Suara Jabar News, Com (Jakarta) – Dinamika pers di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan satu tahun.
Pertanyaan apakah jurnalisme kita sedang “Maju atau Mundur”
Tantangan verifikasi dan profesionalisme
salah satu sorotan tajam dari Bambang Harymurti adalah fenomena “Ledakan Media”.
Menurut data, sekitar 48.000 media yang ada, hanya sekitar 1.800 yang terverifikasi Dewan Pers.
Hal ini menciptakan tantangan besar bagi kualitas informasi. Banyaknya media yang berada di luar sistem verifikasi berisiko melemahkan standar etika jurnalistik dan membuat jurnalis di dalamnya tidak terlindungi sepenuhnya oleh UU Pers.
Tren Penurunan Indeks Kebebasan Pers, menunjukkan bahwa, tantangan demokrasi ini sebenarnya adalah “warisan” atau tren yang sudah terjadi sebelum Prabowo menjabat.
Peringkat kebebasan pers Indonesia menurut Reporters Without Borders turun dari 111 ke 127.
Indikator kebebasan pers nasional dan internasional menunjukkan tren menurun dalam 3-4 tahun terakhir. Ini menandakan adanya penyempitan ruang publik yang perlu segera diintervensi oleh pemerintahan baru, kepeminan pers juga dibarengi sumber daya manusia yang mempuni, memiliki wawasan serta berintegritas.
Ancaman Nyata Jurnalis Investigasi
Pemaparan M. Helmi Romdhoni mengingatkan bahwa jurnalisme investigasi yang merupakan jantung dari fungsi kontrol sosial sedang berada dalam tekanan berat.
Kriminalisasi pers, ada ancaman hukum yang sering kali membungkam kritik. Sementara, tekanan ekonomi dan keamanan menjadi faktor non-formal yang membuat jurnalis merasa tidak aman secara fisik maupun finansial dalam menjalankan tugasnya.
Harapan dan Solusi
Dialog yang menekankan bahwa masa depan demokrasi sangat bergantung pada,
- Independensi Pers: Seperti yang ditegaskan Kun Wardana, pers harus tetap menjadi pilar kontrol.
- Integritas Organisasi pers, untuk eksistensi menjalankan roda organisasi diperlukan pemimpin yang mampu menjaga marwah organisasi pers dan memahami hak dan tanggung jawab moral.
- Pengawalan Anggaran, seperti yang disoroti Uchok Sky Khadafi, peran media sebagai pengawas transparansi anggaran
jurnalisme Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Secara kuantitas media kita “maju” (bertambah banyak), namun secara kualitas dan perlindungan hukum, kita sedang menghadapi ancaman “mundur” jika tidak ada penguatan pada penegakan UU Pers dan peningkatan standar etika. (Benger)