Oleh: Ahmad Alkhawarizmi, S.H
JAKARTA, Suara Jabar News Com -Seiring kemajuan era digital menimbulkan resiko yang tinggi terhadap perlindungan negara, penyadapan bukan lagi sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Ia telah menjadi persoalan konstitusional yang menyentuh batas kewenangan negara, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlangsungan demokrasi. Persoalannya menjadi lebih serius ketika Presiden, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, menjadi sasaran penyadapan.
Namun, ada satu pertanyaan yang jarang dibicarakan secara mendalam: jika Presiden dapat disadap, siapa yang mengawasi tindakan tersebut? Dan jika penyadapan dilakukan atas nama kepentingan negara, bagaimana memastikan bahwa kepentingan itu bukan sekadar alasan untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan?
Pertanyaan ini penting karena dalam negara hukum, tidak cukup hanya membatasi kekuasaan orang yang diperintah. Kekuasaan lembaga yang mengawasi pun harus dibatasi.
Presiden Bukan Pemilik Kekuasaan yang Absolut
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak menjadikan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tanpa batas. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Konsekuensinya, Presiden tetap berada dalam jangkauan hukum, termasuk dalam konteks pengawasan dan pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum. Jabatan kepala negara tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Sebaliknya, jabatan tersebut juga tidak boleh dijadikan pembenaran bagi pihak mana pun untuk melakukan penyadapan secara sewenang-wenang.
Kebijakan, atau mengendalikan proses pengambilan keputusan.
Apabila hal tersebut terjadi terhadap Presiden, dampaknya tidak hanya menyangkut individu yang disadap. Informasi komunikasi kepala negara dapat berkaitan dengan kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, dan kepentingan strategis nasional.
Namun, kita juga tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa semua informasi Presiden harus tertutup dari pengawasan. Negara demokratis membutuhkan pemimpin yang terlindungi dari tindakan ilegal, tetapi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum.
Dengan demikian, perlindungan terhadap Presiden tidak boleh berubah menjadi perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Begitu pula, pengawasan terhadap Presiden tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengendalikan Presiden.
Saatnya Membentuk Undang-Undang Penyadapan yang Komprehensif
Persoalan ini menunjukkan urgensi pembentukan undang-undang penyadapan yang komprehensif. Pengaturan tersebut setidaknya harus memuat batas kewenangan setiap lembaga, standar alasan penyadapan, mekanisme izin pengadilan yang independen, pembatasan jangka waktu, perlindungan informasi yang tidak relevan, serta pertanggungjawaban bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangannya.
Pengawasan juga harus memastikan bahwa penyadapan benar-benar diperlukan dan tidak tersedia cara lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan yang sah. Dalam keadaan mendesak, pengecualian prosedur harus dibatasi secara ketat dan tetap disertai pemeriksaan independen setelah tindakan dilakukan.
Lebih jauh, perlu ada mekanisme pengawasan yang mampu menjangkau penyadapan terhadap pejabat tertinggi negara tanpa menciptakan kekebalan hukum bagi pejabat tersebut. Dengan demikian, keamanan negara dan supremasi hukum dapat berjalan beriringan.
Pada akhirnya, persoalan penyadapan Presiden bukan semata-mata tentang siapa yang boleh mendengar percakapan kepala negara. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa kewenangan untuk mengetahui informasi orang lain tidak berubah menjadi kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan.
Sebab, ancaman terbesar bagi negara hukum bukan hanya ketika seorang Presiden berada di atas hukum, melainkan juga ketika lembaga yang diberi kewenangan menegakkan hukum merasa dirinya tidak perlu diawasi.
Dalam demokrasi, Presiden harus dilindungi dari penyadapan ilegal, tetapi tidak boleh dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum. Sebab, kekuasaan yang sehat bukanlah kekuasaan yang tidak pernah diawasi, melainkan kekuasaan yang berani bekerja di bawah pengawasan hukum.
Disinilah perlu dibedakan dua persoalan yang kerap dicampuradukkan: penyadapan terhadap Presiden untuk kepentingan penegakan hukum yang sah dan penyadapan terhadap Presiden untuk kepentingan politik, tekanan, atau spionase ilegal.
Keduanya tidak dapat diperlakukan sama. Yang pertama mungkin memiliki legitimasi hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua merupakan ancaman terhadap privasi, keamanan penyelenggaraan negara, dan kedaulatan nasional.
