JAKARTA, Suara Jabar News Com – Kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional BGN yang menyeret pejabat tinggi belum reda, sorotan publik kini mengarah ke Kementerian PU. Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa FABEM meminta klarifikasi proyek pembangunan 222 dapur Makan Bergizi Gratis MBG senilai Rp1,9 triliun yang dikerjakan lewat metode Penunjukan Langsung PL.
Permintaan itu disuarakan Ketua FABEM Zainuddin Arsyad, Selasa (9/6/2026), di tengah penyidikan kasus BGN oleh aparat penegak hukum.
Angka per titik, tembus” 2 Kali Lipat Juknis.
Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan SiRUP mencatat 3 paket SPPG total Rp1.906.674.905.000. Dengan 222 titik di seluruh Indonesia, rata-ratanya Rp8,58 miliar per titik.
Angka itu melampaui Petunjuk Teknis Program MBG 2025 yang menyebut kisaran pembangunan SPPG Rp3 miliar – Rp4 miliar per titik. Artinya, selisihnya lebih dari 2 kali lipat.
Publik berhak tahu rincian anggarannya. Jika acuan SiRUP benar, 1 titik SPPG Rp8,6 miliar. Kami minta Kementerian PU buka komponen pekerjaan dan harga satuan secara transparan. Jangan sampai ada praktik korupsi serupa seperti di BGN,” tegas Zainuddin.
Kementerian PU: Ada Sarana Pendukung
Kementerian PU sebelumnya menjelaskan, SPPG bukan cuma dapur. Ada instalasi pengolahan air limbah, pengelolaan limbah minyak jelantah, jaringan utilitas, gudang bahan pangan, sampai genset. Desain prototipe, klaim lokasi 3T Tertinggal, Terdepan, Terluar jadi alasannya.
Zainuddin menilai penjelasan itu belum memadai. Desain prototipe dan lokasi 3T tidak otomatis menggandakan biaya. Kami minta rincian spesifikasi teknis dan daftar harga satuan biar publik bisa hitung sendiri, ujarnya.
Metode Penunjukan Langsung Jadi Pertanyaan
Proyek hampir Rp2 triliun biasanya lewat tender terbuka. Tapi Kementerian PU memakai PL, mengacu Perpres Nomor 46 Tahun 2025 untuk program prioritas pemerintah.
FABEM mempertanyakan dasar itu. “MBG bukan kondisi darurat bencana. Publik ingin tahu kenapa tidak ditender. PL rawan mark-up, kolusi. Apalagi ada kasus BGN. Jangan sampai dapur MBG jadi sumber korupsi baru,” kata Zainuddin.
Tuntutan: Transparansi dan Hukuman Maksimal
FABEM desak pemerintah buka data publik, rincian biaya per titik, daftar lokasi SPPG 3T, dan hasil serah terima ke BGN. Mereka juga menyatakan “perang melawan korupsi” dan meminta Presiden Prabowo Subianto tegas. Zainuddin bahkan mengusulkan hukuman mati untuk koruptor program rakyat yang merugikan negara dalam jumlah besar.
Hingga berita ini terbit, Kementerian PU belum merilis rincian komponen biaya. Menteri PU Dody Hanggodo hanya menegaskan 222 SPPG sudah selesai dan seluruh pengadaan sesuai aturan dan diawasi instansi terkait. (**)