Suara Jabar News.com,- Untuk Membersihkan Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN Yang Baru Harus Mempunyai Tim Terintegrasi Yang Tangguh Kemarin Rabu (15/6/2022) Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Menteri ATR/BPN yang baru, Masrsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menggantikan Menteri sebelumnya, Sofyan Djalil. Berbagai reaksi berupa komentar bermunculan untuk menanggapi hal tersebut. Ada komentar yang bersifat positif, namun ada pula komentar yang bersifat negatif.
“Saya melihat dari sisi positif, tentunya Presiden tidak sembarangan dalam memilih menterinya. Jika kita bicara dalam konteks pemberantasan mafia tanah, sangat masuk akal pemilihan Presiden jatuh kepada mantan Panglima TNI. Ada “Power” disana.” tutur Ruly sambil memberikan kode dengan dua jari menyimbolkan tanda kutip.
, karena sudah mengakar. Tidak mungkin seorang menteri bekerja sendiri tanpa didukung tim yang mumpuni. Apalagi kasus-kasus Mafia Tanah rata-rata bersifat kompleks, jadi membutuhkan sinergitas yang sifatnya interdisipliner.” Jelas Ruly.</p>
<p>Carut marut pertanahan yang terjadi di Indonesia, kasus permafiaan tanah selain banyak melibatkan elemen masyarakat, juga menggunakan modus-modus yang dinamis, sehingga orang yang tidak paham kaitan-kaitan tersebut, tidak akan menduga bahwa mereka sebenarnya sudah masuk ke dalam pusaran permainan mafia tanah.</p>
<p>“Karena hal inilah, maka menteri ATR/BPN perlu didukung tim yang profesional, khususnya agar memberdayakan para expert pertanahan yang saya yakin banyak dari mantan pegawai Kementerian ATR/BPN yang telah bekerja diatas 30 tahun dan lintas bidang secara internal.” ucap Ruly.</p>
<div style=)
Disamping itu Ruly berpendapat, perlunya tenaga ahli dari lintas bidang, seperti pakar rekayasa tanah, Pakar Geodesi, Pakar Planologi, Pakar Hukum, Pakar Ilmu Sosial, TNI/Polri, hingga pakar Teknologi Informasi.
“Salah satu kunci menuju Satu Tanah, Satu Sertifikat, dan satu Kepemilikan adalah digitalisasi sistem agraria di Indonesia, sehingga masyarakat mudah dalam berinteraksi untuk mengurus haknya tanpa diombang ambing ketidakpastian, serta aman dari sisi asetnya.” umbar Ruly.
Ruly juga menambahkan, pentingnya Kementerian ATR/BPN mengikuti perkembangan jaman, sehingga data base tanah merupakan salah satu data utama dalam BIG DATA Nasional, yang terintegrasi dengan Institusi lembaga lain seperti TNI/Polri, BPK, KPK, kemenkeu, dan lain sebagainya.
“Kita tidak boleh alergi perubahan. Sistem pemilahan dan pemindahan bisa menggunakan Artificial Intelligence, dan keamanan menggunakan Blockchain misalnya, atau apapun itu, yang jelas adanya konfidensialitas data, dan membangun aksesibilitas dalam upaya untuk efektifitas dan efisiensi pembangunan bangsa.” lanjutnya.
Ruly berharap, dengan adanya angin segar pergantian Menteri ATR/BPN ini akan membawa Kementerian ATR/BPN menjadi world class Institution yang profesional, ramah, cepat, dan relatif murah dalam pengurusannya.
“Kita lihat deh Kenya, meski negara kecil yang mayoritas penduduknya kurang terdidik, sekarang mereka mencapai tertib administrasi agraria menggunakan Blockchain dalam sistemnya. Kemudian India yang mafia tanahnya lebih gila dari Indonesia, toh berhasil menata sistemnya dengan digital, dan terjadi perubahan besar. Yang penting kita mau berubah, dan harus dikawal oleh orang-orang yang tepat dan memiliki integritas.” pungkas Ruly. (Bg)