralihan menjadi PPPK paruh waktu.Tetap Mengajar
Selama masa transisi dan penyiapan skema penataan baru, guru non-ASN diminta untuk tetap menjalankan tugas mengajar seperti biasa di sekolah masing-masing.Untuk memantau pembaruan kebijakan pengangkatan dan formasi di wilayah masing – masing sekolah.
Untuk itu. Christin M, Wartiningsih ketua Pewarna Indonesia Kota Depok bersama tim, meng-inisiasi untuk menggelar Diskusi yang bertajuk ” Perlindungan dan Kesejahteraan Guru Agama Kristiani ” yang di hadiri oleh anggota DPRD kota Depok, Dinas Pendidikan, BMPS, Praktisi Pendidikan Guru Agama Kristen, para guru serta tokoh agama kristen.
Dalam kesempatan itu, Mangaranap M Sinaga, SE., MH sebagai narasumber mengatakan, Perlindungan dan kesejahteraan guru merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan karakter serta spiritual generasi bangsa di Indonesia. Upaya ini mencakup kepastian hukum dalam menjalankan profesi, kejelasan status kepegawaian serta pemenuhan finansial yang layak demi menghindarkan guru dari tindak kekerasan maupun diskriminasi, paparnya
Lanjut Mangaranap, perlindungan profesi wajib diberikan kepada seluruh guru agama, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta agar dapat mengajar dengan aman tanpa intimidasi.
Cakupan perlindungan dimaksud meliputi: pertama; perlindungan hukum. Bahwa jaminan hak imunitas profesi agar guru tidak mudah dikriminalisasi saat mendisiplinkan siswa dalam batas kewajaran. Kedua; Perlindungan kekerasan. Regulasi ketat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melindungi guru dan perundungan (bulying) oleh siswa maupun orangtua. Ketiga; Keselamatan dan kesehatan. Hak atas jaminan kesehatan kerja serta hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dari karya pembelajaran mereka.
Kesejahteraan materi dan non-materi menjadi fokus tata kelola kementerian agama bersama Komisi VIII DPR-RI melalui sejumlah kebijakan, termasuk: pertama; kepastian status kepegawaian. Komitmen pemerintah untuk mempertahankan guru non ASN (Aparatur Sipil Negara) honorer serta memperjuangkan status penempatan kerja yang adil. Kedua; pemberian intensif dan tunjangan. Penyaluran tunjangan profesi serta honorarium yang layak bagi guru agama swasta maupun di lembaga keagamaan formal. Ketiga; sektor pendidikan informal. Peluncuran jaminan perlindungan sosial bagi guru agama. Keempat; pengembangan profesional. Akses pelatihan kompetensi berkala serta sertifikasi untuk mendongkrak pendapatan finansial guru agama secara legal.
Pemerintah melalui kementerian agama serta kementerian pendidikan dasar dan menengah menerapkan kebijakan terbaru untuk menaikkan nominal tunjangan intensif dan tunjangan profesi bagi guru agama non-ASN (honorer). Penyediaan ini dirancang untuk memberikan apresiasi materi yang lebih layak atas dedikasi para pendidik keagamaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan kesejahteraan bagi guru agama melalui skema Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan secara berkala ke kantor wilayah kementerian agama DKI Jakarta. Kebijakan ini dirancang untuk menopang pendapatan finansial guru di luar tunjangan resmi dari kementerian agama.
Tunjangan tambahan penghasilan guru PNS (Kemenag) sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 140 Tahun 2018 , guru agama berstatus PNS Kemenag yang ditempatkan di sekolah negeri (TK, SD, SMP, SMA/SMK) maupun madrasah di Jakarta menerima tunjangan regional sebesar Rp 1.000.000,- per bulan. Intensif guru honorer dan madrasah swasta dialokasikan melalui pagu dana hibah Pemprov DKI Jakarta ke Kanwil Kemenag DKI Jakarta. Pada tahun fiskal 2026, Komisi E DPRD DKI Jakarta memperjuangkan penambahan porsi dana hibah guna memperkecil ketimpangan pendapatan guru madrasah non-ASN di Ibukota.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan tunjangan dan intensif bagi guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) melalui mekanisme alokasi APBD DKI Jakarta. Bantuan finansial ini disalurkan lewat kerja sama antara Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kanwil Kemenag DKI Jakarta.
Rincian tunjangan dan intensif guru agama Kristen di Jakarta sama seperti guru agama lainnya, besaran tunjangan bagi guru PAK di Jakarta ditentukan oleh status kepegawaian dan tempat mereka mengajar.
Guru Kristen berstatus PNS yang ditempatkan di sekolah negeri berhak menerima tunjangan regional tambahan sekitar Rp 1.000.000,- per bulan (berdasarkan peraturan gubernur DKI Jakarta bahwa guru PNS Kemenag/Kemendikdasmen yang mengajar di sekolah negeri di Jakarta).
Guru honor/non-ASN di sekolah negeri diakomodasi melalui skema Guru Kontrak Kerja Individu (KKI) Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mereka menerima gaji bulanan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, ditambah hak jaminan pensiun. Guru Kristen non-ASN di sekolah swasta menerima intensif melalui skema Dana Hibah APBD DKI Jakarta yang ditransfer ke Kanwil Kemenag DKI Jakarta (Bimas Kristen). Besaran intensif hibah rata-rata berkisar Rp 500.000,- hingga Rp 1.000.000,- per bulan, tergantung pada ketersediaan pagu anggaran daerah dan jumlah penerima yang lolos verifikasi.
Mangaranap M Sinaga lahir di Jakarta, 13 Juli 1968. Selain menjabat Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Sekota (PGIS) Depok, dia juga mengemban amanat sebagai Ketua DPC PIKI Kota Depok dan Ketua Basolia Kota Depok. Selain sebagai Tenaga Ahli DPR-RI, dia juga tercatat sebagai Dosen STTSkriptura. @epa_phm. (Benger)