PARLEMEN

DPRD Depok Bentuk Pansus Tiga Raperda Strategis, Soroti Isu Ketahanan Keluarga dan Kawasan Tanpa Rokok

DEPOK, Suara Jabar News– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) krusial. Pembentukan Pansus ini merupakan hasil keputusan Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (19/11/2026).

Ketiga Raperda yang masuk dalam prioritas pembahasan tersebut meliputi:
1. Raperda tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.
2. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
3.Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menjelaskan bahwa inisiatif legislasi ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum serta melakukan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada akibat dinamika di lapangan.

“Peraturan tersebut dibutuhkan karena adanya kekosongan hukum, atau memang ada evaluasi dari Perda lama untuk diperbaiki menyesuaikan dinamika yang terjadi,” ujar Ade di sela-sela kegiatan, Kamis (19/11/2026).

Selain tiga Raperda usulan, Ade menambahkan, DPRD juga tengah membahas tiga peraturan internal dewan, yakni terkait tata tertib, kode etik, dan tata beracara. Sehingga, total terdapat tujuh materi yang sedang digodok oleh legislatif.

Respons Aspirasi dan Isu Sensitif

Politisi PKS yang akrab disapa Ades ini menegaskan, pengusulan revisi Perda Ketahanan Keluarga dan KTR merupakan respons langsung atas aspirasi masyarakat. Ia menyoroti adanya kekhawatiran masyarakat terhadap gerakan propaganda penyimpangan seksual yang dinilai perlu dibentengi melalui regulasi daerah.

“Ini bagian merespons aspirasi masyarakat, terutama terkait gerakan propaganda penyimpangan seksual yang nantinya akan kita masukkan dalam revisi Perda Ketahanan Keluarga. Kemudian untuk KTR, kita ingin melindungi masyarakat bukan perokok dengan aturan yang lebih tegas,” jelasnya.

BACA JUGA :   Forum Renja Sekwan DPRD kota Depok Peran DPRD Sebagai Regulator, Policy Maker, dan Budgeting

Ades menilai Raperda Peningkatan Ketahanan Keluarga memiliki dimensi yang cukup sensitif. Hal ini berkaitan dengan upaya melindungi keluarga di Depok dari penyimpangan orientasi seksual, di tengah maraknya wacana internasional mengenai kesetaraan dan hak atas preferensi seksual.

“Masyarakat Indonesia yang menjunjung norma agama dan budaya timur perlu memiliki perangkat aturan yang sesuai. Kita harus dudukkan argumen masing-masing terkait gerakan internasional yang menyerukan hak asasi terhadap preferensi seksual, namun tetap melindungi keluarga dari penyimpangan,tegasnya

Ia memastikan bahwa usulan ini telah menyerap masukan dari berbagai elemen, termasuk ulama, tokoh agama, dan aktivis keluarga.

Walikota Dukung dengan Catatan

Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri, menyambut baik inisiatif legislatif tersebut. Terkait Raperda HAM, Supian menekankan pentingnya substansi yang mencakup hak berkeluarga, keadilan, hingga perlindungan kelompok rentan secara non-diskriminatif.

Namun, Supian memberikan catatan penting agar materi muatan dalam Raperda tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya demi kepastian hukum.

Menanggapi revisi Perda Ketahanan Keluarga, Supian sepakat bahwa keluarga adalah madrasah pertama dalam membentuk karakter. Ia berharap regulasi ini mampu memperkuat benteng moral anak dan remaja dalam menghadapi perubahan zaman.

“Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter dan nilai moral. Regulasi ini diharapkan dapat menyiapkan generasi mendatang yang tangguh,” pungkasnya. (By)

baca juga

Paripurna DPRD Depok Tahun Sidang 2024, tantang 3 Raperda

Yeni

Libur Nataru Tol MBZ Harus Segera Diperbaiki, Jalur ‘Bergelombang’ dan Titik Macet Kritis

Yeni

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Periode 2024-2029, Ada 28 Wajah Baru

Yeni