DEPOK, Suara Jabar News– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) krusial. Pembentukan Pansus ini merupakan hasil keputusan Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (19/11/2026).
Ketiga Raperda yang masuk dalam prioritas pembahasan tersebut meliputi:
1. Raperda tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.
2. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
3.Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menjelaskan bahwa inisiatif legislasi ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum serta melakukan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada akibat dinamika di lapangan.
“Peraturan tersebut dibutuhkan karena adanya kekosongan hukum, atau memang ada evaluasi dari Perda lama untuk diperbaiki menyesuaikan dinamika yang terjadi,” ujar Ade di sela-sela kegiatan, Kamis (19/11/2026).
Selain tiga Raperda usulan, Ade menambahkan, DPRD juga tengah membahas tiga peraturan internal dewan, yakni terkait tata tertib, kode etik, dan tata beracara. Sehingga, total terdapat tujuh materi yang sedang digodok oleh legislatif.
Respons Aspirasi dan Isu Sensitif
Politisi PKS yang akrab disapa Ades ini menegaskan, pengusulan revisi Perda Ketahanan Keluarga dan KTR merupakan respons langsung atas aspirasi masyarakat. Ia menyoroti adanya kekhawatiran masyarakat terhadap gerakan propaganda penyimpangan seksual yang dinilai perlu dibentengi melalui regulasi daerah.
“Ini bagian merespons aspirasi masyarakat, terutama terkait gerakan propaganda penyimpangan seksual yang nantinya akan kita masukkan dalam revisi Perda Ketahanan Keluarga. Kemudian untuk KTR, kita ingin melindungi masyarakat bukan perokok dengan aturan yang lebih tegas,” jelasnya.
Ades menilai Raperda Peningkatan Ketahanan Keluarga memiliki dimensi yang cukup sensitif. Hal ini berkaitan dengan upaya melindungi keluarga di Depok dari penyimpangan orientasi seksual, di tengah maraknya wacana internasional mengenai kesetaraan dan hak atas preferensi seksual.
“Masyarakat Indonesia yang menjunjung norma agama dan budaya timur perlu memiliki perangkat aturan yang sesuai. Kita harus dudukkan argumen masing-masing terkait gerakan internasional yang menyerukan hak asasi terhadap preferensi seksual, namun tetap melindungi keluarga dari penyimpangan,tegasnya
Ia memastikan bahwa usulan ini telah menyerap masukan dari berbagai elemen, termasuk ulama, tokoh agama, dan aktivis keluarga.
Walikota Dukung dengan Catatan
Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri, menyambut baik inisiatif legislatif tersebut. Terkait Raperda HAM, Supian menekankan pentingnya substansi yang mencakup hak berkeluarga, keadilan, hingga perlindungan kelompok rentan secara non-diskriminatif.
Namun, Supian memberikan catatan penting agar materi muatan dalam Raperda tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya demi kepastian hukum.
Menanggapi revisi Perda Ketahanan Keluarga, Supian sepakat bahwa keluarga adalah madrasah pertama dalam membentuk karakter. Ia berharap regulasi ini mampu memperkuat benteng moral anak dan remaja dalam menghadapi perubahan zaman.
“Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter dan nilai moral. Regulasi ini diharapkan dapat menyiapkan generasi mendatang yang tangguh,” pungkasnya. (By)
