NASIONAL

Jokowi Perintahkan Mahfud MD, Untuk Bongkar Kasus Besar

SJNews.com, –BB erkaitan dengan proyek belanja helikopter di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Presiden Joko Widodo mengintruksikan untuk serius membongkar tuntas kasus proyek satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Pasalnya, ada dugaan pelanggaran hukum hingga menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp 800 miliar.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Jokowi telah memerintahkannya untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini,” tuturnya, seperti dikutip, Kamis (13/1/2022).

Masih lanjut, Mahfud menjelaskan, bahwa pemerintah sudah beberapa kali menggelar rapat dengan agenda membahas permasalahan tersebut.

Mahfud mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kemudian juga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, serta Jaksa Agung St Burhanuddin.

Sementara itu, proyek satelit di Kemhan itu terjadi pada tahun 2015 silam, ketika Ryamizard Ryacudu menjabat sebagai Menhan.

Proyek tersebut berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT)

Pada tanggal 19 Januari 2015, Satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat BT dan mengakibatkan terjadinya kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Berdasarkan aturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang mendapat hak pengelolaan mempunyai waktu 3 tahun untuk mengisi slot orbit kembali.

Jika tidak, maka hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan bisa digunakan oleh negara lain.

Mahfud menjelaskan bahwa Kominfo memenuhi permintaan Kemhan untuk mendapat hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT guna membangun satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan).

BACA JUGA :   laporan dari LSM, Aplikasi PeduliLindungi Dituding Langgar HAM

Kemudian, Kemenhan membuat kontrak sewa Satelit Artemis yang merupakan floater (satelit sementara pengisi orbit) milik Avanti Communication Limited (Avanti) pada 6 Desember 2015.

Padahal, persetujuan penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kominfo bari terbit pada tanggal 29 Januari 2016.

Akan tetapi, Kemhan justru mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT ke Kominfo pasa 25 Juni 2018.

Kominfo kemudian mengeluarkan keputusan tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Orbit 123 Derajat untuk Filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A kepada PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK) pada 10 Desember 2018.

Namun PT DNK ternyata tidak mampu menyelesaikan permasalahan residu kemhan dalam Satkomhan.

Menurut Mahfud, kontrak-kontrak yang dilakukan oleh Kemhan pada tahun 2015 bernilai sangat besar padahal anggarannya belum ada.

Selain Avanti, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat pada sepanjang 2015-2016.

Padahal anggaran tahun 2015 belum tersedia sedangkan pada 2016 anggaran telah tersedia namun Kemhan melakukan self blocking.

Avanti kemudian menggugat di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa sesuai kontrak.

Pengadilan arbitrase lantas menjatuhkan putusan yang mengakibatkan negara harus membayar Rp515 miliar pada 9 Juli 2019.

Tak hanya itu, Arbitrase Singapura juga menyatakan negara membayar Rp304 miliar terkait gugatan Navayo.

Menurut Mahfud, angka gugatan masih mungkin bertambah mengingat adanya perusahan lain yang ikut teken kontrak namun belum mengajukan gugatan.(ni)

baca juga

Menteri ATR/ BPN yang Baru Dinilai Mampu Bersihkan Mafia Tanah

Yeni

Presiden RI Marah Besar kepada Menteri dan Pejabat Daerah Bila Belanja Produk Impor Gunakan Uang APBN dan APBD Ketimbang Buatan Lokal

Yeni

Presiden Jokowi, Peringati Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2022 Di Kota Ende

Yeni