PARLEMEN

Setelah Di Demo LSM, DPRD kota Depok Gelar Rapat Banmus Bahas Kinerja Paskah Dicabutnya PPKM

DEPOK, SJNews.com,-Presiden RI Joko Widodo resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada Jumat (30/12).

Betkaitan dengan aktivitas masyarakat paskah pandemi covid – 19, pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1,2,3,4 wilayah Jawa – Bali

Mendagri Terbitkan Inmendagri 53/2022 terkait Percabutan PPKM

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi. Penerbitan aturan ini menindaklanjuti pencabutan PPKM yang diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (30/12/2022).

“Mempertimbangkan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada seluruh wilayah Indonesia.

Dengan banyak anggota DPRD Drpok yang tidak hadir dalam rapat paripurna secara tatap muka dan memilih rapat melalui virtual di demo oleh LSM.pada saat rapat paripurna pembukaan sidang I tahun 2023

BACA JUGA :   DPRD Kota Depok Gelar Paripurna Pandangan Fraksi

Dengan aksi unjuk rasa olehn aktivis LSM kota Depok di ruang paripurna usai rapat, pihak DPRD kota Depok bergerak dengan melakukan rapat Badan Musyawarah (Banmus) Rabu (4/01/2022)

Menurut seorang anggota DPRD Depok yang tak mau disebut namanya saat ditemui wartawan menyatakan, kami sedang membahas soal edaran kemendagri soal pencabutan PPKM.

Pada prinsipnya kami mematuhi arahan pencabutan PPKM, dan mungkin akan di hapus dan akan selalu hadir secara of line dan WFH sudah tidak ada lagi, katanya

” Kalau soal teknis tanyakan sama pimpinan, dia yang akan menyampaikan soal hadir rapat anggota DPRD Depok secara tatap muka”.

Saat di door stop, ketua DPRD kota Depok MT, Yusuf Syahputra menolak di konfirmasikan soal pencabutan PPKM dan anggota DPRD Kota Drpok yang tidak hadir dalam rapat – rapat.

(Benny G)

baca juga

Anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil 8 Resmi Dilantik

Yeni

Sidang Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Depok Terhadap LKPJ Walikota Masa Akhir Jabatan Tahun 2024 dan 3 Raperda

Yeni

Parah ! …Anggota DPRD Kota Depok Beralih Fungsi, Jadi Calo Proyek POKIR Penunjukan Langsung

Yeni