DEPOK, Suara Jabar News. com– Di balik bersihnya wajah Kota Depok, tersimpan cerita getir para “pahlawan kebersihan”. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja masih menjadi beban berat yang harus dipikul oleh para petugas penyapu jalan (pesapon).
Mulai dari kualitas sapu yang cepat rusak, minimnya pasokan kantong sampah (polybag), hingga ketiadaan seragam dinas yang seragam, menjadi keluhan utama para petugas di lapangan. Kondisi ini dinilai menghambat kinerja mereka, terutama saat menangani volume sampah yang membludak di area publik.
Sapu Rontok hingga Beli Pakai Uang Pribadi
Salah seorang pesapon yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, peralatan kerja yang didistribusikan seringkali tidak tahan lama. Ironisnya, demi menunaikan kewajiban menjaga kebersihan, sebagian petugas terpaksa merogoh kocek pribadi.
“Sapu dapat dari dinas, tapi baru dipakai sebentar sudah rontok. Akhirnya, kadang kami beli sendiri pakai uang pribadi supaya pekerjaan beres,” keluhnya saat ditemui di lokasi tugas, Jumat (16/10/2026).
Ia juga menyoroti kelangkaan kantong sampah saat momen-momen tertentu.
Menurutnya, pasokan polybag yang “pas-pasan” sangat menyulitkan saat petugas diterjunkan ke area Car Free Day (CFD) atau kawasan pasar.
“Di CFD itu sampahnya menumpuk seperti pasar tumpah. Kalau kantong kurang, kami bingung harus menampung sampah di mana,” tambahnya.
Fenomena Seragam ‘Pelangi
Selain alat kerja, masalah identitas visual petugas juga mencuri perhatian. Seragam oranye yang dahulu menjadi ciri khas pesapon Depok, kini mulai pudar. Akibat belum meratanya distribusi seragam baru, para petugas kini tampak mengenakan pakaian dengan berbagai warna di jalanan.
“Banyak warga bertanya, kenapa seragam pesapon sekarang tidak sama? Dulu semuanya oranye, jadi terlihat jelas dan berwibawa saat bekerja di jalan. Sekarang warnanya macam-macam, seperti pelangi, karena memang belum dapat jatah baru,” ujarnya.
Petugas tersebut menegaskan bahwa seragam bukan sekadar soal penampilan, melainkan menyangkut keselamatan (visibilitas) dan identitas petugas di tengah lalu lintas yang padat.
Status PPPK Belum Berubah Nasib
Lebih lanjut, petugas menyebutkan bahwa perubahan status sebagian rekan-rekannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu belum berdampak signifikan pada pemenuhan fasilitas. Meski telah menjalani sistem kerja dua shift, ketersediaan alat pendukung di lapangan dinilai masih jauh dari harapan.
Ia berharap, keluhan ini tidak hanya berhenti di tingkat bawah, melainkan didengar oleh para pengawas hingga Koordinator Kecamatan (Korcam) agar segera ada solusi konkret.
DLHK: Sudah Dianggarkan di Perubahan
Menanggapi sorotan tajam dari lapangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, mengakui adanya keterbatasan ketersediaan sarana kebersihan saat ini.
Dalam keterangannya pada Kamis (15/10/2026), Reni memastikan bahwa pemerintah kota tidak tinggal diam. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan mendesak para pesapon telah diakomodasi melalui mekanisme anggaran perubahan.
“Ketersediaan memang terbatas di awal, tapi alhamdulillah di anggaran perubahan sudah kami anggarkan kembali untuk pemenuhan kebutuhan tersebut,” ujar Reni.
Ia berkomitmen akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menghitung ulang kebutuhan riil di lapangan. Hal ini bertujuan agar distribusi peralatan kebersihan tepat sasaran dan sesuai dengan beban kerja setiap petugas.
“Insyaallah, saya akan evaluasi lagi jumlah pastinya berapa untuk sarana kebersihan khusus pesapon agar ke depan tidak ada lagi keluhan kekurangan,” pungkasnya.
Masyarakat Depok kini menanti realisasi janji tersebut, agar para pesapon dapat bekerja dengan lebih nyaman, aman, dan terhormat dalam menjaga kebersihan kota. (By)