Bandung, Suara Jabar News. Com– Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya persatuan masyarakat sipil dalam menentukan arah masa depan republik.
Hal itu disampaikan saat menghadiri peluncuran buku karya Syahganda Nainggolan berjudul “Menggugat Republik” di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Kamis (5/3/2026).
Dasco mengatakan buku tersebut lahir dari kegelisahan terhadap praktik demokrasi yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial.
“Buku ini sangat kritis. Ia lahir dari kegelisahan mendasar bahwa demokrasi bisa berjalan secara prosedural, tetapi manfaat pembangunan belum tentu terdistribusi secara adil,” kata Dasco di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, aktivis, hingga tokoh politik.
Menurut Dasco, demokrasi tidak hanya soal prosedur politik, tetapi juga harus memastikan keadilan ekonomi bagi masyarakat.Tanpa itu, kata dia, kohesi sosial dapat tergerus.
Ia juga menanggapi pertanyaan publik mengenai waktu yang dibutuhkan pemerintahan Prabowo Subianto untuk merealisasikan janji-janji politiknya.
“Banyak yang bertanya, berapa lama waktu yang harus diberikan kepada Presiden Prabowo untuk menunaikan janjinya.
Menurut saya, pertanyaan yang lebih penting adalah berapa lama waktu yang diperlukan agar masyarakat sipil bersatu menguatkan persatuan nasional,” ujar Dasco.
Ia juga menyinggung persoalan struktural yang dihadapi pemerintah, termasuk izin usaha pertambangan yang dinilai tidak memberi manfaat bagi negara.
Ia menegaskan pemerintah tidak segan mencabut izin tersebut apabila merugikan kepentingan nasional.
“Kalau ada IUP yang tidak memberi keuntungan bagi negara, pemerintah akan mencabutnya,” imbuhnya.
Membahas Gagasan “Prabowonomics” dan Peluncuran buku Menggugat Republik karya Syahganda menjadi inti dari rangkaian seminar tersebut
Dalam paparannya, Syahganda menyebut buku itu berupaya membedah arah demokrasi Indonesia sekaligus menawarkan kerangka pemikiran ekonomi politik yang ia sebut sebagai “Prabowonomics”.
Ia juga menyinggung pengaruh pemikiran Soekarno terhadap aktivisme politik yang berkembang di lingkungan kampus ITB.
“Kami digodok di kampus ini. Para aktivis yang dibentuk di sini tidak pernah gentar membela kebenaran. Kami dipupuk oleh ideologi kerakyatan Soekarno,” ujar Syahganda.
Menurut dia, gagasan kerakyatan tersebut ia lihat kembali dalam kepemimpinan Presiden Prabowo.
Seminar nasional tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang, antara lain Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, pengamat politik Rocky Gerung, Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono
Sejumlah tokoh nasional juga terlihat hadir, di antaranya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, serta Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.
Dalam diskusi tersebut, Rocky Gerung menilai istilah Prabowonomics kini telah menjadi bahan perdebatan baru dalam ekonomi politik Indonesia.
“Kebijakan harus selalu diinterupsi agar tidak menjadi monolitik,” kata Rocky, yang disambut tawa dan tepuk tangan peserta seminar.
Mahasiswa Sampaikan Kritik
Menjelang akhir diskusi, sejumlah mahasiswa ITB juga menyampaikan pandangan mereka.
Presiden Mahasiswa ITB Farel Faiz Firmansyah menilai kondisi ekonomi dan lingkungan di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan.
“Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rakyat merasakan tekanan ekonomi, sementara institusi yang seharusnya melindungi justru sering dianggap bertindak represif,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kebijakan pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan.
Usai acara, para peserta melanjutkan dengan berbuka puasa bersama.
Meski seminar telah berakhir, perdebatan mengenai arah demokrasi, pembangunan ekonomi, dan konsep Prabowonomics dinilai masih akan terus berlanjut di ruang publik. (By)
#Demokrasi
#Arah Republik
#Interupsi
#Monolitik