Suara Jabar News Com (Depok) – Dalam rangka memajukan, bahkan merupakan langkah maju guna mewujudkan amanat konstitusi. Hal itu, berdasarkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pendidikan pada jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, harus digratiskan.
Hal ini sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam ayat (2) juga menegaskan, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah berkewajiban membiayainya,” ujar H, Bambang Sutopo politikus PKS Kota Depok, Selasa (3/6/2025).
Dia katakan bahwa langkah ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik, demi mencetak generasi masa depan yang cerdas dan berdaya saing.
Selain itu, dirinya juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang telah berani mengambil keputusan tepat menjelang sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun 2025.
“Artinya, dengan SPMB yang transparan, tidak diskriminatif dan berkeadilan menjadi tantangan Pemkot Depok untuk menjawab amanat UU pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Semoga Pemkot mampu merealisasikan amanat UU tersebut,” jelas Bambang Sutopo yang juga Pembina Yayasan Pendidikan Ruhama ini.
Harapannya, bahwa sesuai dengan keputusan MK, diri nya menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua siswa yang telah memberika kepercayaan kepada guru didik, terutama untuk para siswa SMPIT Ruhama yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Selamat untuk Siswa/i SMPIT Ruhama angkatan XII tahun 2024/2025. (red -)