Suara Jabar News, Com (Depok),- Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Micro (DKUM) Kota Depok Tahun 2025 untuk tahun 2026 berlangsung di Balai Koperasi (Balkop), Jln, Bahagia Depok Timur, Kamis (6/3/2025).
Acara Forum Renja di buka oleh Walikota Depok Supian Suri membahas tentang UMKM dan Pembiayaan serta pemasaran produk UMKM di hadiri anggota DPRD Depok Endah Winarti, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Muhammad Thamrin, Bappeda, Dinkes, Forkopimda, Baznas, PNJ, para pengusaha, UMKM dan berbagai kalangan masyarakat.
walikota Depok, DR.H. Supian Suri, MM membuka acara Forum Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Micro Kota Depok, bertempat di aula Balakop, Jl, Bahagia Depok Timur, Kamis (6/3/2025)
Forum Renja DKUM Kota Depok dengan tema, ” Bersama Depok Maju, Melalui Sinergitas Koperasi dan UMKM di Kota Depok”.
Program pemerintah di tahun 2025 untuk permodalan UMK mencapai 1,5 Miliar sesuai dengan jumlah UMKM di 11 kecamatan yang mencapai 5 sampai 6 ribu dan akan terus bertambah. Pemodalannya dibantu dengan bunga 90 % yang ditanggung oleh pemerintah.
Walikota Depok Supian Suri saat di wawancara wartawan mengatakan, soal bantuan permodalan usaha kecil menengah dari bank, memang dibutuhkan, pada prinsipnya saya tidak mau bercerita kebelakang, tapi kita akan memaksimalkan berapa saja yang harus disalurkan bantuan untuk pembiayaan disesuaikan dengan data jumlah UMKM, bank – bank yang menjamin dan koperasi yang di sport, agar permodalannya ada nilai lebih dari suntikan modal yang diberikan.
Soal sarana untuk para UMKM kita akan gratiskan, makanya harus bergantian dan tidak menetap disitu terus, nanti akan di atur sesuai mekanisme serta di buatkan tempatnya sedemikian rapih. Untuk itu, jumlah UMKM yang terdata harus valid, ujarnya.
Muhammad Thamrin Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Micro (DKUM) Kota Depok menyampaikan,melalui forum renja ini, janji kampanye politik Walikota pak Supian Suri dan Wakil Walikota pak Chandra akan kita implementasikan di program 2026.
Ada 4 poin program di 2006, intinya harus ada data base UMKM di setiap kelurahan dan kecamatan, dengan data base kita akan dibuat pemetaannya, apa saja kekurangannya yang belum punya sertifikat halal, termasuk yang belum punya HAKI.
Jadi kata Thamrin, untuk pemetaan itu harus ada datanya dulu, nanti kita akan rapikan identitas UMKM. Yang kedua, terkait titik pemasaran inginnya sih, UMKM itu jangan jualan ataupun bazarnya pada saat event tertentu saja, namun harus rutin, kalau perlu setiap minggu. Kalau kita mau makanan sudah ada tersedia, mau cilok mau pempek juga ada.
Drs.Muhammad Thamrin.M.M Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Micro (DKUM) Kota Depok
Program UMKM ini kita akan perkenalkan di setiap wilayah di 11 Kecamatan dan di 63 Kelurahan.
Lanjut Thamrin, di tahun 2025, kami akan merencanakan sistem pemasaran, kita akan keluarkan program e – katalog Walikota, sehingga titik-titik UMKM di kecamatan bisa terdeteksi keberadaan anggotanya bisa di data dan produk aslinya nantinya bisa dijadikan oleh – oleh. Untuk itu, UMKM kelurahan dan kecamatan harus bisa eksis, minimal sebulan sekali.
Yang ke tiga, masalah pembiayaan, trik yang disampaikan oleh pak walikota akan menjadi acuan kita. Memang saat ini kami masih melakukan pemberian subsidi bunga pinjaman dengan bunga sampai 90%, sementara kewajiban dari UMKM hanya satu persen, tapi masukan dari peserta forum, untuk pinjaman bunga yang ditanggung pemerintah, tentu kita selalu meng evaluasi dan mengkajinya.
Mengenai bantuan apakah kita akan memberikan hibah langsung, saya juga akan koordinasikan kembali dengan pak walikota dulu.
Thamrin akui, bahwa dana subsidi masih diminati oleh para UMKM kita, bntuan bunga ini paling tinggi dibandingkan di daerah yang lain. Di pusat saja enggak berani, hanya memberikan
solusi maksimal 6% saja, sedangkan kota Depok bunga yang dibantu sudah 90%.
Kalau pola ini masih belum berhasil juga, kita harapkan ke depan, UMKM dan koperasi bisa berjalan dengan lancar.
Yang ke – empat, soal kemitraan, yang kita harapkan UMKM dengan Koperasi ini sebagai mesin penggerak ekonomi, kebutuhan UMKM dengan bahan baku nya, apakah dengan pembiayaan atau hanya dengan pengawasan, itupun bisa dilakukan oleh koperasi.
Di tahun 2026 kita akan buat satu Kecamatan dengan akurasi yang sudah ada kita upload, anggota UMKM nya gabung ke koperasi juga pola pemikiran yang lainnya. Karena disini ada perbankan, hotel dan rumah sakit dan juga sekolah. Produk-produk UMKM bisa masuk ke sektor-sektor itu.
Thamrin juga jelaskan bahwa DKUM sudah kerja sama dengan PNJ terkait pembuatan foto produk atau lock-nya dan pembuatan aplikasi Tik tok. Jadi nanti di hotel-hotel itu ada UMKM yang digagas oleh teman-teman dari mahasiswa PNJ dan itu gratis.
Selain PNJ, kita juga kerjasama dengan beberapa sekolah, meski belum maksimal, tapi kita upayakan pola kemitraan ini bukan hanya sekilas saja tapi akan berkesinambungan dengan kampus dan rumah sakit, sekolah dan lembaga/instansi untuk dipasang produk makanan dari UMKM, pungkasnya. (Benger)