Suara Jabar News Com (Subang) –
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita (Kang Rey) melakukan pendekatan persuasif dan sistematis dalam membangun hubungan dengan awak media sekaligus menangani isu krusial di wilayahnya.
Keakraban kang Rey selaku Bupati bersama wartawan berlangsung di acara Diskusi dengan wartawan di Legok, Guntur Ciater, Sabtu (20/12/2025)
Pertemuan tersebut, membahas tentang transformasi rekrutmen tenaga kerja.
Salah satu point utama dalam diskusi yang hangat di bahas adalah terkait isu ketenagakerjaan di Kabupaten Subang yang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah, kata kang Rey
Awak media juga mewanti – wanti, jangan sampai industrialisasi menguntungkan masyarakat di luar Kabupaten Subang, karena ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyambut industri di tahun 2026 dan tahun selanjutnya.
Kang Rey menyoroti masalah pengangguran dan industrialisasi dengan solusi berbasis teknologi. Rekrutmen akan dialihkan melalui aplikasi terintegrasi milik Pemprov Jawa Barat dan sistemnya satu pintu.
Ia menyebut, rekruitmen tenaga kerja di Subang kita akan hapus Sistem “Jatah”.
” Bupati secara tegas menolak praktik titipan atau jatah kursi tenaga kerja karena rentan praktik jual-beli jabatan oleh oknum yang merugikan masyarakat, imbuhnya.
Skala Prioritas Domisili
Urutan prioritas pekerja dimulai dari warga desa setempat, lalu kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, sebelum mencari tenaga kerja dari luar daerah.
Selain itu, peningkatan kualitas SDM menyadari bahwa industri membutuhkan keahlian spesifik, langkah yang diambil dari berbagai skill yang meliputi, Link and Match, upaya mendorong kerja sama antara dunia industri dengan universitas lokal di Subang.
Pemberian Beasiswa/Pelatihan, Pemerintah Subang menyiapkan anak muda di sekitar pabrik agar mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan teknis industri tersebut.
Keberlanjutan Kebijakan, Visi jangka panjang, Kang Rey menekankan pentingnya pembangunan sistem daripada sekadar program figuratif.
Target sistem ini matang pada akhir masa jabatan di tahun 2029.
Tujuannya agar Bupati selanjutnya tinggal menjalankan sistem yang sudah ada, sehingga tidak terjadi fenomena “ganti pejabat, ganti kebijakan” yang membuat program pemerintah tidak pernah tuntas, pungkasnya. (Nny)