Suara Jabar News, Com (Jakarta) – Rencana strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengintegrasikan ekonomi bayangan (shadow economy) ke dalam sistem formal melalui digitalisasi, mencontoh keberhasilan China dan India.
Potensi Ekonomi yang “Hilang”
Hashim Djojohadikusumo menyampaikan, , Berdasarkan data dari Bank Dunia, sekitar 35% dari PDB Indonesia berada di sektor ekonomi hitam atau abu-abu atau tidak tercatat. Estimasi PDB Terlapor: Rp25.000 triliun. Total Potensi Ekonomi: Rp31.000 – Rp32.000 triliun.
Untuk itu. Digitalisasi sebagai Solusi Utama
Pemerintah berencana mewajibkan atau mendorong digitalisasi pada transaksi yang selama ini didominasi uang tunai, seperti, Jasa cukur rambut barbershop/tukang cukur panggilan. Warung makan (Warteg). Transaksi sektor informal lainnya.
Tujuannya adalah agar setiap transaksi memiliki rekam jejak digital, sehingga potensi pajak (seperti PPN 11%) dapat terserap dengan maksimal., kata Hasim.
Belajar dari China dan India
Hashim menyebutkan bahwa langkah ini terinspirasi dari kebijakan China dan India yang telah lebih dulu melakukan formalisasi ekonomi melalui sistem pembayaran digital yang masif, seperti UPI di India atau dompet digital terintegrasi di China.
Dampak bagi Status Ekonomi Nasional
Dengan mencatatkan ekonomi yang selama ini “gelap”, Hashim optimis Indonesia bisa segera naik kelas menjadi kekuatan ekonomi super (super power) karena angka PDB yang sebenarnya akan tervalidasi dan pendapatan negara dari sektor pajak akan meningkat tajam tanpa harus menaikkan tarif pajak secara agresif pada sektor yang sudah formal.
Dengan demikian, tantangan utama dari kebijakan ini adalah kesiapan infrastruktur digital di daerah pelosok serta potensi resistensi dari pelaku usaha mikro (UMKM) yang mungkin merasa terbebani dengan urusan administrasi pajak. (red-)