DEPOK, Suara Jabar News Com – Sengketa lahan adat Bojong-Bojong Malaka yang saat ini dikuasai oleh Kementerian Agama RI untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) kembali memanas.
Puluhan ahli waris melakukan aksi penguasaan fisik dan pemasangan patok batas di atas lahan klaim mereka, Kamis (19/11/2026).
Aksi ini dilakukan bertepatan dengan peninjauan lapangan oleh Komisi A DPRD Kota Depok, yang didampingi oleh tim hukum Farhat Abbas, Lurah Cisalak, serta dikawal ketat oleh aparat TNI dan Polri.
Aksi Pemasangan Patok dan Pencegahan Pamdal
Di hadapan anggota dewan, para ahli waris secara spontan memasang patok-patok pembatas berbahan bambu yang dicat merah di atas tanah klaim mereka masing-masing. Aksi pematokan ini sempat mendapat pencegahan dari sejumlah petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) kampus UIII.
Namun, Yoyo Effendi, selaku penerima kuasa ahli waris Tanah Bojong-Bojong Malaka, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak bisa dicegah atas hak lahan mereka.
“Agenda peninjauan Komisi A kami jadikan kesempatan terbaik untuk masuk dan menguasai kembali fisik tanah kami. Para ahli waris harus menunjukkan batas tanah mereka kepada wakil rakyat. Setelah puluhan tahun dihalangi oleh pihak RRI dan Kementerian Agama, sekaranglah saatnya kami mengambil alih hak kami,” tegas Yoyo, yang juga merupakan mantan wartawan serta eks Komisioner KPU periode 2008-2013, di sela-sela peninjauan.
DPRD Depok: BPN Akan Dipanggil, Harus Bicara Data
Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Khairulloh, menyambut baik kehadiran para ahli waris. Di hadapan massa, Farhat Abbas selaku kuasa hukum juga memberikan arahan agar seluruh ahli waris bersatu dan berkonsolidasi agar data tidak terpecah-pecah.
Menanggapi peta tanah yang dibawa oleh ahli waris, Babay Suhaemi, anggota komisi A menilai terdapat ketidaksesuaian antara nama, lokasi, dan peta yang ada. “Ini akan kami rembukkan lagi untuk pendataan yang lebih akurat,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Gerry Wahyu Riyanto, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok untuk klarifikasi.
“Soal keterkaitan penerbitan sertifikat oleh BPN Kota Depok, nanti akan kita panggil. Kita harus bicara *by data* dan fakta yang ada di lapangan, bukan sekadar klaim sepihak,” imbuh Gerry.
Data Ahli Waris Sudah di Ombudsman RI
Yoyo menjelaskan, rencana aksi penguasaan fisik dan pematokan tanah sejatinya dijadwalkan berbarengan dengan agenda pemeriksaan lapangan dari Keasistenan Utama IV Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Namun, karena Komisi A DPRD Kota Depok lebih dahulu turun ke lapangan, momentum tersebut dimanfaatkan oleh para ahli waris.
“Sebenarnya kami rencanakan saat Ombudsman turun ke lokasi akhir November 2026 nanti. Tapi karena Komisi A lebih dahulu hadir, sekalian saja kami tunjukkan bukti fisik penguasaan kami,” papar Yoyo.
Terkait legalitas, Yoyo menjamin keaslian dokumen kepemilikan tanah adat milik para ahli waris. Menurutnya, berbagai jalur hukum dan administratif telah ditempuh, mulai dari sidang pengadilan, audiensi ke BPN Pusat, Kementerian Agama, hingga Kantor Staf Presiden (KSP).
“Saya yakin 100 persen kami masih memiliki surat tanah otentik. Semua cara sudah kami tempuh, termasuk data ahli waris sudah kami serahkan ke Ombudsman dan Kemenag. Sekarang tinggal menunggu pengembalian hak-hak kami sebagai pemilik sah tanah ini,” jelas Yoyo.
Ditempat yang sama, ada pihak yang mengaku dari kuasa ahli waris inisial P, bahwa urusan lahan UIII dengan ahli waris sudah ada LSM inisial K yang sekarang berada di pemerintahan kota Depok yang mengurus, jadi jangan kuatir, pungkas
(Benger)
