SJNews.com, Walikota Depok Muhammad Idris buka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tapos, Di Aula Pertemuan Kecamatan Tapos, Kamis (01/02/24).
Sekretaris camamat dan Lurah Tapos, TP- PKK, Forkopimda kecamatan, koramil Cimanggis, Wakapolsek Cimanggis, MUI, TKP2M, LPM ketua Silahturahim Agama Cimpaeun, ketua organisasi dan lembaga se kecamatan Tapos, Karangtaruna, Forum Anak, Genre, komda Lansia serta Narasumber dari Bapeda, DP3AKB, Disporyata, inspektorat, DKUM kepala Puskesmas.
Musrenbang ini adalah komitmen pemerintah dalam penganggaran, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan berbasis pendekatan botom up atau aspirasi dari bawah.
Disamping itu, tentunya kita melaksanakan peraturan, perundang undangan pusat dan Provinsi, Walikota Depok Muhammad Idris.
Tetapi lanjut Idris, kegiatan yang kita laksanakan relatifnya dari bawah yaitu dari Rt, Rw, kelurahan, program – program tersebut diberikan anggaran sebanyak 2,5 miliar atas kesepakatan bersama tokoh masyarakat di setiap kelurahan dan tidak bisa di kotak katik oleh TAPD.
Yang bisa di kotak katik itu gambaran apresiasi prioritas di kecamatan karena bantu ada renja OPD kecamatan, setelah ada pendalaman yang mana saja yang akan di prioritaskan oleh badan anggaran dan TAPD di PAD kita.
Dan PAD kita di targetkan lebih dari 2 triliun tapi ternyata baru 1,9 triliun, tapi dengan adanya inovasi – inovasi dari badan keuangan daerah tentang pajak dan sebagainya, sehingga ada tambahan, kalau ada tambahan berarti kita akan ada anggaran perubahan di tahun 2024 ini.
Idris memberitahukan soal kegiatan Pemerintah kota Depok di DKUM, kita akan melaksanakan program di tahun 2024 ini yaitu tentang permodalan untuk pelaku UMKM, permodalan tersebut dari kredit usaha rakyat (KUR) tanpa bunga.
Jadi lembaga keuangannya meski ada bunganya, kita punya dana 1,8 miliar untuk meng cover bunga tersebut. Anggaran untuk kebutuhan pendampingan KDRT atau korban kekerasan terhadap perempuan termasuk penintasannya.
Soal SLTP, yang seharusnya terdaftar di DTKS untuk mendapatkan dana sosial, soal IPM rendah di karenakan ekonomi, ujarnya.
Indeks pembangunan manusia, yang paling bahagia itu justeru lelaki bukan perempuan.
Mengenai ukuran kerukunanan umat beragama, nilai kerukunanan nilainya 23 cukup bagus tidak ada rekayasa karena kita kerjasama dengan lembaga kampus UI untuk nelakukan survei. begitu juga indeks 3 dimensi yaitu soal kesetaraan, dimensi toleran capai 73, 29, sepengetahuannya di kecamatan Tapos ini tidak ada ribut soal agama.data ini juga bisa dijadikan dasar untuk menjalankan program tahun 2025 – 2026
Idris juga memberitahukan soal dirinya menjabat sebagai Walikota Depok, ini sedang di bicarakan di Mahkamah Konstitusi (MK) soal ada wacana masa jabatan kepala daerah yang terpotong 2 tahun akan di perpanjang termasuk saya.
Ada wacana, Pilkada serentak di bagi dua, tahun ini dan tahun depan bulan Desember, mudah-mudahan di perpanjang lagi, masih bisa musrenbang sekali lagi, kalau gak bisa artinya musrenbang ini yang terakhir.
Mengenai rencana pembangunan pisik itu dilakukan oleh dinas, OPD kecamatan banti ada pagu anggarannya tidak lebih 40 miliaran dan kegiatan seperti draenasi itu dari dinas, anggaran Kecamatan Tapos sebesar 78 miliar, lebih tinggi dari kecamatan lainya.
Pemerintah kota Depok tahun ini akan melakukan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan raya Tapos di perlebar, kita akan melaksanakan pembangunan di atas sungai asalkan bangli yang ada diatas sungai di bongkar dulu, asal kita sepakat, katanya
Selain jalan raya Tapos, pihaknya juga akan membebaskan lahan jalan tembus Terminal Jatijajar hingga ke Tol, lanjut Walikota Depok ini.
