SJNews com,- Ramadhan telah selesai,.di Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024, harapan kita, kinerja kita lebih baik, semangat dan ketulusan mengabdi kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi serta silahturahmi kita selama ramadhan lebih baik terhadap warga dan pada rekan-rekan pers ,”ungkap Hasbullah Rahmat dikediamannya dalam momen open House Idul Fitri bersama masyarakat dan wartawan di kediaman rumahnya, Jln Kalimulya, Cilodong Depok.
Kamis (11/4/24).
Hasbullah Rahmat yang juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Depok era peralihan Kota Adminstrasif (Kotif) menjadi kotamadya ( Kota Depo ) ini berbagi cerita soal konstalisasi politik dan kinerja Pemerintah paska di pimpin Walikota dan Wakil Walikota Depok.
Menyikapi Pilpres 2024 yang telah selesai pemilihannya, Partai Persatuan Amanat Nasional (PAN) mendukung Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Prabowo semakin kuat saja, karena sudah tiga kali bertanding, Prabowo -Hatta kalah, Prabowo -Sandi, kalah dan baru menang tahun ini Prabowo Gibran.
Hasbullah berharap ada estafet.Bila Prabowo saat itu ambil Erik Tohir, belum tentu menang,” ungkapnya.
“Dalam hal gugatan 01 dan 03 di Mahkamah Konsitusi, Pilpres baru bisa dibatalkan bila ada pelanggaran secara sistematis, masif dan terstruktur.yang saya dengar dan tonton dipersidangan MK, dipersoalkan lebih banyak masalah Bansos. Seolah-olah Jokowi men-drop Bansos itu untuk kepentingan Prabowo,” herannya
“Namun pelanggaran 02 tidak terbukti, setelah kacaunya Sirekap, KPU tidak lagi pakai, namun memakai manual berjenjang, 58 % suara Prabowo Gibran mendominasi di Pilpres,.jauh dari rivalnya, Alasan pembatalan Pilpres itu, semestinya tidak ada.
Perlu diketahui bahwa biaya Pilpres ini lebih dari 74 Triliun, artinya yang maju bertanding Pilpres, yang kalah tidak siap, tidak legowo, next jangan diajak lagi orang itu,” imbuhnya.
Ditambahkannya, “Prabowo dua kali kalah, tetap survive, legowo, tidak dendam, ini baru kalah satu kali sudah kebakaran jenggot,” cetusnya.
Salah besar isunya hendak membatalkan Pilpres, karena materi yang digugat gak ketemu, tidak berkaitan dengan kecurangan Pilpres, harusnya dia membongkar kecurangan !! Walaupun ada, dia bisa menyerang KPU, KPU bila curang dan terbukti ada benar fakta hukumnya, maka di batalkan fakta hukumnya, PILPRES ULANG.
Nah, inikan yang dipersoalkan Bansos, padahal Bansos itu diketuk palu oleh DPR RI sudah di sah-kan, bahwa penyalurannya oleh eksekutif (Kementerian) itukan wewenang Eksekutif,” terangnya.
Pilkada tahun 2024 Kota Depok, Hasbullah katakan, kalau kita mau berfikir untuk masa depan anak -anak kita, maka pilkada tahun ini adalah peluang kita,” jelasnya.
Polanya politik PKS itu dari tahun -ketahun sama, soal SS pinginnya jadi D1, tidak mau jadi D2, tapi apa yang terjadi nanti, dia jadi D2 dulu selama 5 tahun. Siklus itu dari masa -kemasa berulang, walaupun obyeknya berubah, polanya sama.
Wacana menaikkan figur lain sudah tidak ada, namun bila daya dukung yang lainnya kuat, dia pasti mundur,” tutur bsng Has.
Ia menyinggung soal Pemkot Depok selalu mebdapat penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). WTP itu perhitungan anggaran, bukan prestasi unggulan, yang artinya bila APBD Depok 4,7 Triliun,uang masuk dan uang keluarnya itu murni dari kas daerah, itu sudah termasuk WTP. dan WTP itu hanya a just dari audit.
Tetapi bila penghargaan ADIPURA, ini baru prestasi karena analisanya sangat kompleks dibandingkan dengan WTP.
Bicara WTP itu cash flow, bila tidak ada penyimpangan, tidak ada masuk ke rekening pribadi, semua ke kas daerah,itu mengarah ke WTP.
Keberhasilan roda pemerintahan itu dipandang dari RPJMD/ tahun laporan pemerintah daerah, Silpanya bagaimana, juga serapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan SDM serta janji politik pemimpin daerahnya, pembangunan bekas terminal terpadu yang dijadikan Metro Stater mangksr, sudah 3 di adendum, bahkan mau 4 kalinya, semestinys sudah kena wanprestasi, begitu juga soal pembangunan jalan tol cinere
Pertanyaannya, apakah telah dilaksanakan dengan baik, Dia mengingatkan hampir semua kegiatan di monopoli oleh kader mereka sebagai penggerak, yang dapat duitnya yah,.. mereka semua uangnya dari sumber APBD,” pungkas Hasbullah
Belum lagi soal dana hiba serta CSR dan bisnis reklame, beber, Rahmat anggota komisi IV DPRD Jabar, Fraksi PAN. (Bn)