JAKARTA, Suara Jabar News.Com – DPR RI akan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (10/11/2026).
Pembukaan masa sidang ini menjadi sorotan, seiring menguatnya aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi terkait wacana hak angket hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal polemik ijazah SMA-nya.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan DPR belum dapat menentukan langkah yang akan diambil. Sebab, DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi. DPR juga masih menunggu putusan lengkap dari Mahkamah Agung.
“Yang pertama kami sampaikan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka pada besok hari. Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco menegaskan, aspirasi terkait Gibran nantinya akan disikapi DPR melalui mekanisme yang berlaku. Namun, ia belum dapat memastikan langkah maupun pembahasan yang akan dilakukan setelah masa sidang kembali dibuka.
“Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh DPR RI. Oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
Dasco mengungkapkan, sejauh ini pembahasan mengenai aspirasi terkait Wapres Gibran masih berlangsung secara informal di antara anggota DPR lintas fraksi. Pembahasan resmi baru dapat dilakukan apabila sudah memasuki masa sidang dan melalui forum yang diatur dalam mekanisme DPR.
“Itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan meminta pembahasan secara resmi,” ungkap Dasco.
Terkait kemungkinan hak angket maupun pemakzulan Gibran mulai bergulir dalam rapat paripurna besok, Dasco menyebut agenda tersebut belum tentu langsung dilakukan. Pembukaan masa sidang merupakan tahapan awal sebelum berbagai proses kelembagaan DPR dapat berjalan.
“Ya kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap langkah yang diambil DPR harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib DPR. Karena itu, aspirasi mengenai Gibran tidak bisa serta-merta langsung ditindaklanjuti tanpa melalui prosedur yang berlaku.
“Melalui mekanisme-mekanisme yang ada, tentunya kita juga ada beberapa mekanisme yang memang menurut peraturan tata tertib itu juga harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada,” pungkasnya.
(Bg/Red)