Setelah acara Musrenbang ini, kita akan meninjau sungai yang berbatasan dengan kecamatan Cibinong, bila turun hujan deras kabarnya sering banjir itu imbuhnya.
Dikesempatan itu, Camat Tapos Abdul Mutholib mengpaikan bahwa anggaran kecamatan Tapos dan pagu dari OPD kegiatannya ada 23 dan total anggarannya mencapai 79 miliar, artinya, jika Pemkot Depok berjanji akan mengguyur dana aetiap kelurahan 5 miliar, kalau rata – rata di bagikan, ini sudah melampaui dari angka tersebut, karena anggaran 2,5 miliar dana kelurahan selebihnya sama dengan dari OPD, anggaranya melebihi dari janji pemerintah kota Depok
Pembangunan Rumah tidak layak huni ( RTLH ) sebanyak 158 rumah yang telah di bangun, kita juga melaksanakan pembebasan lahan untuk pos yandu.
Dari 7 kelurahan di kecamatan Tapos ada 27 bidang tanah untuk pembangunan pos yandu dan kecamatan Tapos kini memiliki pos yandu yang insyallah sudah terbangun 153, mungkin 4 pos yandu lagi akan terbangun di tahun 2025, sebab anggaran sudah ada di tahun 2024, lanjut dia.
Kegiatan di tahun 2024 anggaran yang akan di gelontorkan untuk kecamatan Tapos sebesar 42, 1 miliar, sedangkan dana untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 24 miliar di bagi untuk sarana pra saranaya senilai 9,6 miliar
Di tahun 2024 ini, kecamatan Tapos memiliki 468 kegiatan dari berbagai OPD dari Dinas Rumkin dan PUPR dengan total nominal 88,7 miliar dari keseluruhaan anggaran ditambahkan dengan anggaran untuk gaji, kita di guyur dana sebanyak 121,8 miliar.
Dana spectakuler sebesar 20 miliar untuk pembangunan masjid Agung yang lokasinya berdekatan dengan Terminal Jatijajar serta pembangunan untuk kelurahan Tapos senilai 7,6 miliar.
Selain anggaran untuk pembangunan tersebut, kita juga punya kewajiban untuk membayar PBB, kita punya target untuk PBB di tahun 2023 tidak kurang dari 535 miliar dengan jumlah 44251 SPPT, realisasi pajak mencapai 43,6 miliar atau 81,5 persen. Lalu penerimaan Kartu Depok Sejahtera (KDS) tahun 2024 ini ada sejumlah 542 orang yang sudah menerima KDS.
Program lainnya yaitu soal UMKM, kita merekrut Wira usaha baru kurang lebih sebanyak 228 orang termasuk pembinaan untuk wira usahanya yang di beri nama klinik bisnis, katanya.
Soal IKM, rasanya miris bahwa dari segi indeks kepuasan manusia di kecamatan Tapos posisinya terendah, nomor dua dari bawah dengan nilai,78,4 beda tipis dengan di kecamatan lainnya, namun kita diatasnya dari 10 piagam penghargaan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tentunya dari sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, herannya kita punya 6 puskesmas dan industri, IPM nya kenapa rendah, kemungkinan karena belum merekrut tenaga lokal yang ada di kecamatan Tapos, papar camat Mutholib
Dari jumlah penduduk 272 ribu, yang terdaftar di SLEP atau sistem pelayanan rujukan terpadu jumlahnya tidak lebih 127.382 dari 45.118 Kartu Keluarga (KK), kalaupun sedang di verifikasi akan berjumlah 3.888, yang artinya jumlah penduduk kIta setengahnya masuk, terdaftar di SLTP.
Masih kata Mutholib, prestasi kecamatan Tapos tahun 2023, lomba MTQ meraih peringkat tiga, realisasi pajak urutan ke dua, inovasi kecamatan urutan ke tiga dan prestasi ASN Prada.
Penghargaan lainnya seperti siaga bencana, kecamatan Tapos meraih peringkat pertama tingkat Provinsi, prestasi tersebut terus meningkat, tandas camat Tapos.
Soal ketidak hadiran anggota DPRD kota Depok Dapil Tapos di acara Musrenbang, Camat tak mau berkomentar, ketidak hadiran mereka bukanlah kewajiban, meski kita sudah mengundang. (Ben)