Persoalan Utamanya Bukan Sekadar Boleh atau Tidak Boleh
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Sementara itu, Pasal 28J mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi berdasarkan undang-undang untuk tujuan yang sah sebagaimana ditentukan konstitusi.
Artinya, hak atas privasi bukan hak yang dapat diabaikan, tetapi juga bukan hak yang selalu menutup kemungkinan penyadapan. Persoalan utamanya terletak pada legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan pengawasan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, misalnya, memberikan kewenangan penyadapan kepada Badan Intelijen Negara dalam lingkup sasaran dan kepentingan tertentu. Pasal 32 juga mengatur persyaratan pelaksanaan kewenangan tersebut, termasuk penetapan ketua pengadilan negeri bagi sasaran yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup.
Sementara itu, Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang intersepsi atau penyadapan tanpa hak atau melawan hukum, dengan pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum oleh institusi yang kewenangannya ditentukan undang-undang.
Perkembangan terbaru melalui Pasal 136 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP juga patut diperhatikan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan, sedangkan pengaturannya harus ditetapkan melalui undang-undang mengenai penyadapan.
Ketentuan ini justru memperlihatkan bahwa penyadapan membutuhkan kerangka hukum yang lebih terperinci. Kewenangan tidak boleh ditafsirkan sebagai izin terbuka untuk mengawasi komunikasi siapa pun, termasuk Presiden.
Bahaya Terbesar: Ketika Penyadapan Menjadi Instrumen Politik
Dalam negara demokratis, penyadapan tanpa pengawasan berpotensi melahirkan kekuasaan yang bekerja secara tersembunyi. Informasi hasil penyadapan dapat digunakan bukan untuk mengungkap kejahatan, melainkan untuk menekan lawan politik, memengaruhi kebijakan, atau mengendalikan proses pengambilan keputusan.
Apabila hal tersebut terjadi terhadap Presiden, dampaknya tidak hanya menyangkut individu yang disadap. Informasi komunikasi kepala negara dapat berkaitan dengan kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, dan kepentingan strategis nasional.
Namun, kita juga tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa semua informasi Presiden harus tertutup dari pengawasan. Negara demokratis membutuhkan pemimpin yang terlindungi dari tindakan ilegal, tetapi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum.
Dengan demikian, perlindungan terhadap Presiden tidak boleh berubah menjadi perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Begitu pula, pengawasan terhadap Presiden tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengendalikan Presiden.
Saatnya Membentuk Undang-Undang Penyadapan yang Komprehensif
Persoalan ini menunjukkan urgensi pembentukan undang-undang penyadapan yang komprehensif. Pengaturan tersebut setidaknya harus memuat batas kewenangan setiap lembaga, standar alasan penyadapan, mekanisme izin pengadilan yang independen, pembatasan jangka waktu, perlindungan informasi yang tidak relevan, serta pertanggungjawaban bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangannya.
Pengawasan juga harus memastikan bahwa penyadapan benar-benar diperlukan dan tidak tersedia cara lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan yang sah. Dalam keadaan mendesak, pengecualian prosedur harus dibatasi secara ketat dan tetap disertai pemeriksaan independen setelah tindakan dilakukan.
Lebih jauh, perlu ada mekanisme pengawasan yang mampu menjangkau penyadapan terhadap pejabat tertinggi negara tanpa menciptakan kekebalan hukum bagi pejabat tersebut. Dengan demikian, keamanan negara dan supremasi hukum dapat berjalan beriringan.
Pada akhirnya, persoalan penyadapan Presiden bukan semata-mata tentang siapa yang boleh mendengar percakapan kepala negara. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa kewenangan untuk mengetahui informasi orang lain tidak berubah menjadi kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan.
Sebab, ancaman terbesar bagi negara hukum bukan hanya ketika seorang Presiden berada di atas hukum, melainkan juga ketika lembaga yang diberi kewenangan menegakkan hukum merasa dirinya tidak perlu diawasi.
Dalam demokrasi, Presiden harus dilindungi dari penyadapan ilegal, tetapi tidak boleh dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum. Sebab, kekuasaan yang sehat bukanlah kekuasaan yang tidak pernah diawasi, melainkan kekuasaan yang berani bekerja di bawah pengawasan hukum. (Red)