CIBINONG, Suara Jabar News. Com — Pengadilan Negeri (PN) Cibinong mulai menyidangkan kasus dugaan penipuan investasi bodong berkedok energi hijau yang dikelola PT Econext Ventures Indonesia.
Sidang perdana digelar dengan para terdakwa mengikuti persidangan secara daring dari tempat penahanan, sementara jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan para korban hadir langsung di ruang sidang.
Tiga terdakwa yang diseret ke meja hijau yakni R. Pandji Wiyanto selaku pendiri, Florencia Vany selaku Direktur Marketing, dan Stephanie Kristie Budiman selaku tenaga marketing.
Para korban yang mengawal jalannya sidang mengaku geram. Mereka menilai perbuatan para terdakwa telah menghancurkan perekonomian keluarga mereka.
Korban Tolak Penundaan Penahanan
Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Cibinong, para korban menyampaikan surat keberatan atas pengajuan penundaan penahanan para terdakwa.
> “Kami merasa keberatan dengan pengajuan penundaan penahanan. Karena korbannya bukan dari satu wilayah, tapi dari berbagai wilayah. Sudah terlalu banyak korbannya,” ujar salah seorang korban.
Para korban juga menuntut hukuman seberat-beratnya kepada majelis hakim.
> “Kami mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya, hukuman seberat-beratnya. Karena perlakuan mereka membuat kami sekarang dalam krisis ekonomi. Apa pun yang mereka lakukan merugikan kami dan keluarga,” katanya.
*Soroti Lambannya Penanganan di Polda Metro Jaya*
Korban turut menyoroti lambannya penanganan kasus di Polda Metro Jaya yang disebut telah berjalan selama 1 tahun 2 bulan tanpa kejelasan status tersangka. Sebaliknya, Polda Jawa Barat dinilai lebih sigap hingga kasus ini bergulir ke PN Cibinong.
> “Kami sangat menyesalkan adanya keterlambatan proses di Polda Metro. Dengan slogan Pak Kapolri sekarang bahwa ‘Polisi bersama rakyat’, kita berharap Polda Metro menyikapinya secara lebih serius lagi,” ujar korban.
Tutup Pintu Damai
Menanggapi peluang perdamaian atau _restorative justice_ yang diatur dalam KUHP baru, para korban menegaskan menolak jalur damai. Mereka menilai para terdakwa tidak menunjukkan iktikad baik selama lebih dari satu tahun proses hukum berjalan.
> “Secara KUHP yang baru memang diberikan kesempatan itu, tapi kami sudah pesimis menjalani restorative justice. Karena sejak laporan sampai detik ini sudah 1 tahun, artinya mereka sendiri tidak ada memikirkan untuk berdamai dengan para korban,” tegasnya.
Para korban berharap kasus serupa di berbagai wilayah mendapat perhatian luas agar masyarakat lebih waspada.
> “Kita harus bekerja sama sesama korban agar kasus ini bisa di-blow up di media. Karena dengan cara itulah mungkin mata Indonesia bisa fokus bahwa scamming seperti ini masih ada,” ujarnya.
Dakwaan Jaksa: Izin OJK Fiktif, Keuntungan Palsu
Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), aksi para terdakwa diduga dijalankan dalam kurun waktu 6 Mei 2025 hingga September 2025 di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor.
Dengan memanfaatkan tren energi terbarukan, R. Pandji Wiyanto mendirikan PT Econext Ventures Indonesia berbekal akta notaris dan pengesahan Kemenkumham. Namun, izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbukti fiktif alias tidak pernah diterbitkan.
Berbekal legalitas tersebut, para terdakwa merekrut investor melalui sosialisasi dan arisan. Mereka menjanjikan keuntungan harian hingga bulanan dari proyek fiktif seperti daur ulang plastik dan panel surya.
Salah satu korban, Andrian Relat Bunarto bersama Antoni Santoso Bunarto, mengaku terperdaya usai mengikuti presentasi di Menara 165, Jakarta Selatan.
Total kerugian dari laporan korban di wilayah Polda Metro Jaya saja tercatat mencapai Rp13.107.233.266. Jika digabungkan dengan laporan dari berbagai wilayah lain, total kerugian keseluruhan ditaksir melampaui Rp25 miliar.
Kedok sindikat ini terbongkar ketika janji keuntungan macet, modal raib, salah satu portal aplikasi mendadak tidak dapat diakses sejak September 2025, hingga kantor perusahaan dan nomor kontak para terdakwa tidak bisa dihubungi.
Perkara ini terdaftar di PN Cibinong dengan nomor perkara 673/Pid.B/2026/PN Cbi. Atas perbuatannya, para terdakwa diancam pasal berlapis terkait tindak pidana penipuan, penggelapan, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
(Nata/bg)